Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional merupakan langkah yang wajar dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Menurut Irma, pergantian tersebut diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat tercapai secara optimal. “Pergantian ini wajar dilakukan agar kontrol dan peningkatan kualitas SPPG menjadi lebih baik, sehingga tujuan program MBG dapat tercapai,” ujar Irma dalam keterangan rilis yang diterima wbindonesia.com di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Politikus Partai NasDem itu juga kembali mengingatkan pentingnya fokus dalam implementasi program MBG. Sejak awal, jelasnya,…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kritik Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri. Menurut Dasco, masukan yang bersifat substansial terkait geopolitik patut menjadi bahan pertimbangan Pemerintah, namun pembatasan frekuensi kunjungan Presiden dinilai tidak relevan dengan dinamika global saat ini. “Menurut saya kalau kemudian masukan soal substansi geopolitik, saya pikir saya setuju bahwa itu kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Karena masukan-masukan yang bagus tentunya mengapa tidak,” ujar Dasco kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026) Namun demikian, Politisi Fraksi Partai Gerindra itu…

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah Pemerintah melakukan evaluasi di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk pergantian pimpinan lembaga tersebut. Menurutnya, keputusan Presiden menunjuk Naniek S. Deyang menggantikan Dadan Hindayana merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola dan penguatan koordinasi lintas kementerian dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kalau mendengar penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara, ada hal-hal evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini menyangkut tata kelola dan kemudian kerja sama lintas kementerian yang kemudian dirasa kurang dan beberapa hal yang menjadi catatan-catatan yang menurut pihak Pemerintah memang harus dibenahi,” ujar Dasco kepada awak media…

Jakarta – Upaya MIND ID membangun pabrik manufaktur emas logam mulia di Gresik mendapat apresiasi karena dinilai memperkuat ekosistem bullion nasional. Peneliti Senior Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyebut hilirisasi merupakan langkah strategis untuk memastikan sumber daya mineral memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. “Program hilirisasi tentu menghasilkan added value atau nilai tambah bagi bangsa ini,” kata Bawono kepada wartawan, Rabu, 3 Juni 2026. Menurutnya, keberadaan pabrik manufaktur emas akan menjadi bagian penting dalam pengembangan industri bullion nasional yang terintegrasi. “Semakin lengkap rantai industrinya di dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia membangun ekosistem bullion yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.…

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan pihaknya saat ini masih mendalami sejumlah substansi krusial dalam pembahasan RUU Polri, salah satunya terkait penugasan anggota Polri di luar institusi kepolisian. Menurutnya, ketentuan tersebut perlu dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari. Sebagai mantan Anggota Polri, Rikwanto menilai bahwa personel yang ditempatkan di kementerian atau lembaga negara umumnya merupakan perwira yang telah memiliki pengalaman dan kematangan tinggi. Karena itu, keberadaan mereka sering kali dibutuhkan oleh berbagai instansi untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas organisasi. Hal tersebut disampaikan Rikwanto dalam RDPU Komisi III DPR RI yang menghadirkan tiga narasumber, yakni,…

Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini menilai sistem pemilu proporsional terbuka masih menjadi pilihan yang lebih representatif dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dibandingkan sistem proporsional tertutup. Menurut Jazuli, sistem proporsional terbuka memberikan ruang yang lebih besar bagi pemilih untuk menentukan langsung calon wakil rakyat yang dikehendaki. “Kalau bicara tentang representasi rakyat, yang terbuka lebih representatif, lebih mendekati keadilan. Kalau ada kompetisi di internal partai, itu sebuah keniscayaan. Justru kompetisi itu untuk meningkatkan elektabilitas partai karena suara para calon akan terakumulasi menjadi suara partai,” ujar Jazuli dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Akademisi, Prof Ramlan Surbakti…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari, menilai pengawasan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat perlu diperkuat agar pelaksanaan sistem ketenagakerjaan dapat berjalan lebih optimal. Menurutnya, sebagai wilayah yang memiliki banyak industri di sektor perkebunan dan pengolahan sumber daya alam, Kalimantan Barat dinilai memerlukan pengaturan yang mampu mengakomodasi kondisi lapangan secara lebih tepat. “Tentu ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan karakteristik daerah. Kalimantan Barat memiliki banyak industri di sektor perkebunan dan pengolahan sumber daya alam yang memiliki kekhususan tersendiri dalam praktik ketenagakerjaan. Masukan-masukan tersebut akan kami coba reformulasikan dalam penyusunan Undang-Undang Ketenagakerjaan ke depan,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra itu…

Memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak boleh dimaknai sekadar sebagai kegiatan seremonial. “Peringatan 1 Juni bukan seremoni. Ini pengingat keras bahwa Pancasila adalah fondasi rumah besar bernama Indonesia. Kalau fondasinya retak, atapnya pasti bocor,” ujar Firman dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com di Jakarta, Senin (1/6/2026). Menurut Firman, terdapat tiga tantangan nyata yang membuat nilai-nilai Pancasila masih terasa jauh dari kehidupan sebagian masyarakat. Pertama, kesenjangan ekonomi. Ia menilai sila kelima tentang Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia belum sepenuhnya dirasakan oleh petani, nelayan, pelaku…

Dalam rangka memeringati Hari Lahir Pancasila, Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mengingatkan bahwa sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan. “Masih tingginya angka ketidakcukupan konsumsi pangan dan rendahnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di sejumlah provinsi di Indonesia Timur menunjukkan bahwa akses pangan yang adil dan merata masih menjadi tantangan besar,” ungkapnya dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (1/6/2026). Secara nasional, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan tahun 2025 berada pada angka 7,89 persen. Namun, beberapa daerah di Indonesia Timur justru menunjukkan kondisi yang lebih memprihatinkan. Papua Tengah mencapai 32,30 persen…

Pergerakan hampir 100 ribu jemaah haji Indonesia dari Makkah menuju Madinah dalam beberapa hari ke depan menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Di tengah padatnya aktivitas ibadah di Kota Nabi, DPR menekankan pentingnya pemenuhan layanan spiritual yang menjadi dambaan para jemaah. Fokus tersebut mengemuka dalam rapat antara Timwas Haji DPR RI dan jajaran Daerah Kerja (Daker) Madinah yang berlangsung di Madinah, Arab Saudi, Senin (1/6/2026). Anggota Timwas Haji DPR RI sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan bahwa keberhasilan pelayanan di Madinah tidak hanya diukur dari aspek logistik, tetapi juga dari kemampuan penyelenggara memfasilitasi kebutuhan ibadah…