Penulis: redaksi

Indonesia saat ini sedang dilanda badai pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi ratusan ribu pekerja, terutama akibat perlambatan laju pertumbuhan industri tekstil dan pakaian. Anggota Komisi IX DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memberikan solusi terbaik bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan. “Kondisi ini sangat memprihatinkan, dampak perekonomian Indonesia yang tidak stabil membuat masyarakat kehilangan mata pencahariannya. Hal ini bisa membuat angka pengangguran bertambah. Pemerintah harus segera beri solusi yang terbaik,” ujar Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Rabu (14/8/2024). Rahmad menilai, salah satu penyebab terjadinya badai PHK ini adalah karena iklim investasi yang kurang baik. Sehingga, perusahaan harus melakukan…

Anggota DPR RI Dyah Roro Esti mengecam segala tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menimpa perempuan, termasuk yang baru ini dialami oleh selebgram Cut Intan Nabila oleh suaminya. “Saya prihatin dan mengecam secara tegas tindakan KDRT yang diderita oleh Cut Intan Nabila, hingga perempuan lainnya yang belum berani cerita. Terima kasih dari para aparat dari kepolisian yang sudah menangani kasus ini dengan cepat. Mohon perhatikan dan dikawal secara tuntas kasus lainnya yang belum diketahui publik, dan belum berhasil viral,” ujar Roro dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Rabu (14/8/2024). Ditambahkannya, kasus kekerasan tidak dapat ditolerir sedikitpun. Oleh karena itu, ia…

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dialami selebgram Cut Intan Nabila oleh suaminya, Amor Toreador, mendapatkan respons cepat dari pihak kepolisian. Komisi III DPR RI pun berharap agar pihak kepolisian bisa bekerja cepat pada kasus-kasus lain yang tidak viral seperti pada kasus ini. “Kita apresiasi kerja cepat yang dilakukan Polisi. Kami di DPR pasti akan mendukung kerja-kerja penegak hukum, dan berharap untuk kasus yang tidak viral, Polisi juga harus gercep (gerak cepat) seperti ini. Terutama bagi rakyat kecil yang tidak memiliki privilese,” kata Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Rabu (14/8/2024).…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, meminta polisi untuk menyelidiki secara menyeluruh kasus kepemilikan senjata api (senpi) ilegal dan ratusan amunisi di Bekasi, Jawa Barat. Dimana pada kasus itu terungkap dari penyelidikan dugaan penyalahgunaan narkotika. Sahroni menegaskan bahwa kepemilikan senpi ilegal sangat mengancam keselamatan masyarakat. Menurutnya, pelaku yang memiliki senpi ilegal biasanya juga menunjukkan perilaku arogan, yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan warga. “Sudah menggunakan narkoba, ditambah memiliki senpi ilegal. Sangat berbahaya jika emosinya tidak terkontrol, bisa mengancam nyawa orang lain,” kata Sahroni dalam pernyataan tertulis yang diterima wbindonesia.com di Jakarta, Selasa (13/8/2024). Sahroni juga meminta polisi untuk melacak…

Putu Supadma Rudana menekankan perlunya undang-undang permuseuman untuk melindungi dan mempromosikan warisan budaya Indonesia. Menurutnya, meskipun Indonesia telah memiliki undang-undang cagar budaya, tidak ada aturan khusus yang mengatur pengelolaan museum sebagai tempat penyimpanan artefak budaya. “Sebagai sebuah negara yang memiliki kekayaan luar biasa dalam bidang heritage, warisan leluhur, budaya dan seni budaya. Tentu harus memiliki sebuah payung hukum yang komprehensif guna bisa merumahkan atau menempatkan kemuliaan budaya seperti dalam bentuk artefak di sebuah tempat yaitu museum,” kata Putu kepada wbindonesia.com saat FGD Urgensi dan Arah Pengaturan RUU Permuseuman di Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Selasa (13/8/2024). Putu menambahkan bahwa meskipun Indonesia telah…

Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah sering terjadi dan menimpa banyak warga negara Indonesia. Menanggapi itu, Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta Pemerintah serius menangani kejahatan perdagangan orang ini. “Kasus TPPO ini kan seperti genom gunung es, satu yang terlihat tapi sebenarnya sudah banyak yang menjadi korban,” ujar Puan dalam keterangan rilis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (13/8/2024). Ia pun mendorong pemerintah dan kepolisian untuk segera mencari jalan keluar agar kasus TPPO seperti ini tidak terulang kembali. Menurut Puan, perlu ada evaluasi dari pemerintah untuk mencari akar masalah dari kejahatan TPPO. “Kita harus bisa mencari akar permasalahannya…

Anggota Baleg DPR RI Luluk Nur Hamidah menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) tak kunjung dibahas dan disahkan karena berpotensi menghambat Proyek Strategis Nasional (PSN). Salah satunya PSN tersebut adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang bersinggungan dengan kepentingan masyarakat adat. “Pembahasan awal (RUU MHA dengan) pemerintah belum (ada), karena ini inisiatif dari DPR. Sebenarnya ketika membangun IKN ini, jadi momentum untuk menyelesaikan RUU masyarakat adat. Tapi, justru dengan adanya undang-undang ini (dipandang) bisa menghambat PSN atau proyek strategis nasional yang kebetulan banyak bertabrakan dengan kepentingan masyarakat adat,” katanya di Jakarta dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di…

Geng motor di Indonesia sering terlibat dalam berbagai bentuk kriminalitas, mulai dari pencurian, perampokan, hingga penyalahgunaan narkoba. Aksi balap liar yang kerap mereka lakukan juga mengganggu ketertiban umum. Beberapa geng motor awalnya dibentuk sebagai komunitas hobi, namun perlahan terjerumus ke dalam aktivitas kriminal karena persaingan antar kelompok atau tekanan ekonomi. Kepolisian Indonesia telah mengambil langkah-langkah serius untuk menangani masalah ini. Patroli rutin, razia, dan operasi gabungan dengan berbagai instansi telah diadakan. Selain itu, program pembinaan dan sosialisasi juga gencar dilakukan untuk menyadarkan anggota geng motor tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Di beberapa daerah seperti Jakarta dan Surabaya, kasus kejahatan yang…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan bebas dari intervensi. Ia berkomitmen untuk mengawal vonis terhadap dua petugas keamanan PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB), Jumadi (37) dan Indra (45), yang akan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Lubuklinggau, Sumatera Selatan, pada Senin (12/8/2024). Pangeran menilai kasus ini sebagai cerminan bagaimana hukum diterapkan dan dipersepsikan oleh masyarakat. Ia juga mengkritisi fenomena ‘no viral no justice’ yang kian mengemuka, serta menyoroti berbagai kasus yang dianggap merampas rasa keadilan di Indonesia. “Proses hukum memerlukan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil,…

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengungkapkan terdapat 84 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang terancam ditutup. Komisi X DPR RI mengingatkan agar Pemerintah memperhatikan kelanjutan pendidikan mahasiswa yang melakukan pembelajaran di puluhan perguruan tinggi tersebut. “Concern kami di pendidikan mahasiswanya. Jadi jangan sampai penutupan kampus kemudian mahasiswanya tidak melanjutkan pendidikan,” ujar Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (12/8/2024). Menurut BAN-PT, penutupan PTS ini dikarenakan pihak kampus tidak lolos akreditasi. Ketidakpatuhan dalam proses akreditasi itu disebut tidak hanya mencerminkan adanya masalah dalam manajemen dan kualitas pengajaran, tetapi juga menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem pendidikan tinggi. Dede…