Penulis: redaksi

Praktik penambangan batu bara tidak hanya menyisakan kekayaan energi, tetapi juga meninggalkan jejak berupa lahan bekas tambang yang luas. Namun, kewajiban untuk memulihkan area ini seringkali terabaikan. Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, dengan tegas menyatakan bahwa setiap perusahaan tambang memiliki kewajiban mutlak untuk melakukan reklamasi dan revegetasi lahan pasca tambang. Hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta seluruh peraturan pelaksanaannya. Rocky Candra menyoroti banyaknya aduan dan temuan langsung di lapangan mengenai lahan bekas tambang yang terbengkalai. “Ini bukan hanya masalah lingkungan,…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendukung langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai dampak tidak langsung dari konflik Israel-Iran. “Kita memahami bahwa situasi geopolitik global bisa membawa dampak yang luas pada sektor ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, termasuk legislatif dan eksekutif, untuk terus berkoordinasi agar perlindungan bagi pekerja semakin kuat,” ujar Netty melalui rilis yang diterima wbindonesia.com, Rabu (25/6/2025). Netty menilai perlu adanya penguatan perlindungan bagi pekerja Indonesia, khususnya di sektor ekspor dan informal yang berisiko tinggi terdampak dinamika global. “Adanya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) merupakan bentuk mitigasi terhadap…

Anggota Komisi IV DPR RI Jaelani menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan investasi dan keberlanjutan kawasan hutan dalam proses revisi Undang – Undang Kehutanan. Menurutnya, revisi yang saat ini tengah dibahas di Panitia Kerja (Panja) harus mampu memperkuat aspek ekologis tanpa mengabaikan tanggung jawab industri. “Poin-poin krusial yang tengah dibahas meliputi definisi hutan dan perizinan penggunaan kawasan hutan. Kami sedang mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, masyarakat adat, hingga organisasi lingkungan seperti WALHI dan Greenpeace,” ujar Jaelani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Revisi UU Kehutanan dengan Asosiasi di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025). Lebih lanjut, Jaelani…

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Macan Yusuf menegaskan Pulau-pulau di Indonesia tidak boleh diperjualbelikan oleh warga asing, kecuali hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU). “Pulau-pulau di Indonesia dilarang diperjualbelikan oleh warga asing, kecuali hak guna bangunan (HGB) atau hak guna usaha (HGU). Artinya, pihak asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia kecuali menyewa sewa dalam jangka waktu tertentu,” ujar Dede kepada wartawan, Selasa (24/6/2025). Hal itu diungkapkan Dede menyusul adanya dugaan penjualan pulau ke pihak asing setelah empat pulau kecil Indonesia muncul di katalog situs jual beli pulau Private Islands Online. Pihaknya mendesak Pemerintah untuk segera…

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengecam keras beredarnya informasi penjualan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, yang ditawarkan secara terbuka di situs properti internasional. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjaga kedaulatan wilayah dan meminta pemerintah segera menelusuri serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. “Ini persoalan serius. Bagaimana mungkin pulau-pulau di kawasan konservasi laut bisa ditawarkan ke investor asing secara terang-terangan? Ini menunjukkan tata kelola kita rapuh,” tegas Daniel dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (23/06/2025). Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Rintan, Mala, Tokongsendok, dan Nakob. Penawaran tersebut menampilkan embel-embel…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengkritik penghadangan dan penahanan sementara terhadap tiga mahasiswa oleh aparat pengamanan saat mereka menggelar aksi protes secara damai dalam momen kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kota Blitar, Jawa Timur. Ia meminta aparat keamanan agar tidak bereaksi berlebihan apalagi bertindak represif menghadapi sejumlah mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi. Abdullah menilai, penghadangan terhadap mahasiswa merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk bebas menyampaikan pendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat. Aksi mahasiswa yang membentangkan poster kritik terhadap…

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengecam keras beredarnya informasi penjualan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, yang ditawarkan secara terbuka di situs properti internasional. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjaga kedaulatan wilayah dan meminta pemerintah segera menelusuri serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. “Ini persoalan serius. Bagaimana mungkin pulau-pulau di kawasan konservasi laut bisa ditawarkan ke investor asing secara terang-terangan? Ini menunjukkan tata kelola kita rapuh,” tegas Daniel dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (23/06/2025). Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Rintan, Mala, Tokongsendok, dan Nakob. Penawaran tersebut menampilkan embel-embel…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendorong metode pertanian “Sawah Bapokok Murah” dapat menjadi sebuah solusi untuk mencapai target swasembada pangan. Alex memandang metode yang dilakukan pada program tersebut ini dinilai mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan hasil panen secara signifikan. “Program ini sudah lama kami perjuangkan karena terbukti efisien. Biaya tanam jauh lebih hemat dan hasilnya lebih besar jika dibandingkan dengan metode konvensional,” ungkap Alex dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat, Sabtu (21/6/2025). Menurut Politisi Fraksi Partai PDI Perjuangan tersebut, melalui peninjauan secara langsung oleh Komisi IV DPR RI,…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri menyampaikan respons keras terhadap pernyataan salah satu anggota parlemen Inggris. Hal ini lantaran legislator Inggris menyinggung soal situasi penegakan hak asasi manusia (HAM) di Papua dalam forum parlemen internasional. Respons keras Irine disampaikan dalam agenda ‘Second Parliamentary Conference on Interfaith Dialogue: Strengthening Trust and Embracing Hope for Our Common Future’ yang diselenggarakan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) di Roma, Italia, Jumat (20/6/2025) waktu setempat. Berdasarkan keterangan tertulis yang diperoleh wbindonesia.com, konferensi IPU ini merupakan ajang strategis bagi parlemen dunia untuk memperkuat komitmen terhadap perdamaian, inklusivitas, dan keadilan sosial. IPU…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengungkapkan rasa bangganya saat diberi kehormatan untuk memberikan nama kepada dua anak Harimau Sumatera yang baru lahir di Taman Margasatwa dan Budaya Kinantan (TMSBK), Bukittinggi, Sumatera Barat. Dalam kunjungan kerjanya ke lokasi tersebut, Siti Hediati berkesempatan untuk memberikan nama pada sepasang bayi harimau yang dipilih dan dinamakan dengan harapan dan makna yang mendalam. Terhadap bayi harimau jantan ia beri nama Rizky, sementara bayi harimau betina ia beri nama Lestari. “Saya merasa terhormat diberi kesempatan untuk memberikan nama kepada Harimau Sumatera yang baru lahir ini. Sudah beberapa hari saya pikirkan nama yang bagus…