Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan bahwasanya saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) Kuliah baru mencapai empat belas persen. Namun, menurutnya, angka tersebut belum maksimal, sehingga masih perlu ditingkatkan menjadi dua puluh persen. “Saya rasa guna meningkatkan APK kuliah saat ini, satu-satunya cara adalah dengan cara memberikan beasiswa lebih banyak lagi. Saat ini beasiswa yang sudah ada yakni mencapai dua ratus ribu (orang) untuk seluruh universitas seluruh Indonesia, dengan anggaran mencapai kurang lebih Rp20 triliun. Namun angka tersebut masih dibilang masih kurang, karena target dari penerimaan beasiswa empat ratus ribu beasiswa dari dua juta siswa…

Anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto memberikan apresiasi bagi seluruh jajaran di Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur yang telah bekerja keras dalam menghadirkan rasa aman jelang Pemilu 2024. Hal itu ditunjukkan dengan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu 2024 yang menurun, mulai dari status Sangat Rawan (81,14) di Januari 2023 menjadi status Rawan (65,16) pada Agustus 2023. “Artinya sudah ada penurunan potensi kerawanan pemilu yang ada di Jawa Timur. Jadi saya kira dari Agustus hingga sekarang tidak terlalu mengkhawatirkan, karena jika kita bandingkan dengan Pemilu terdahulu justru saat ini lebih kondusif. Jadi saya kira kondisi rawan ini akan berubah menjadi tidak…

Komnas HAM tidak pernah menemukan keterkaitan Prabowo Subianto dengan kasus pelanggaran HAM yang selama ini selalu diarahkan kepada dirinya. “Hasil penyelidikan Komnas HAM sampai hari ini, dan saya sudah baca, nama Prabowo tidak ada dalam kesimpulan dalam kasus itu sebagai orang yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia,” kata Komisioner Komnas HAM periode 2012-2017, Natalius Pigai dalam keterangannya pada Selasa, 12 Desember 2023. Bahkan, dari hasil rekomendasi terbaru yang telah dikeluarkan Komnas HAM, Natalius Pigai juga memastikan bahwa tidak ada yang protes dari hasil rekomendasi sebelumnya. “Hasil penyelidikan Komnas HAM secara resmi saya sudah baca dan ini pernyataannya sudah saya keluarkan…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak akan ada lagi ‘pasal karet’ yang digunakan untuk menjerat kelompok atau golongan yang berbeda pendapat dengan penguasa. Menurutnya setelah direvisi, UU ITE yang mengatur tentang informasi yang menimbulkan kebencian dijelaskan secara jelas dan spesifik. “Ada aturan yang lebih spesifik dan jelas, sehingga tidak ada lagi ketentuan karet dalam pasal tersebut, jadi ukurannya jelas. Sehingga pasal ini semoga tidak lagi bisa digunakan untuk menjerat orang yang berbeda pendapat dengan penguasa,” jelas Habib di Media Center Parlemen, Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). Pernyataan tersebut…

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono menyatakan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan penyempurnaan atas pengaturan ruang digital yang telah disahkan di Rapat Paripurna DPR RI baru-baru ini, memiliki arti penting untuk mewujudkan kepastian hukum serta untuk memperkuat jaminan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam masyarakat. “Dengan adanya perubahan kedua UU ITE ini berdasarkan pada upaya untuk memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam masyarakat,” ujar Dave saat hadir sebagai salah satu Narasumber dalam Diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Revisi UU ITE…

Advokat Pengawal Demokrasi (APD) melaporkan Timnas Amin (Anies-Imin) ke Bawaslu RI. Pelaporan dilakukan sebagai buntut kasus penghinaan Nabi Muhammad SAW dalam acara Desak Anies yang digelar di Lampung beberapa waktu lalu. Koordinator APD, Rahmansyah menuturkan pelaporan dilakukan lantaran Timnas Amin menjadikan acara Desak Anies sebagai role model demokrasi Indonesia. Padahal, dalam acara itu secara terang-terangan terdapat unsur penghinaan nabi yang dilakukan pengisi acara dan berlanjut ke penetapan status tersangka. “Timnas Amin selaku Tim Kamlanye Pemilu dari Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 1 (Anies-Muhaimin) dengan ini patut diduga telah bersalah melanggar larangan tentang kampanye pemilu, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 280 (1)…

Anggota Komisi III DPR RI Achmad Baidowi berharap debat perdana Calon Presiden pada Selasa (12/12/2023) malam ini membahas isu Hukum dan HAM yang aktual di lapangan, tidak teoretis di buku-buku. Diketahui, tema debat pertama meliputi Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. “Tetapi juga bagaimana aktualisasi di lapangan kondisi praksis hukum kita dan penegakan hukum dan HAM kita di Indonesia seperti apa dan kedepannya itu mau seperti apa,” ujar pria yang kerap disapa Gus Awiek itu kepada WBIndonesia.com di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi III ke Surabaya, Jawa Timur, Senin (11/12/2023). Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyatakan…

Komisi VI DPR RI meminta PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan bahan bakar minyak maupun kebutuhan gas di Jawa Tengah untuk mengantisipasi peningkatan permintaan BBM menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam kunjungan reses Komisi VI ke Provinsi Jawa Tengah, baru-baru ini. Apalagi, konsumsi BBM diproyeksikan meningkat 3% saat libur Nataru. “Banyak persiapan yang harus dilakukan dari Pertamina, misalnya terkait dengan gas dan BBM karena kan Nataru itu ada perpindahan kebutuhan bergeser ke daerah yang saat ini ada perkiraan lonjakan sekitar 3-5% untuk kebutuhan BBM. Nah, distribusi ini menjadi penting…

Komisi III DPR RI meminta anggaran bagi lembaga-lembaga pengadilan ditingkatkan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahab usai pertemuan dengan para perwakilan lembaga pengadilan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Sebagai contoh, Mulfachri mengungkapkan, Pengadilan Negeri di Provinsi Sumut belum terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Agama pun ungkapnya punya permasalahan yang sama. “Ada beberapa persoalan atau keterbatasan sarana dan prasarana yang mencolok. Misalnya di lingkungan Pengadilan Negeri. Dari 33 Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara, baru ada 20 Pengadilan Negeri. Pun demikian dengan Pengadilan Agama, dari 33 baru ada 21,” ujarnya di Sumut,…

Menurut Ketua DPR RI, Puan Maharani, PT Freeport Indonesia (PT.FI) telah menjadi salah satu pilar ekonomi Papua melalui kegiatan pertambangan dan investasi. Ia mendukung usaha PTFI untuk lebih aktif terlibat dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. “PTFI perlu meningkatkan peran strategisnya di Papua guna memaksimalkan manfaat bagi masyarakat setempat. Hal ini menjadi sorotan utama dalam upaya memperkuat dampak positif keberadaan PTFI di wilayah tersebut,” kata Puan saat kunjungan kerja (kunker) ke Freeport seperti keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, Minggu (10/12/2023). Dijelaskannya, peningkatan peran PTFI di Papua bukan hanya sekadar tentang meningkatkan produksi tambang. Puan menyebut, peningkatan peran PTFI bagi…