Penulis: redaksi

Komisi XII DPR RI menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam proses perizinan industri, khususnya dalam pengelolaan lahan dan pembangunan smelter. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menekankan bahwa tujuan utama bukan untuk menekan pihak industri, melainkan memastikan mereka beroperasi sesuai regulasi. “Ini bukan soal menekan, tapi lebih kepada memastikan mereka kembali ke track yang seharusnya. Kita ingin nilai ekonominya meningkat, tapi jangan hanya berpikir keuntungan. Keselamatan juga harus diperhatikan,” ungkap Dony dalam pertemuan dengan PT Monokem Surya di Karawang, Jumat (14/2/2025).…

Dalam rangka evaluasi pilkada serentak yang dilakukan di Provinsi Lampung, Komisi II DPR RI menemukan bahwa isu netralitas aparat negara masih menjadi sorotan dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), sebanyak 300 Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dijatuhi sanksi akibat pelanggaran netralitas dalam proses Pilkada. Sementara itu, Bawaslu Provinsi Lampung mengungkap bahwa terjadi delapan kasus dugaan pelanggaran netralitas yang melibatkan ASN, kepala desa, pejabat daerah, hingga anggota kepolisian. Menanggapi maraknya kasus ini, Komisi II DPR RI mendorong adanya aturan yang lebih tegas dalam pencegahan serta penindakan pelanggaran netralitas melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Hal ini disampaikan Wakil Ketua…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyambut baik peluncuran program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. “Program yang ditujukan untuk masyarakat yang berulang tahun, baik anak-anak, remaja, dewasa dan lansia ini merupakan kebijakan yang bagus dan bermanfaat. Bahkan untuk ibu hamil dan balita disiapkan program pemeriksaan kesehatan khusus,” ujarnya melalui keterangan media yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (14/2/ 2025). Menurutnya, program ini dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui deteksi dini kondisi kesehatan yang dapat diakses di puskesmas atau di posyandu. Oleh sebab itu, Politisi Fraksi PKS ini mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan program PKG dengan sebaik-baiknya.…

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengungkapkan bahwa Komisi XI DPR RI menyetujui efisiensi belanja Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (Setjen BPK) dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,384 triliun. “Adapun rinciannya mencakup belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja barang sendiri terbagi menjadi belanja barang operasional, belanja barang pemeriksaan, dan belanja barang non-pemeriksaan. Dengan total pagu awal sebesar Rp6,154 triliun, kini menjadi Rp4,770 triliun setelah dilakukan efisiensi sebesar Rp1,384 triliun,” ungkap Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK RI di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025). Ia menjelaskan…

Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, mempertanyakan dampak efisiensi anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang mencapai 23,4 persen terhadap kinerja lembaga tersebut. “Apa sih dampak efisiensi sebesar 23,4 persen ini terhadap kinerja BPK? Kami di DPR RI tentu tidak ingin mendengar bahwa pada akhirnya terjadi penurunan kinerja BPK karena anggarannya dipotong. Sebab, jika kinerja BPK menurun, kerugian negara bisa jauh lebih besar. Kami juga sangat tidak mengharapkan muncul hal-hal ‘lucu-lucu’ untuk menutup kekurangan anggaran,” ungkap Harris dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XI DPR RI dengan Sekjen BPK RI di ruang rapat Komisi XI DPR, Senayan, Jakarta, Jumat…

Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, ST, menghadiri kegiatan Temu Lapang di Desa Waimital, Seram Bagian Barat, Senin (10/2/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Maluku, Perum Bulog Maluku, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Dandim SBB, Kepala Desa Waimital, serta puluhan petani dari Desa Waimital dan Waehatu. Dalam acara yang diikuti oleh 100 peserta ini, para petani berkesempatan untuk memanen langsung varietas padi unggul Inpari 16 dan Sintanur, yang dikembangkan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian di wilayah Maluku. “Pertemuan ini menjadi ajang diskusi langsung…

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Fadholi mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang kondusif dalam menjaga keamanan selagi proses pergantian pejabat khususnya di kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. “Kami datang ke Polda Jateng untuk memberikan sosialisasi terkait TNKB khusus Anggota DPR RI, selain itu kami juga mengapresiasi Polda Jateng yang kondusif dalam menjaga keamanan disini,” katanya saat diwawancarai Parlementaria usai melakukan kunjungan kerja di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (12/2/2025). Politisi daerah pemilihan Jawa Tengah I itu mengatakan bahwa sosialisasi tersebut penting karena saat ini TNKB khusus Pimpinan DPR RI dan Anggota sudah ada model terbaru. “Kemarin ada…

Perubahan pagu anggaran akibat efisiensi anggaran telah resmi disetujui oleh Komisi XII DPR RI. Tercatat, ada 10 kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi XIII DPR RI. Efisiensi ini dilakukan sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) 2025 yang telah disetujui efisiensi anggarannya oleh DPR. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya meminta kepada kementerian/lembaga untuk memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak mengurangi efektivitas program prioritas. Willy juga berharap kementerian dan lembaga tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip transparansi…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menyoroti tingginya persentase vonis bebas dalam kasus-kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan Dede usai pertemuan Komisi III DPR RI dengan Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam rangka kunjungan kerja spesifik (kunspek) Komisi III DPR ke Pontianak, Jumat (14/2/2025). “Di Kejaksaan Tinggi, ada beberapa yang kita soroti. Salah satunya tentang vonis bebas yang persentasenya terlalu tinggi. Salah satunya ada yang melibatkan warga negara asing dan merugikan negara sejumlah 774 kilogram emas,” ujar Dede. Dede menjelaskan, letak geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah negara…

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR RI pada akhir 2024 mengharuskan setiap kementerian dan lembaga (K/L) melakukan penyesuaian anggaran. Hal ini merupakan imbas dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Menteri Keuangan menindaklanjuti Inpres tersebut dengan menerbitkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 dan S-75/MK.02/2025, yang mencantumkan besaran pemotongan anggaran pada masing-masing K/L. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI terkait pembahasan anggaran 2025, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menyampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian PPPA yang semula ditetapkan…