Penulis: redaksi

Tim Pengawas (Timwas) DPR menyoroti peluang pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan haji, salah satunya lewat penyediaan bahan makanan untuk jemaah haji. Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah menyampaikan selain mendapatkan benefit, langkah ini tentunya juga membuka peluang BUMN untuk menjajaki bisnis terkait dengan pelaksanaan haji. Menurut Luluk, besarnya jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai ratusan ribu setiap tahunnya menjadi hal yang positif untuk terus digali terkait dengan kebutuhannya. “Kita juga akan meminta kepada BUMN pangan kita seperti ID FOOD atau RNI untuk melihat kemungkinan sekaligus juga peluang bagi perbaikan tahun-tahun yang…

Baru-baru ini, Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin melakukan kunjungan kerja spesifik ke industri pertahanan alutsista anak bangsa di bidang kendaraan militer di Kota Tangerang, yakni PT Sentra Surya Ekajaya (SSE). “Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) kali ini, kami (Komisi I DPR RI) mengunjungi PT.  Sentra  Surya Ekajaya (SSE) guna mendapatkan penjelasan mengenai pengembangan mandiri produk pertahanan, serta melihat beberapa produk kendaraan militer yang di produksi langsung untuk digunakan di lingkungan TNI. Dari tank ringan hingga kendaraan-kendaraan tempur untuk patroli,” ujar TB Hasanuddin kepada wbindonesia.com, Kota Tangerang, Banten, Jumat, (7/06/2024). PT SSE merupakan salah…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR memberikan catatan terkait dengan kandungan gizi dari makanan yang disediakan pihak katering untuk para jamaah haji. Hal ini terungkap saat Timwas DPR RI melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan penyedia katering yakni Nooha for Catering Services Company Al Hijrah di Distric Syuran, Sy.Qubaa, Madinah pada Sabtu (8/6/2024). Anggota Timwas Haji DPR Andi Yuliani Paris menyampaikan kondisi makanan yang disediakan untuk jamaah haji kurang berimbang dari segi gizi karena kandungan karbohidrat yang berlebih. Menurutnya perlu perhitungan yang matang agar kebutuhan kalori, lemak, protein serta vitamin dan mineral dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, anggota Komisi…

Di era modernisasi, saat ini Batalyon Kavaleri harus dapat memadukan teknologi sebagai alat serang, terutama di udara dan darat. Salah satu konsep perang modern adalah penggunaan alat teknologi mutakhir, seperti drone, yang pengendaliannya berasal dari darat. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya pun mendukung pengembangan konsep perang modern ini. Ia juga berharap pemerintah mendukung hal ini terutama pada Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) dan Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav). “Kita berharap Pemerintah hari ini maupun Pemerintah ke depan, juga terus mendukung Pussenkav dan Pusdikkav agar peralatan kita bisa semakin baik, semakin canggih dan selalu siap untuk…

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari menjelaskan sebaiknya lahan bekas tambang timah ditanami oleh tanaman berjenis pohon industri, misalnya pohon kelapa. Hal itu agar kesejahteraan masyarakat setempat bisa terangkat. “Tahun 1978 Saya pernah meneliti di sini, bahwa bekas penambangan timah itu bisa ditanami oleh tanaman-tanaman pohon industri, di antaranya kelapa sebetulnya. Jadi bukan kelapa sawit, kelapa kemudian tanaman pangannya jagung,” ujar Endang setelah melihat wilayah konsesi PT Timah Tbk, Desa Kerakas dan Desa Puput, Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rabu (5/6/2024). Di sisi lain, Endang menyayangkan tidak adanya koordinasi antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)…

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN akan memperkuat dugaan publik bahwa perencanaan IKN masih menimbulkan persoalan. Menurutnya, kemunduran dua tokoh tersebut akan berpotensi pada menurunnya kepercayaan para investor yang menjadi target dalam pembangunan IKN. “Saya kira karena ini (IKN) sudah menjadi undang-undang, wajar pemerintah kemudian bagaimana merealisasikan undang-undang dengan menggenjot pembangunan IKN. Tapi problemnya adalah, bagaimana meyakinkan para investor agar uang mereka aman ketika berinvestasi di IKN,” ujar Suryadi dalam video DPR RI yang dikutip wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (7/6/2024) Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diterimanya, investasi dari luar…

Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin merespon penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Alifudin, keputusan tersebut berpotensi mencekik pekerja mandiri. “Pertimbangan ini merujuk pada kemungkinan hadirnya beban keuangan tambahan yang signifikan bagi para pekerja mandiri. Pada Pasal 15 ayat (5a), dijelaskan bahwa landasan kalkulasi besaran simpanan peserta pekerja mandiri ditentukan oleh jumlah gaji yang dilaporkan,” ujar Alifudin dalam siaran pers yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (7/6/2024). Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, imbuh Anggota DPR RI dari Dapil…

Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi kesenjangan angka kebutuhan rumah (backlog) kepemilikan rumah seluruh rakyat Indonesia melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) hingga kini terus menuai polemik dan sorotan publik. Merespon aspirasi masyarakat, Anggota Komisi V DPR RI Irene Yusiana Roba Putri mempertanyakan kebijakan Komite BP Tapera yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tersebut. “Sebagaimana kita ketahui kementerian yang memimpin untuk sektor perumahan ini adalah Kementerian PUPR, apalagi Pak Menteri (Basuki) juga (bagian dari) Ketua Komite BP Tapera. Kami di Komisi V ini paling banyak ditanya masyarakat dan wartawan. Jadi bagaimana data tentang kebutuhan perumahan bagi pekerja di Indonesia? Karena selama ini…

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago meminta pemerintah untuk tidak terburu-buru membuat keputusan terkait penghapusan kelas peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya kata Irma akan terjadi penurunan kelas bagi peserta BPJS Kesehatan yang memiliki kelas 1 dan 2. Sementara untuk peserta BPJS kesehatan kelas 3 akan mengalami kenaikan, sehingga dikhawatirkan akan terjadi adanya ketidakadilan dalam pelayanan BPJS kesehatan. ”Yang pertama saya juga mau pantun, ‘ikan sepat ikan gabus, pengen cepet-cepet pasti nggak bagus’. Konstitusi kita menyatakan bahwa BPJS itu mengamanatkan itu berdasarkan gotong royong, ada asas keadilan. KRIS (Kelas Rawat Inap Pelajar) ini tidak seperti itu, tidak sesuai dengan amanat…

Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) DPR RI. Hal ini disampaikan pada saat Kunjungan Kerja ke Mapolda Jawa Barat guna upaya menjaga marwah DPR RI dalam menanggulangi penggunaan TNKB DPR RI palsu yang kian marak. Legislator Dapil DKI Jakarta III ini menyoroti dua poin utama dalam kunjungan ini. Pertama, pentingnya tugas MKD DPR RI dalam menjaga kehormatan anggota DPR RI saat melaksanakan tugas. Kedua, ia menekankan bahwa kehadiran mereka bertujuan untuk memberikan penegasan kepada aparat kepolisian, khususnya Direktorat Lalu Lintas, agar tidak ragu menindak penggunaan TNKB…