Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus keracunan massal pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat yang sudah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Ia mengatakan kejadian tersebut menjadi pertanda proses pelaksanaan MBG perlu dievaluasi menyeluruh. “Program ini sejatinya dimaksudkan untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, namun kejadian ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengolahan, distribusi, dan pengawasan mutu makanan,” kata Nurhadi dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (29/9/2025). Seperti diketahui, pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) setelah hampir 1.000 siswa dari berbagai jenjang pendidikan mengalami gejala keracunan massal…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengapresiasi Direktorat Polairud Polda Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Universitas Sriwijaya yang berhasil mengolah eceng gondok menjadi pupuk organik. Ia menilai langkah ini bukan sekadar inovasi, tetapi solusi ramah lingkungan yang bisa menjadi alternatif murah bagi petani di seluruh Indonesia. “Saya mengapresiasi inovasi pemanfaatan eceng gondok sebagai pupuk organik yang dilakukan Ditpolairud Polda Sumsel, dengan menggandeng Universitas Sriwijaya dalam menguji temuan tersebut,” ujar Rajiv sebagaimana dikutip wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (30/9/2025). Rajiv mengungkapkan, penggunaan pupuk kimia untuk satu hektar tanaman jagung dapat mencapai Rp5,9 juta. Dengan pupuk organik berbahan eceng gondok, petani berpotensi menghemat hingga…

Read More

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan perlunya pemerataan infrastruktur dan inovasi di Kepulauan Riau agar pembangunan tidak hanya terpusat di Batam. Menurutnya, daerah lain seperti Bintan, Karimun, dan Tanjungpinang membutuhkan dukungan interkoneksi agar bisa ikut tumbuh. “Infrastruktur masih terkonsentrasi di Batam. Daerah lain belum terkoneksi dengan baik. Ini harus jadi perhatian pemerintah pusat agar pembangunan lebih merata,” kata Dede Yusuf kepada wbindonesia.com, di Kantor Gubernur Kepri, Senin (29/9/2025). Ia juga menekankan pentingnya inovasi sebagai motor pembangunan dan investasi. “Kalau kita tidak berinovasi, negara lain akan melakukannya, dan aliran dana justru masuk ke mereka. Inovasi itu bisa…

Read More

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, mendorong dilakukannya kajian ulang terhadap pola penanganan semburan lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, yang hingga kini masih berlangsung setelah hampir dua dekade sejak pertama kali muncul pada Mei 2006. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi semburan lumpur bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, ke Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Senin (29/9/2025). Ia menilai bahwa volume semburan lumpur saat ini sudah jauh menurun dan didominasi oleh air. “Kami melihat kondisi terakhir, semburan lumpur ini memang sudah sangat menurun. Namun pola penanganan yang digunakan selama ini perlu dikaji ulang agar lebih efektif dan efisien,”  ujarnya kepada wbindonesia.com, di Jakarta.…

Read More

Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkaru meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru untuk fokus pada pembangunan semua cabang olahraga, bukan hanya sepak bola. Menurutnya Menpora baru memiliki pengalaman luas di dunia olahraga, sehingga ia yakin bahwa semua cabang olahraga akan mendapatkan perhatian yang cukup. “Ada rasa optimistis kepada Menpora yang baru karena latar belakang beliau yang memang sudah sangat meyakinkan dalam hal olahraga nasional,” ungkapnya dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menpora Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025). Di sisi lain, ia meminta Kemenpora harus bisa melakukan identifikasi bakat sejak…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta transparansi penggunaan anggaran pembangunan Embarkasi Haji di Asrama Haji Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, fasilitas yang tengah dibangun cukup beragam, tetapi perlu kejelasan dalam pelaporan sumber dana agar tidak terjadi tumpang tindih. “Kalau kita melihat dari fasilitas kesehatan, klinik yang sudah berdiri merupakan lanjutan dari anggaran tahun ini. Selain itu juga sedang dikerjakan pembangunan dapur. Namun masih ada tahapan yang belum selesai, seperti mock up manasik haji dan replika kubah seperti di Saudi Arabia,” jelas Selly kepada wbindonesia.com  usai meninjau Embarkasi Haji Indramayu, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan, masih ada sejumlah…

Read More

98 Resolution Network mendampingi kegiatan bakti sosial “warga peduli warga” dengan pembagian paket sembako oleh perusahaan BUMN, Pertamina Gas Negara. PGN membagikan 1.000 paket sembako di daerah Krukut wilayah Jakarta Barat dan Bekasi. “Di Krukut dan Bekasi ini kegiatan yang ketiga. Hari ini mulai meluas ke wilayah luar Jakarta, siang nanti di Bekasi dengan para driver ojek online,” kata Eli Salomo Koordinator Kegiatan warga peduli warga ini dikutip pada Minggu, 28 September 2025. Lebih lanjut Eli Salomo menyatakan bahwa kegiatan “warga peduli warga” ini terus mendapatkan dukungan luas. “Mulai banyak pihak yang antusias terhadap kegiatan #warga peduli warga, baik di…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, menegaskan pentingnya pengelolaan kekayaan alam yang berpihak pada masyarakat serta pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Padang, Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Benny mengingatkan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 menegaskan kekayaan alam harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun kenyataannya, menurut dia, selama ini hasil kekayaan alam justru lebih banyak dinikmati kelompok tertentu. “Selama ini kekayaan alam dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Padahal ini adalah anugerah Tuhan kepada tanah air kita. Kita harapkan seluruh kekayaan alam ini sebesar-besarnya bisa…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, menekankan pentingnya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar lebih berpihak pada masyarakat luas, bukan semata pada aparat penegak hukum (APH). Hal tersebut disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI di Padang, Sumatra Barat “KUHAP kita ini memang dari tahun 1981. Kalau dibilang usang ya tidak, karena masih kita pakai. Tetapi kondisi waktu itu berbeda dengan hari ini. KUHAP yang ada lebih berpihak ke APH dibanding berpihak ke masyarakat,” ujar Hasbiallah kepada wbindonesia.com, Jumat (26/9/2025). Ia menegaskan, revisi KUHAP harus mengutamakan kemanfaatan, kepastian hukum, dan pemulihan bagi korban salah tangkap atau error in…

Read More

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa Komisi XII DPR tidak hanya mengawasi ketersediaan listrik secara nasional, tetapi juga memastikan aspek sosial pembangunan energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hal ini ia sampaikan usai mengikuti rapat dengan Kementerian ESDM, PT PLN (Persero) dan pemangku kepentingan terkait, di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (24/9/2025) Dalam forum itu, Sugeng menanggapi langsung masukan dari Anggota Komisi XII DPR Daerah Pemilihan Jawa Tengah II meliputi Jepara, Kudus, Demak , Jamaludin Malik, yang menyuarakan keluhan masyarakat sekitar PLTU Tanjung Jati B di Jepara terkait kerusakan jalan dan dampak lingkungan. “Tadi ada masukan langsung dari…

Read More