Penulis: redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menegaskan bahwa program repatriasi atau pengembalian benda cagar budaya Indonesia dari Belanda harus diarahkan pada upaya yang lebih substantif, yakni menghasilkan pengetahuan baru, memperkuat kajian sejarah, dan membangun kapasitas akademik bangsa. Menurutnya, keberhasilan repatriasi tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya jumlah benda yang berhasil dipulangkan, tetapi juga dari manfaat intelektual yang dapat dihasilkan bagi masyarakat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI bersama Kementerian Kebudayaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Ekonomi Kreatif di Ruang Rapat Komisi…

Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terhadap ambat akibat beban utang yang sulit diselesaikan. Melalui perubahan regulasi tersebut, DPR RI dan pemerintah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan UU P2SK Mohamad Hekal menjelaskan, salah satu substansi penting yang disepakati dalam revisi UU P2SK adalah upaya memberikan kesempatan kedua kepada pelaku UMKM agar dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu, selama ini…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat tetap terjaga. Hal ini dalam rangka merespons potensi kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian geopolitik global. “Yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dan konflik global,” kata Netty dalam keterangannya yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Kamis (3/6/2026). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai potensi kenaikan harga obat karena masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku farmasi impor. BBC…

Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel menyoroti sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah menjelang penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028. Mulai dari pencairan bonus atlet, mutasi atlet antar daerah, hingga dualisme organisasi cabang olahraga, Once menilai hal tersebut dapat mempengaruhi pembinaan dan prestasi olahraga nasional. “Ada harapan dari kita semua bahwa pelaksanaan PON bisa berhasil dari sisi penyelenggaraan, administrasi, keamanan, memberikan manfaat ekonomi, serta meningkatkan prestasi atlet-atlet daerah,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Menurutnya, PON harus menjadi ajang…

Komisi X DPR membuka ruang keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik, termasuk kemungkinan menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) guna memperkaya substansi regulasi yang tengah dibahas bersama pemerintah. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani mengatakan BPS memiliki posisi strategis sebagai mitra Komisi X DPR RI dalam fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Meski demikian, BPS tidak termasuk unsur perwakilan pemerintah yang ditugaskan secara resmi melalui Surat Presiden untuk membahas RUU tentang Statistik bersama DPR RI. “Dalam konteks pembahasan RUU tentang Statistik, BPS tentunya akan menjadi salah satu institusi yang memiliki peran sangat penting dalam…

Pembahasan paralel antara Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik dan RUU tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi sorotan dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Statistik Komisi X DPR RI bersama pemerintah. Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti mengingatkan agar dua regulasi yang sama-sama membahas tata kelola data nasional tersebut tidak menimbulkan duplikasi pengaturan. Menurutnya, kebutuhan akan regulasi statistik yang lebih adaptif memang penting untuk menjawab berbagai persoalan tata kelola data. Namun, pembahasan dua RUU yang berjalan secara bersamaan perlu dicermati secara serius. Hal tersebut disampaikan Reni dalam rapat pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Statistik di Gedung Nusantara…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memastikan ketersediaan dan keterjangkauan obat bagi masyarakat tetap terjaga. Hal ini dalam rangka merespons potensi kenaikan harga akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan ketidakpastian geopolitik global. “Yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dan konflik global,” kata Netty dalam keterangannya yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Kamis (3/6/2026). Pernyataan tersebut disampaikan menyusul informasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai potensi kenaikan harga obat karena masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku farmasi impor.…

Revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) diharapkan menjadi solusi bagi ribuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terhadap ambat akibat beban utang yang sulit diselesaikan. Melalui perubahan regulasi tersebut, DPR RI dan pemerintah memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pelaksanaan penghapusbukuan dan hapus tagih utang UMKM. Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perubahan UU P2SK Mohamad Hekal menjelaskan, salah satu substansi penting yang disepakati dalam revisi UU P2SK adalah upaya memberikan kesempatan kedua kepada pelaku UMKM agar dapat kembali berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI itu, selama ini…

Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai dampak lonjakan kurs dolar Amerika Serikat terhadap sektor pangan nasional. Rina meminta gejolak nilai tukar rupiah ini disikapi secara cermat agar tidak mengacaukan stabilitas harga pangan di dalam negeri. Politisi Fraksi PKB ini menjelaskan posisi rupiah harus dianalisis secara objektif dengan membandingkan pergerakan mata uang negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Jika pelemahan rupiah ternyata jauh lebih dalam ketimbang negara mitra, pemerintah wajib mengevaluasi total faktor domestik seperti arus modal keluar dan sentimen pasar yang merosot. “Yang perlu kita lihat bukan hanya angka kurs rupiah…

PT TASPEN (Persero) menegaskan seluruh penerima Gaji Ke-13 Tahun 2026 berhak menerima manfaat secara penuh tanpa potongan apa pun, termasuk potongan kredit pensiun. Perusahaan meminta para pensiunan segera melaporkan apabila menemukan adanya pemotongan oleh mitra bayar. TASPEN memastikan seluruh proses pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran. Komisaris Utama PT TASPEN (Persero) Fary Djemi Franscis menegaskan pentingnya menjaga hak pensiunan agar diterima secara utuh. “Pesan Presiden RI Prabowo Subianto agar Gaji Ke-13 diberikan tepat waktu karena sangat dinantikan para pensiunan, terutama untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga,” ujar Fary dalam siaran persnya, Rabu (3/6/2026). Karena…