Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek) seputar pertanian dan perkebunan digelar di tiga lokasi berbeda antara lain Dramaga, Ciampea dan Cibungbulang Kabupaten Bogor, Sabtu, (30/9/2023). Bimtek tersebut diikuti oleh ratusan petani dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang didominasi kelompok milenial. “Saya hadir di tengah-tengah para petani dan UMKM ini sudah sejak lama, mereka meminta agar produksi pertanian dan UMKM yang selama ini berjalan lebih meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ke depan para petani perlu berorientasi ekspor. Salah satu caranya adalah berubah dari petani tradisional menjadi petani modern yang melek…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk berhati-hati dalam mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah mengingat banyak beredarnya modus mafia tanah yang ada di tanah air. Berkaca dari persoalan di Pulau Rempang, dirinya mendorong BPN untuk melakukan pengecekan lebih jauh terhadap seluruh sertifikat yang akan dikeluarkan. “BPN harus bersikap hati-hati tidak sembarangan mengeluarkan sertifikat hak kepemilikan tanah. Harus di cek dulu sejauh mana kebenarannya. Semua surat-surat tanah yang dikeluarkan oleh BPN harus dilakukan semacam triple check mengingat banyaknya mafia tanah di air itu yang kita khawatirkan,” ungkap Syamsurizal usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin menilai polemik pemanfaatan lahan di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, antara penambak udang dengan warga setempat harus diselesaikan dengan ‘win-win solution’. Sehingga, lanjutnya, hal itu membutuhkan pendalaman lebih lanjut yang perlu ditinjau dari berbagai aspek dalam Rapat Kerja Komisi II di DPR. “Artinya win-win solution harus kita temukan. Cuman ternyata perspektifnya tidak bisa tunggal. Jadi aspek regulasinya bagaimana? Aspek lingkungan hidupnya bagaimana? Ini perlu pendalaman lebih lanjut. Insya Allah, di Jakarta (DPR RI) kita bahas lebih lanjut,” kata Yanuar kepada WBIndonesia.com di Kantor BPN wilayah Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (29/09/2023). Anggota Fraksi PKB dari Dapil Jawa Barat X ini menjelaskan dalam…

Ketua DPR RI Puan Maharani kembali didaulat membacakan Ikrar Kesaktian Pancasila dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Oktober. Ia pun menegaskan, Pancasila merupakan bintang penuntun yang menjadi pemersatu seluruh rakyat Indonesia. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti, Pondok Gede, Jakarta pada Minggu, (1/10/2023). Peringatan ini bertujuan untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam Gerakan 30 September 1965 oleh PKI atau biasa disebut peristiwa G30S/PKI Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertindak sebagai inspektur upacara. Dipimpin oleh Kadisops Lanud Halim Perdana Kusuma Kolonel Pnb Puguh Yulianto sebagai komandan, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila diawali…

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Muhammad Said menegaskan Indonesia dan Jepang adalah dua negara Asia yang memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan kawasan di Asia-Pasifik, baik Asia maupun di tingkat global. Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan di depan Komite Ekonomi dan Keuangan Parlemen Jepang, Tokyo, Jepang, Selasa (26/9/2023). Dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Sabtu (30/9/2023), Muhidin menyampaikan 2023 menjadi tahun bersejarah bagi Indonesia dan Jepang yang ditandai dengan peringatan 65 tahun hubungan Indonesia-Jepang serta peringatan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang. Tak hanya itu, lanjutnya, tahun ini juga menjadi tahun penting bagi kedua…

Anggota Komisi VIII DPR RI Wisnu Wijaya mengusulkan agar para tenaga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan tersebut, menurutnya, sebagai solusi meningkatkan kesejahteraan para pendamping PKH. “Saya sudah blusukan ke sejumlah tempat, menemui para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) maupun para pendamping PKH guna menggali aspirasi mereka. Ternyata di lapangan masih terjadi ketimpangan, mulai dari aspek kesenjangan antara honor dengan beban kerja hingga masalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pendamping PKH,” terang Wisnu dalam keterangan pers yang diterima WBIndonesia.com, Jumat (29/9/2023).  Dengan alih status tersebut, wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS)…

Tanah ulayat merupakan tanah bersama yang dimiliki oleh para warga masyarakat hukum adat setempat. Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menegaskan agar pendekatan penyelesaian sertifikasi tanah ulayat menggunakan pendekatan yang konsensual. Pendekatan ini, menurutnya, mengutamakan dialog, kompromi, dan membangun pemahaman dibandingkan kekerasan dan kekuatan. Sehingga, isu-isu pertanahan bisa terselesaikan dengan minim konflik sosial. “Masalah tanah itu dari awalnya sudah berat. Jadi, kita harus betul-betul hati-hati karena jangan sampai menjadi batu sandungan,” ucap Aus dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR ke Kantor Wilayah ATR/BPN di Serang, Provinsi Banten, Jumat (29/9/2023). Sepakat, Anggota Komisi II DPR Endro Suswantoro Yasman…

Anggota Komisi X DPR RI Mustafa Kamal menjelaskan dalam pembahasan RUU tentang Kepariwisataan harus menekankan penanganan kemacetan di destinasi wisata. Salah satu yang ia soroti terkait kemacetan tersebut sebagaimana yang terjadi di Bali. Yang paling saya lihat dari saat jalan dari bandar lalu lanjut ke sini, Bali ini sudah darurat traffic jam. Ini alarm keras, yang bisa menghilangkan pesona wisata kita. Ini harus ada regulasi entah bagaimana caranya,” ujar Mustafa Kamal di saat pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kabupaten Badung, di Kantor Pemkab Badung, Bali, Rabu (27/9/2023). Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai persoalan aksesabilitas (jalan) dari destinasi…

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti bagaimana dampak bullying terhadap korban maupun pelaku. Ia meminta Pemerintah memetakan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kasus bullying di Tanah Air. Menurutnya, praktik bullying bisa disebabkan dari banyak faktor. Mulai dari lingkungan sekitar, maupun dari internal keluarga. “Jadi penanganannya tidak bisa sendiri-sendiri karena saling berkaitan. Banyak kasus ditemukan, pelaku bertindak bully karena ia juga menjadi korban bullying. Faktor kurangnya support system dan bebasnya konten di media sosial juga bisa menjadi penyebab,” ujar Puan dalam keterangan persnya, Jumat (29/9/2023). Oleh karena itu Puan mendorong Pemerintah menyelesaikan fenomena maraknya kasus bullying secara lebih khusus, terutama yang melibatkan…

Anggota Komisi II DPR RI Ujang Iskandar menilai penerapan reforma agraria tidak bisa hanya mengandalkan Kementerian ATR/BPN saja. Sebab itu, dirinya mengusulkan agar ada keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hal ini menjadi sorotan dirinya lantaran salah satu program reforma agraria, yaitu redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dan tanah terlantar, belum berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, ia meminta untuk menjembatani kedua instansi tersebut. “Program Strategis Nasional dengan ATR/BPN juga terkait dengan Kementerian LHK. Menurut kami, kita perlu ada rapat koordinasi untuk menuntaskan pekerjaan rumah kita,” ucap Ujang dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor…