Penulis: redaksi

Komisi III DPR RI menerima audiensi tim kuasa hukum Almarhum Afif Maulana di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024). Menanggapi audiensi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan sudah berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri, Polda Sumatera Barat, dan Polres Padang untuk secepatnya mengeluarkan surat izin ekshumasi pada Sabtu (3/8/2024) lalu. Ekshumasi adalah penggalian mayat atau pembongkaran kubur yang dilakukan demi keadilan oleh yang berwenang dan berkepentingan, di mana selanjutnya mayat tersebut diperiksa secara ilmu kedokteran forensik. Adapun kematian Afif Maulana (13) memunculkan memunculkan dugaan mendalam terkait kasusnya, termasuk spekulasi mengenai keterlibatan aparat kepolisian dalam kematiannya.…

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta mengatakan bahwa progres pembangunan Bali International Hospital (BIH) sudah mundur sebanyak tiga kali. Karena itu, ia meminta agar proyek yang menjadi bagian dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur Bali tersebut dapat segera selesai sesuat target di bulan Maret 2025. “Progres BIH ini sudah mundur tiga kali. Pertama, itu target rampung pada Mei 2023, kemudian September 2024 hingga mundur lagi sampai Maret 2025, kan mundur terus,” katanya saat diwawancarai wbindonesia.com dalam kunjungan kerja reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Sabtu (3/8/2024). Politisi dari Dapil Bali itu melanjutkan bahwa progres pembangunan tersebut mundur…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP tersebut, khususnya, dalam Pasal 103 ayat 1 dan 4 turut mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Karena itu, ia menegaskan, aturan dalam PP yang ditandatangani pada Jumat, 26 Juli 2024 itu perlu diperjelas sehingga tidak anggapan pembolehan hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja. “Pada pasal 103 ayat 4 disebutkan bahwa dalam hal pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja ada penyebutan penyediaan alat kontrasepsi. Aneh kalau anak…

Anggota Komisi VI DPR RI Amin AK menegaskan kepada Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara, agar jangan mempersulit UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam mendapatkan KUR (kredit usaha rakyat). Bank-bank BUMN juga diminta turut aktif mengedukasi pelaku UMKM dalam memperoleh skema pembiayaan. “Harus ada edukasi ke UMKM, tetap harus ada proses seleksi, tapi jangan mempersulit dengan berbagai persyaratan administrasi yang banyak. Apalagi sampai soal (meminta) jaminan,” ujar Amin di sela-sela pertemuan Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Erick Thohir dan jajaran direksi Himbara di Bali, Sabtu (3/8/2024). Politisi Fraksi PKS ini menjelaskan, KUR bagi UMKM sudah dijamin oleh instansi penjamin,…

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, (H.E) Sergei Gennadievich Tolchenov, melakukan kunjungan kerja ke DPR RI. Dalam kunjungannya, Tolchenov diterima oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon. Pertemuan ini menandai langkah awal dari upaya Tolchenov untuk memperkuat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Rusia. Tolchenov, yang baru dilantik sebagai Duta Besar Rusia menggantikan pendahulunya Lyudmila Vorobyeva, menyampaikan rasa senangnya kembali ke Indonesia setelah 15 tahun. Dalam pertemuan tersebut, Tolchenov mengundang Parlemen Indonesia untuk menghadiri Eurasian Women’s Forum yang dijadwalkan akan digelar pada bulan September 2024 mendatang. Forum ini merupakan platform penting untuk membahas isu-isu perempuan dan perkembangan regional di kawasan…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengecam terbitnya peraturan pemerintah yang memfasilitasi penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa sekolah/ pelajar. Politisi PKS ini menyayangkan terbitnya beleid yang salah satunya mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja usia sekolah, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). “(Beleid tersebut) tidak sejalan dengan amanat Pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama,” tegas dia dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Sabtu (3/8/2024). Menurutnya, penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi siswa sekolah ini sama…

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan segera pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Salah satunya agar digitalisasi penyiaran radio bisa dilaksanakan dengan baik. “Sebagai wujud komitmen atas tanggung jawab agar digitalisasi penyiaran radio bisa terlaksana dengan baik, maka Komisi I DPR RI berkomitmen untuk segera menyelesaikan perubahan pergantian Undang-Undang Penyiaran,” kata Meutya di salah satu diskusi di Jakarta, Kamis, (1/8/2024). Dalam acara yang diadakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) tersebut, dia juga menyampaikan komitmen dewan untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada…

Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menyoroti kebijakan pemerintah terkait makanan siap saji yang dikenakan cukai dengan tujuan mengendalikan konsumsi Gula, Garam, dan Lemak (GGL) untuk mengurangi penyakit tidak menular. Charles meminta pemerintah memastikan kebijakan itu tidak merugikan pelaku usaha kecil seperti UKM dan UMKM. “Kami ingin Pemerintah memastikan kebijakan yang dikeluarkan tidak merugikan masyarakat. Meskipun tujuannya baik namun harus dipertimbangkan untung-ruginya,” ungkap Charles dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Sabtu (3/8/2024). Kebijakan makanan siap saji dikenakan cukai tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang…

Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan menyoroti penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Trimedya yang bertugas sebagai Ketua Tim Kunker Reses Komisi III DPR RI ke Kepri menegaskan pentingnya penegakan hukum yang lebih efektif terhadap kasus TPPO, khususnya untuk tersangka yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). “Tugas kepolisian adalah mengejar DPO dan mengungkap kasus-kasus ini secepatnya,” kata Trimedya kepada wbindonesia.com usai pertemuan di Batam, Kepulaun Riau, Kamis (2/8/2024). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menggarisbawahi bahwa penanganan TPPO memerlukan keterlibatan berbagai sektor, termasuk imigrasi, penegak hukum, dan hingga perusahaan…

Komisi III DPR RI mengutuk keras tindakan penganiayaan kepada warga di Yahukimo, Papua Pegunungan, yang diduga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Akibat aksi keji mereka, korban tewas dan mobilnya dibakar. “Apa yang dilakukan KKB di Papua itu biadab dan keji. Mereka adalah teroris yang terus melakukan aksi teror dan meresahkan masyarakat!” tegas Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh, dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (2/8/2024). Kasus di Yahukimo berawal saat korban yang membawa 15 penumpang orang lainnya hendak pergi ke lokasi pengambilan kayu. Korban bernama Abdul Muzakir merupakan sopir sebuah CV. Saat…