Penulis: redaksi

Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Anggaran ini diperkirakan tidak cukup hingga akhir tahun. Atas kondisi itu, muncul skema pendanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk program MBG menggunakan berbagai sumber dana. Beberapa sumber dana yang dimaksud adalah APBN dan Dana Desa. Selain itu, muncul usulan dari Ketua DPD Sultan Bachtiar Najmudin, agar MBG juga memanfaatkan iuran zakat. Tentu usulan ini memancing banyak pro-kontra. Ada yang bilang, jika menggunakan zakat maka esensi gratis tak tercapai. Sementara ada yang setuju, dengan catatan…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar acara ‘Workshop Leadership dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025’ yang bertempat di Magelang, Jawa Tengah. Dengan pendekatan berbeda, workshop yang dilaksanakan di ruang terbuka ini bertujuan memberikan suasana segar dan inovatif dalam pembahasan strategi anggaran. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengapresiasi inisiatif Biro Keuangan yang mengusulkan pendekatan baru dalam konsolidasi ini. “Biasanya kita melaksanakan pertemuan di ruang formal, tetapi kali ini suasana berbeda, di alam terbuka. Mungkin ada yang suka atau tidak, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pertemuan ini bisa kondusif untuk menghasilkan insight baru yang relevan bagi langkah ke…

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR RI terkait anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional. Anggaran tersebut, menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, hanya untuk mencukupi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Juni 2025. Untuk itu, jelas Nurhadi, perlu dilakukan evaluasi secara reguler terhadap program makan bergizi gratis. “Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujarnya dalam keterangan rilis yang…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Indah Kurnia menegaskan pentingnya strategi pelaksanaan anggaran di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mendukung kinerja Anggota DPR RI. Di sisi lain, Indah mengapresiasi capaian positif Setjen DPR RI, yang berhasil mempertahankan realisasi anggaran dengan efisiensi tinggi. Namun, ia juga menekankan perlunya peningkatan dalam hal kolaborasi, sinergi, dan komunikasi antara Setjen dan Anggota DPR RI. “Setjen DPR RI telah mencapai target yang terlihat dari berbagai penghargaan yang mereka terima,” ujar Indah usai menjadi keynote speaker dalam Workshop Leadership dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025 di Magelang, Jawa Tengah,…

Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian ketersediaan vaksin penyakit mulut dan kaki (PMK) bagi peternak. Hal ini disampaikan menyusul lonjakan kasus PMK pada sapi di tujuh provinsi Indonesia.  “Pastikan bahwa vaksin PMK cukup dan jangan ada pungutan atau biaya vaksin dari peternakan rakyat,” ujar Ajbar melalui rilis yang disampaikan oleh WBIndonesia.com, di Jakarta, Minggu (19/1/2025). Sembari menekankan pentingnya akses vaksin gratis untuk peternak kecil, dirinya juga menilai perlunya dukungan terhadap operasional tenaga vaksinasi. Ia menyebutkan bahwa pemberlakuan pungutan biaya vaksinasi pada peternak rakyat hanya akan memperburuk situasi. “Peternakan rakyat tidak boleh dipungut biaya. Sebab faktanya, jangankan…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan menyambut gembira dan suka cita atas kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Hamas dengan Israel. Menurutnya, ini adalah momentum sangat penting dalam mengurangi ketegangan selama ini terjadi di kawasan Palestina dan Timur Tengah dengan melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. “Gencatan senjata antara Hamas dan Israel sangat penting tidak hanya untuk menghentikan kekerasan sementara, tetapi juga sebagai langkah pertama menuju perdamaian semakin lebih stabil dan berkelanjutan. Meskipun penuh tantangan, keberhasilan gencatan senjata bisa membuka jalan untuk diplomasi dengan lebih efektif, penyelesaian konflik, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di wilayah tersebut,” ungkap pria…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, berkomitmen menjalankan asas keterbukaan dan transparansi selama pembahasan revisi UU Pemilu sebagai bentuk konsekuensi adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas kandidasi presiden atau presidential threshold. Sebab, menurutnya, asas keterbukaan dan transparansi, merupakan salah satu unsur partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan tiap undang-undang. MK dalam pertimbangan hukumnya meminta DPR dan pemerintah untuk menjalankan tugas konstitusional agar penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tak kontraproduktif dengan cita-cita demokrasi. “Kami ini lembaga yang diberikan tugas oleh konstitusi, DPR dan pemerintah. Percayakan kepada kami dulu, biarkan prosesnya kami bangun dengan baik…

Anggota Komisi V DPR RI, Syafiuddin Asmoro menolak kebijakan potongan aplikasi 30 persen untuk driver ojek online (Ojol). Sebab, potongan itu tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan dan akan memberatkan para mitra pengemudi. Dia meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Syafiuddin mengatakan, potongan aplikasi untuk mitra pengemudi sudah sangat jelas diatur dalam Keputusan Menteri Perubahan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. Dalam diktum kedelapan Keputusan Menteri Perhubungan disebutkan bahwa perusahaan aplikasi menerapkan…

Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel mengingatkan Pemerintah agar dalam menyediakan rumah murah dan gratis, memperhatikan keseimbangan antara dimensi kesehatan lingkungan dan sosial. Hal itu sejalan dengan salah satu 17 program prioritas (quick win) di man program prioritas ke-6 dinyatakan, ‘Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan’. Bahkan, Pemerintah juga sudah mencanangkan pada tahun pertama akan dibangun tiga juta rumah untuk rakyat miskin, yaitu satu juta di perkotaan, satu juta di perdesaan, dan satu juta di pesisir. Karena itu, di tengah upaya menyediakan rumah sebanyak-banyaknya, Gobel mengingatkan agar dari awal dipikirkan kualitas dan daya…

 Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin menyoroti adanya kasus keracunan massal yang dialami 50 siswa-siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis, 16 Januari 2025. Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Alifudin menekankan bahwa salah satu faktor utama yang perlu dievaluasi adalah sistem pengawasan dan kontrol akan kualitas (quality control) dalam penyediaan makanan untuk program MBG. Dalam setiap program pemerintah yang melibatkan distribusi pangan, termasuk MBG, sangat penting adanya kontrol kualitas yang ketat mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan. “Peran pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam seluruh rantai…