Penulis: redaksi

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) merupakan salah satu program kerja yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Upaya ini dilakukan demi mengoptimalkan aset negara, khususnya BUMN, sebagai katalis perekonomian negara. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini berharap pembentukan BP Danantara bisa memperkuat sekaligus melindungi posisi perusahaan plat merah melalui usaha membangun tata kelola kebijakan yang efektif dan terintegrasi. Baginya, setiap kebijakan ekonomi nasional harus mengarah kepada keberlanjutan bisnis serta kemakmuran bangsa. “Tentang (pembentukan BP Danantara) ini, yang jelas, kita semua tentu pengen menjaga pasar terkait…

Ada yang spesial pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2024-2025 DPR RI, yang akan berlangsung pada Selasa, 21 Januari 2025. Untuk pertama kalinya, siaran langsung (live streaming) melalui TVR Parlemen akan menampilkan juru bahasa isyarat, sebagai wujud komitmen DPR RI dalam mendorong inklusivitas dan aksesibilitas informasi bagi seluruh warga negara, termasuk komunitas Tuli. Langkah ini menjadi tonggak penting bagi DPR RI dalam memperkuat akses informasi yang ramah terhadap semua kelompok masyarakat. “Penggunaan bahasa isyarat dalam siaran langsung bertujuan memastikan bahwa jalannya sidang dan pembahasan kebijakan publik dapat diakses dan dipahami oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ujar…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI resmi menyepakati perubahan keempat Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) menjadi usulan inisiatif DPR. Hal ini diputuskan setelah rapat panjang selama seharian penuh pada Senin (20/01/2025) sejak pukul 10.47 WIB pagi hingga akhirnya disepakati pada pukul 23.14 WIB tadi malam. “Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat. Apakah hasil penyusunan RUU tentang perubahan keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?” ujar Ketua Baleg DPR Bob Hasan, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Seluruh fraksi dalam rapat Pleno Baleg…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, menyampaikan kekhawatirannya terkait rencana pemberian wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) kepada perguruan tinggi. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru. “Bagaimana pemerintah bisa memberikan kewenangan kepada universitas atau perguruan tinggi, yang jumlahnya ribuan di Indonesia? Ini bisa memunculkan masalah baru,” ujar Umbu dalam rapat pleno penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Menurut Umbu, keputusan ini kurang tepat jika tujuan pemerintah adalah mendukung peningkatan mutu pendidikan di…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut disepakati dalam rapat pleno yang digelar pada Senin malam (20/1/2025) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. RUU ini direncanakan akan dibawa ke rapat paripurna untuk tahapan pembahasan selanjutnya. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa RUU Minerba perlu diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami berharap penyusunan ini dapat dilanjutkan dengan kajian mendalam dan partisipasi publik untuk penyempurnaan,” ujarnya. Wakil Ketua Baleg DPR…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar agenda sosialisasi diplomasi parlemen di Universitas Udayana, Kabupaten Badung, Senin (17/1/2025). Mengusung tema soal ‘Penguatan Diplomasi Parlemen untuk Pariwisata Berkualitas’, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menyatakan pentingnya pariwisata yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Indonesia, termasuk Bali. Tidak hanya itu saja, dirinya menekankan peran diplomasi parlemen untuk membantu mempromosikan, bertukar pandangan, mendorong kerja sama, membuka jembatan kolaborasi dan mengusulkan resolusi. “Melalui kegiatan ini kita duduk bersama untuk berdiskusi dan mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan asosiasi, dan mudah-mudahan dapat menghasilkan output terbaik untuk kemajuan Bali dan Indonesia,” ungkap Mardani melalui…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny K. Harman menyoroti substansi yang dibahas dalam Rapat (Pleno) Baleg DPR RI terkait Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dalam kesempatan itu, Ia menilai RUU ini seharusnya hadir untuk menyelesaikan masalah dan bukan untuk membuat masalah baru. “Padahal maksud kita bikin undang-undang ini untuk menguji masalah bukan membuat masalah, kecuali kita memang sepakat memang itu maksudnya supaya masalah itu semakin banyak muncul,” ungkap Benny di Gedung Nusantara I DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2024) Benny melanjutkan bahwa salah satu bagian yang menarik perhatiannya…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen untuk mengutamakan asas keterbukaan dan transparansi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Langkah ini menjadi konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. “Asas keterbukaan dan transparansi adalah bagian dari partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan undang-undang. Kami berkomitmen membuka ruang partisipasi bagi masyarakat agar mereka dapat memantau pembentukan norma baru dalam UU Pemilu,” ungkap Rifqi kepada wartawan, Senin (20/1/2025). Rifqi menjelaskan bahwa semua rapat di Komisi II DPR RI kini disiarkan langsung melalui media sosial dan direkam untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.…

Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Yordania, Sudqi Al Omoush, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa diskusi mencakup berbagai isu bilateral, mulai dari nasib pekerja migran Indonesia di Yordania hingga pandangan terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina. “Anggota Komisi I DPR banyak menanyakan tentang hubungan bilateral, khususnya terkait pekerja migran Indonesia di Yordania, termasuk akses mereka terhadap layanan kesehatan dan bantuan hukum. Duta Besar Sudqi Al Omoush menjelaskan bahwa hukum perburuhan di Yordania memberikan perlakuan yang setara, baik…

Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyambut positif penunjukan Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia berharap kepemimpinan baru ini mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi, khususnya minyak dan gas bumi, demi memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. “Ditjen Migas mengemban peran strategis dalam mengelola potensi besar sumber daya energi di Indonesia. Mengingat Indonesia masih memiliki kekayaan minyak dan gas bumi yang belum sepenuhnya dieksplorasi, peluang untuk mengembangkan sektor migas kita masih sangat besar,” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, Senin…