Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengatakan spirit UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menekankan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, saat ini, menurutnya, tujuan tersebut belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat. Buktinya, saat ini sering terjadi banjir di banyak tempat, bahkan makin meluas area yang dibanjiri karena hutan sudah makin gundul. “Ketika kami dulu membahas UU (Kehutanan) ini ada tiga hal penting yang harus kita pahami. (Bahwa) hutan itu tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tapi juga ada aspek sosial dan ekologinya. Nah, keseimbangan ini yang harus sama-sama…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan meminta agar masyarakat di Taman Nasional (TN) Merbabu berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. Pasalnya, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih sangat terbatas untuk mengelola kelestarian hutan, terutama anggaran untuk sumber daya manusianya. Untuk itu, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat agar sama-sama bisa menjaga alam ini. “Kita melihat bahwa partisipasi masyarakat ini perlu dilibatkan, dalam konteks bahwa hutan juga memberikan manfaat ekonomi kepada mereka. Sehingga, ada simbiosis mutualisme antara masyarakat untuk kegiatan ekonominya dan konservasi hutan kita bisa terjaga, itu harapan saya,” kata Budhy kepada wbindonesia.com saat memimpin Kunker Tim Komisi…

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih menjadi kendala yang kerap dikeluhkan para petani selama ini di sejumlah wilayah di Indonesia. Akibatnya langkah untuk mewujudkan ketahanan pangan menjadi terhambat, padahal pupuk berperan penting sebagai modal dasar untuk menuju ketahanan pangan. Dengan demikian, Komisi VII DPR RI terus mendorong adanya penambahan tata kelola distribusi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia sebagai hulu dari persoalan ketahanan pangan. Pada pertemuan Komisi VII DPR RI dengan PT Pupuk Indonesia dan SKK Migas, Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menyayangkan persoalan kelangkaan pupuk masih terjadi. Padahal, menurutnya, produksi pupuk secara nasional dengan kebutuhan nasional masih relatif seimbang. “Saya…

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI meningkat tajam. Bahkan, peningkatan apresiasi positif publik terhadap lembaga yang dipimpin Puan Maharani ini paling tinggi di antara lembaga negara lainnya. Menurut hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, kepercayaan masyarakat pada DPR ada di angka 62,6 persen. Meski bukan jadi yang pertama, lembaga wakil rakyat ini tercatat mampu meningkatkan citra positif paling tinggi, yakni sebanyak 12,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Bahkan peningkatan citra DPR ini mengalahkan TNI yang berada di urutan pertama. Sebelumnya, pada Desember 2023, Litbang Kompas mencatat citra positif DPR sebesar 50,5 persen. Sementara pada Oktober 2022, menurut lembaga…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan adanya rombongan jemaah haji plus yang mengaku ditipu oleh biro haji yang mengurus perjalanan mereka. Mereka tidak memperoleh fasilitas bus dan tidak mendapatkan tenda ketika wukuf di Arafah maupun saat mabit di Mina. Akibat biro travel yang tidak amanah, para jemaah haji khusus tersebut terkatung-katung di Tanah Suci tanpa pelayanan. Bahkan mereka pernah tidak mendapatkan jatah makan hingga mengais makanan sisa dari jemaah lain. “Di Mina ini kami tidak disewakan tenda, Pak. Padahal dari biro menjanjikan kami dapat akomodasi di Mina. Kami sempat bolak-balik dari hotel kami di Aziziyah menuju Mina selama dua…

Komite Eksekutif Organisasi Parlemen Dunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) menggelar pertemuan rutin ke-293 di Zanzibar, Tanzania pada tanggal 18 – 21 Juni. Pertemuan dihadiri Delegasi dari 12 negara yang mewakili grup-grup Geopolik yang ada di IPU. Hadir sebagai anggota Komite Eksekutif mewakili Asia Pasifik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yaitu Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon Pertemuan Komite Eksekutif ke-293 tersebut membahas agenda-agenda strategis organisasi IPU kedepan, serta berbagai persoalan internal yang penyelesaiannya membutuhkan keputusan kolektif Komite Eksekutif. Pada kesempatan itu Fadli Zon, dalam keterangan tertulisnya kepada wbindonesia.com, Jumat (21/6/2024), ia menyampaikan dua hal penting; pertama, terkait dengan alokasi…

Anggaran Pendidikan yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L) lain di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melanggar konstitusi. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI dengan praktisi dan pakar pendidikan. “Semua narasumber yang hadir (praktisi dan pakar pendidikan) mengatakan bahwa anggaran pendidikan yang ada di Kementerian lainnya (di luar Kemendikbud) melanggar konstitusi. Karena konstitusi menjelaskan yang menyelenggarakan pendidikan itu adalah kementerian urusan pendidikan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Effendi usai RDP dengan Praktisi dan Pakar Pendidikan di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2024). Sehingga,…

BPK RI menemukan permasalahan dalam penyaluran subsidi pupuk. Ditemukan subsidi ini mengalami kelebihan salur karena adanya sistem hybrid. Untuk itu, Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan perbaikan data penerima subsidi pupuk dengan melibatkan sumber data dan data yang berbasis desa. “Terkait dengan data petani, data luas tanam ini juga menjadi problem pada saat terkait dengan distribusi pupuk. Berkali-kali kami pernah menyampaikan bahwa sumber data itu ada di desa Pak, ada sensus pertanian, ada BPS, ada penyuluh, ada Babinsa. Kita bisa mengintegrasikan sumber daya pemerintah yang berkaitan dengan pendataan untuk membuat satu data tapi…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi masukan dari ketiga narasumber yang notabene merupakan praktisi dan pakar pendidikan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Biaya Pendidikan. “Masukan dari Ketiga narasumber itu bagus sekali, semakin terbuka. Karena biasanya kita bicara tentang pendidikan itu hanya yang ada di Kementerian Pendidikan, seperti tentang kurikulum, bicara tentang beasiswa, sarana dan prasarana. Tapi tadi ketiga narasumber kita menjelaskan bagaimana bahayanya kita jika tidak inves yang namanya human capital. Dimana Index human capital kita terendah di beberapa negara di Asia,” ujar Dede usai RDP Panja Biaya Pendidikan di ruang rapat…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan bahwa jarak tenda jamaah haji Indonesia ke tempat lempar jamrah (jamarat) tahun ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Ace, tahun lalu jarak dari tenda hingga ke lokasi lempar jamrah mencapai 7 kilometer karena lokasi tenda berada di Al-Muaisim. Namun, tahun ini jaraknya lebih dekat meskipun belum mencapai jarak ideal dibandingkan dengan jamaah dari negara lain. “Kami ingin memastikan bahwa komitmen pemerintah dan kami adalah menyediakan fasilitas yang memadai, khususnya bagi jamaah lansia. Untuk mereka yang akan melakukan lempar jamrah, disediakan kursi roda dan golf car,” ujar Ace kepada wbindonesia.com, di Mina,…