Penulis: redaksi

Tingginya curah hujan saat mendekati hari pelaksanaan Pemilu 2024, membuat penyelenggara pemilu harus bekerja lebih ekstra untuk mengamankan seluruh peralatan yang akan digunakan untuk pemungutan suara. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024). “Ini kita tekankan kepada penyelenggara Pemilu, sekarang sedang musim hujan terkait penyimpanan logistik harus benar benar diperhatikan dan dipastikan agar aman dari banjir dan kebocoran akibat hujan deras yang bisa merusak kertas suara, kotak suara dan lain sebagainya,” ujar Legislator Fraksi Nasdem tersebut. Lebih lanjut, Saan mengapresiasi penyelenggara pemilu…

Sekretariat Jenderal DPR RI (Setjen DPR RI) melakukan penyederhanaan jabatan pelaksana, dari yang sebelumnya 95 jabatan pelaksana menjadi hanya 13 jabatan pelaksana. Penyederhanaan jabatan pelaksana tersebut merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Helmizar, menjelaskan dalam penyederhanaan jabatan pelaksana pegawai negeri sipil (PNS) tersebut, tidak ada lagi jabatan pelaksana kelas jabatan 5 (lima). Hal ini membuat PNS yang masih dalam kelas jabatan 5 (lima) harus melakukan peningkatan kompetensi untuk memenuhi kriteria kelas jabatan 6 (enam). “Ada aturan…

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyerukan agar DPR RI, pemerintah, dan masyarakat Indonesia terus bergerak melakukan aksi konkret untuk mendesak semua pihak di seluruh dunia, terutama PBB dan dewan keamanan PBB sehingga aksi genosida Israel terhadap rakyat Jalur Gaza dapat dihentikan. Menurutnya, saat ini rakyat di Jalur Gaza tidak sekadar menuju genosida tapi di ambang kepunahan. “Hari ini 6 Februari 2024 merupakan hari ke-123 aksi genosida Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. Izinkan kami kesempatan ini menyampaikan sikap pertama mengutuk keras sikap komunitas internasional terutama PBB yang belum bisa menghentikan aksi genosida Israel ini. Kini kemanusiaan menjadi linimasa…

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai langkah akademisi dan guru besar sejumlah universitas yang turun gunung menyampaikan kritik terhadap sikap Presiden Joko Widodo terhadap perkembangan politik nasional jelang Pemilu 2024 haruslah dihargai. Doli menjelaskan Indonesia sebagai negara yang demokratis haruslah menghargai setiap pendapat, dan memberikan ruang yang terbuka terhadap pendapat tersebut. ”Saya kira negara kita negara yang demokratis dan Pak Presiden Jokowi selama ini memberikan ruang yang cukup terbuka buat siapa saja untuk menyampaikan apa saja, termasuk juga apa yang disampaikan oleh elemen masyarakat, terakhir para guru besar itu kan diterima dengan baik,” kata Doli saat…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI telah menerima aspirasi Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan adanya revisi UU Desa. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rapat Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RI bersama Mendagri yakni terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan. Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 (delapan) tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk 2 (dua) kali masa jabatan. “Kami menangkap aspirasi dari Asosiasi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang menginginkan mendesak…

Sejumlah sivitas akademika dari pelbagai perguruan tinggi menyuarakan maklumat keprihatinan kondisi perpolitikan di Indonesia jelang Pemilu 2024. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menekankan aspirasi ini tidak boleh dibungkam oleh stigma politis. Ia meyakini negara perlu menjaga iklim demokrasi yang telah diamanatkan dalam UUD 1945. “Seruan sivitas akademika perguruan tinggi dalam beberapa hari terakhir harusnya ditempatkan sebagai pesan keprihatinan para cendekiawan atas berbagai fenomena di Tanah Air jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Bukan berusaha membungkam mereka dengan berbagai stigma politis atau tudingan berpihak ke calon tertentu,” tanggap Huda dalam keterangan media yang dikutip oleh wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (6/2/2024). Perlu diketahui, pasal 28E ayat 3 dalam UUD 1945 mengamanatkan bahwa…

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mempertanyakan sikap pemerintah yang membiarkan mahasiswa terlilit utang demi mencicil pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ia pun menyayangkan sikap perguruan tinggi yang memberikan opsi pinjaman online (pinjol) kepada mahasiswa. Baginya, opsi membayar dengan pinjol bukan keputusan yang bijaksana karena konstitusi menyebutkan bahwa pendidikan adalah tugas negara. Terbukti, kewajiban negara ini tercantum pada pasal 31 ayat 1-5 dalam UUD 1945. Tidak ingin berpolemik berkepanjangan, ia mengusulkan pembaharuan terhadap struktur dan formula anggaran pendidikan. “Maka, menurut saya, perlu diadakan diskusi kembali tentang struktur dan formula anggaran pendidikan yang 20 persen yaitu sebesar Rp660 triliun…

Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendukung program digitalisasi pendidikan yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Sebab itu, ia mendorong para guru dan mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Baginya, mewujudkan kemajuan pendidikan di Indonesia yang lebih baik perlu melibatkan teknologi. Salah satunya berupa mengoptimalkan kualitas kurikulum merdeka dalam konteks digitalisasi. “Sampai saat ini, upaya kita membangun pendidikan berkualitas, apalagi dalam konteks digitalisasi, bukan suatu pekerjaan mudah. Kendalanya, ketersediaan koneksi internet, listrik, gedung, atau kelas yang sempit, perpustakaan yang kurang memadai, serta terbatasnya buku penunjang pembelajaran,” ujar Fikri usai workshop Pendidikan di…

Anggota Komisi X DPR RI, A.S. Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, mengkritik penyediaan cicilan pembayaran UKT mahasiswa melalui skema pinjaman online (pinjol) oleh kampus, terutama Perguruan Tinggi Negeri (PTN). “Pinjol masuk kampus saya sangat menyayangkan sekali. Harusnya pihak kampus atau pemerintah memiliki solusi lain. Ini fenomena tidak baik. Entah itu pinjol resmi atau tidak, banyak mudaratnya,” ujar pria yang kerap disapa Yoyok Sukawi tersebut dalam keterangan media yang dikutip wbindonesia.com, di Jakarta, Minggu (4/2/2024). ​Fraksi dari Partai Demokrat ini juga mengusulkan beberapa saran, seperti memberlakukan relaksasi pembayaran UKT bagi mahasiswa. “Jangan anggap mahasiswa konsumen (pinjol), mereka ini pelajar masa depan bangsa” “Harusnya ada relaksasi.…

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bersama sejumlah Anggota DPR meninjau galeri batik Hadi Priyanto di Banyumas, Jawa Tengah. Batik Hadi Priyanto sendiri merupakan salah satu batik yang punya banyak sejarah karena sudah berdiri sejak tahun 1957. “Batik adalah ikon Indonesia, sudah menjadi warisan budaya tak benda UNESCO,” ujar Puan saat meninjau proses pembatikan yang dilakukan para pembatik di Rumah Batik Hadi Priyanto, Banyumas, Jumat (1/2/2024). Dalam rilis media yang diterima wbindonesia.com, Sabtu (2/2/2024), Politisi PDI-Perjuangan itu terkesan dengan Rumah Batik Hadi Priyanto yang memiliki mesin pintal untuk membuat bahan (kain) batik dengan 3.600 benang yang saat ini dikelola oleh keturunan ke-3 dan memiliki…