Penulis: redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam mengungkapkan sejumlah kekhawatiran terkait dampak negatif yang dihadapi oleh tenaga kerja dan industri dalam negeri, akibat kebijakan impor yang tidak terkendali. Menurutnya, situasi ekonomi Indonesia menjelang bulan Ramadan semakin mengkhawatirkan. Sebagai contoh, berdasarkan laporan yang ia terima, beberapa waktu lalu, ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), sebuah perusahaan tekstil besar di Indonesia, terpaksa kehilangan pekerjaan mereka akibat adanya pengurangan karyawan yang signifikan. PHK ini, baginya, adalah bagian dari dampak tidak langsung dari tingginya volume impor produk tekstil dari luar negeri. “Kami khawatir ini bukan hanya akan terjadi di sektor tekstil,…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyambut antusias dan siap menindaklanjuti ajakan Rusia untuk bergabung dalam BRICS Parliamentary Forum. Ia melihat adanya peluang besar untuk memperdalam kolaborasi antara Indonesia, Rusia, dan negara-negara Brazil, Rusia, India, China, South Africa (BRICS). “BKSAP melihat ada ketulusan dan semangat bergerak bersama dari BRICS untuk dunia yang lebih baik,” kesan Mardani merespon ajakan yang disampaikan oleh Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia saat menerima jajaran Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Mardani Ali Sera yang mengunjungi Dewan Federal, di Moskow, Russia, Senin (24/2/2025). Dalam kunjungan BKSAP DPR RI tersebut,…

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) di Jatiasih, Bekasi, Kamis (27/2/2025) guna mengevaluasi efektivitas operasional tol dalam menunjang mobilitas dan distribusi logistik di Jabodetabek. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti berbagai persoalan klasik dalam pengelolaan jalan tol, khususnya terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). “Ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama kami, terutama terkait standar pelayanan minimum yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi,” ujarnya. Salah satu isu utama yang disoroti adalah keberadaan kendaraan over dimension dan overloading (ODOL)…

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian, menghadiri acara doa bersama bertajuk “Merawat Alam Tano Batak” yang digelar di Kabupaten Toba, Sumatra Utara (Sumut) beberapa waktu lalu. Doa bersama yang dipimpin oleh Pimpinan Tertinggi atau Ephorus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Victor Tinambunan ini dihadiri berbagai pimpinan gereja, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil. Hadir juga Sekretaris Umum (Sekum) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Darwin Dharmawan yang juga mewakili seluruh gereja-gereja di Indonesia. Dalam sambutannya, Penrad Siagian menegaskan bahwa perampasan tanah di wilayah Tano Batak bukan hal baru dan telah berlangsung sejak lama. Ia menyatakan…

Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar atau ahli dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Desa yang masih menimbulkan permasalahan. Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam mengatakan kebijakan afirmasi yang besar kepada desa, berpeluang menghasilkan perubahan besar bagi pemerintah desa dan masyarakat desa di seluruh Indonesia, berupa kemandirian desa. Tetapi di sisi lain juga dapat menciptakan hasil yang berlawanan sehingga menimbulkan masalah-masalah baru bagi desa. “Beberapa persoalan yang muncul antara lain lemahnya kapasitas aparat desa untuk mengimplementasikan UU Desa dan ketidakcakapan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dapat menuju kepada penyalahgunaan wewenang…

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa hasil penyelidikan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) telah menetapkan dua orang sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut di Tangerang, Banten. Keduanya, yakni Kepala Desa Kohod Arsin dan satu perangkat desa, disebut telah mengakui kesalahan serta bersedia membayar denda administratif sesuai aturan yang berlaku. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menilai bahwa Kepala Desa Kohod Arsin bukan aktor intelektual di balik pembangunan pagar laut tersebut. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kantor Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina di Cikarang…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengumbar janji-janji terkait harga pangan yang terjangkau. Ia mengingatkan segenap pemerintah harus bertindak tegas untuk menjaga daya beli rakyat, di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok yang sudah dimulai sejak sebelum Ramadan hingga Idulfitri. Oleh karena itu, sebagai langkah lanjut, ia berharap agar pemerintah segera menyusun peraturan yang lebih ketat untuk pengawasan harga pangan, serta memastikan keadilan dalam rantai distribusi agar rakyat tidak lagi terbebani dengan harga yang tidak wajar. “Jika harga di pasar tradisional sudah melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi), maka tindakan tegas harus diambil. Pemerintah tidak boleh…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengingatkan segenap pemerintah untuk melakukan antisipasi yang konkret dan strategis. Hal itu guna menghadapi potensi lonjakan harga barang kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025. Menurutnya, siklus kenaikan harga kerap terjadi menjelang Ramadan dan Lebaran tidak bisa dihentikan begitu saja sehingga perlu kebijakan stabilisasi harga yang berjalan efektif. Isu ini menjadi sorotan Komisi VI DPR RI lantaran kenaikan harga musiman ini berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang kini tengah menghadapi tantangan besar berupa semakin tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan efisiensi di…

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI Panja Keamanan Laut (KAMLA) dengan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan, terungkap pentingnya segera dibentuk Undang-Undang (UU) Keamanan Laut untuk memperkuat sistem keamanan laut Indonesia yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. “Indonesia harus segera memiliki Undang-Undang yang mengatur keamanan laut. Keamanan laut itu harus hadir dalam bentuk kelembagaan, yaitu coast guard Indonesia. Sayangnya, hingga saat ini belum ada perundang-undangan yang menyatakan dengan tegas siapa yang menjadi coast guard Indonesia atau lembaga mana yang diakui sebagai coast guard,” ujar…

Komisi VI DPR RI menyatakan akan memanggil PT Pertamina (Persero) terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan oleh Subholding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga. Pemanggilan tersebut direncanakan akan berlangsung pada hari Rabu (12/3/2025) di DPR RI. Sebab, kasus korupsi yang diduga berjalan sepanjang tahun 2018-2023 itu telah merugikan negara bisa mencapai hampir Rp1 Kuadriliun. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melalui rilis media yang dikutip oleh Parlementaria di Jakarta, Senin (3/3/2025). “Kasus Pertamina ini kan mengagetkan kita semua. Kemarin teman-teman Komisi XII sudah memanggil Pertamina, jadi kami nanti akan…