Penulis: redaksi

Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno menyoroti dampak kebijakan pelarangan ekspor gas terhadap berbagai aspek, termasuk pasokan domestik, kepastian hukum, dan iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, kebijakan pelarangan ekspor gas saat ini bertujuan untuk mengamankan pasokan domestik guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang terus meningkat. “Pasti tentu (pasokan minyak dan gas dalam negeri) kita harus dahulukan karena memang kebutuhan kita juga sangat besar. Tetapi yang ingin saya tanyakan dengan kebijakan tersebut bagaimana implikasinya terhadap Bapak-Bapak Ibu sekalian di KKKS, juga terhadap pemerintah, apalagi kalau kita bicara implikasi hukum,” ujarnya dalam RDP Komisi XII dengan Kepala SKK Migas dan 10…

Embarkasi Surabaya dinilai sudah siap untuk menyambut jemaah haji tahun 2025. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah jemaah, ada beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra usai meninjau kesiapan Embarkasi Surabaya. “Jawa Timur sudah siap, karena termasuk embarkasi terlama setelah Jakarta, jadi asramanya cukup besar, daya tampungnya juga cukup besar,” ujar Nanang, kepada wbindonesia.com, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/2/20205). Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan mendesak di Embarkasi Surabaya adalah penambahan fasilitas untuk mengantisipasi penumpukan jemaah saat terjadi penundaan penerbangan (delay). “Contoh pada saat ada delay pesawat, kan jamaah numpuk nih, nah apabila…

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi fokus Komisi VIII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid mengungkapkan bahwa revisi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari asrama haji, petugas haji, hingga investasi dana haji di Arab Saudi. “Perubahan inilah yang sekaligus yang menyerap aspirasi aspirasi terkait dengan perkembangan di Arab Saudi yang begitu banyak sekali perubahannya termasuk kontrakan, termasuk masalah hotel, termasuk catering, termasuk armusna. Ini kan tidak ada dibahas di undang-undang nomor 8, ternyata sekarang ini Arab Saudi membutuhkan termasuk kontrak long term jangka panjang tidak mau yang hanya setiap…

Pasca pelantikan kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 oleh presiden Prabowo Subianto, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamuddin mewacanakan agar Kepala Daerah tingkat 1 atau Gubernur sebaiknya dipilih secara tidak langsung. Sultan menegaskan hal itu setelah dirinya menghadiri acara pelantikan kepala daerah di istana merdeka pada Rabu, 20 Februari 2025 di Jakarta. Mantan aktivis KNPI itu menggarisbawahi bahwa wacana tersebut baru merupakan pendapat pribadinya “Kami sangat menyadari wacana tersebut akan menimbulkan perdebatan di masyarakat dalam situasi demokrasi kita yang makin dinamis,” ujar Sultan dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis, 27 Februari 2026. Dia mengatakan, secara empiris jabatan…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut praktik dugaan tindak pidana korupsi di PT Pertamina Patra Niaga. Berpotensi merugikan negara mencapai Rp Rp193,7 triliun, pihaknya menilai pemberantasan korupsi menjadi aspek penting di tengah agenda efisiensi pemerintah. “Saat ini kan Presiden Prabowo tengah melakukan efisiensi anggaran, nah makanya penegak hukum harus makin serius lagi dalam melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsinya,” ujar Sahroni melalui rilis yang dikutip oleh wbindonesia.com, di Jakarta, Rabu (26/2/2025). Diketahui, pada Selasa (24/2/2025) lalu, Kejagung mengungkapkan nilai kerugian negara dari dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT…

Komisi XII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sejumlah mitra kerja termasuk Plt Dirut Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, Direktur Utama Mobility Shell Indonesia, Direktur Utama, Direktur Utama PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Direktur Utama PT AKR Corporindo, Direktur Utama PT Indomobil Prima Energi, dan Direktur Utama PT Vivo Energy Indonesia. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi yang memimpin rapat tersebut mengungkapkan sejatinya bahwa salah satu fokus utama dari pertemuan ini adalah memastikan ketersediaan pasokan BBM, khususnya untuk periode menjelang Lebaran. Namun, isu yang lebih mendesak saat ini…

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menyoroti dugaan pelanggaran prosedur dalam eksekusi tanah yang dilakukan tanpa pemanggilan dan pemberian penjelasan terlebih dahulu kepada pihak tereksekusi. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III dengan Kuasa Hukum PT. Dani Tasha Lestari, Gerakan Masyarakat Setia Mekar (Gemas) dan Jonathan Tanuwidjaja, dengan agenda mendengar aspirasi masyarakat terkait kasus mafia tanah. “Soal eksekusi, pihak tereksekusi harus dipanggil terlebih dahulu dan diberikan aanmaning (teguran pertama,red). Ini kan melanggar prosedur,” tegas Soedeson dalam rapat tersebut yang diselenggarakan di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/02/2025). Ia juga menyoroti beberapa kejanggalan dalam…

Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari mengungkapkan keprihatinannya mengenai banyaknya isu yang beredar baru-baru ini terkait oplosan (blending) bahan bakar minyak (BBM). Hal itu diungkapkannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi XII bersama sejumlah pihak terkait industri energi. Rapat tersebut melibatkan Plt Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Presiden Direktur Mobility Shell Indonesia, Presiden Direktur PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Presiden Direktur PT AKR Corporindo, Direktur Utama PT Indomobil Prima Energi, dan Direktur Utama PT Vivo Energi Indonesia. Ratna mengajukan pertanyaan mendalam mengenai siapa yang berwenang menentukan angka RON (Research…

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengajak seluruh elemen masyarakat untuk optimis pada Pemerintah. Dalam 100 hari sudah banyak kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil. “Fraksi PKS mendukung penuh kebijakan pro rakyat Presiden Prabowo dan memastikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota untuk mensukseskanya,” tegas Jazuli dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 26 Februari 2025. Selain itu, lanjut Jazuli, banyak transformasi dalam tata kelola pemerintahan, program, dan anggaran termasuk efisiensi besar-besaran APBN dan APBD agar dapat fokus untuk membiayai program-program pro rakyat yang riil dan konkrit. Presiden juga mentransformasi pengelolaan sumber daya nasional, BUMN dan industri strategis nasional agar…

Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dengan Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, yang berlangsung pada Selasa, (25/2/2025), menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait pengendalian perubahan iklim dan penguatan sistem perdagangan karbon di Indonesia. Dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan, rapat ini memfokuskan perhatian pada upaya Pemerintah dalam memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia serta mempercepat implementasi kebijakan terkait pengendalian emisi karbon.”Termasuk untuk pasar sukarela dan memastikan penerimaan negara,” tandas Putri Zulhas. Selain itu, Legislator Fraksi PAN tersebut menekankan…