Penulis: redaksi

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendorong adanya reformasi transportasi publik di Tanah Air untuk menjamin keselamatan masyarakat. Ia menekankan, kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan cedera seringkali terjadi karena faktor kelalaian, hingga kurang maksimalnya infastruktur transportasi. “Reformasi dalam bidang transportasi publik sangat penting dilakukan untuk menjamin keselamatan masyarakat kita. Karena kurangnya infrastruktur transportasi, khususnya pada angkutan umum, kerap mengancam nyawa warga,” kata Puan, dalam keterangan pers yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Rabu (18/10/2023).  Puan pun menyoroti rangkaian kecelakaan kereta api yang terjadi di dekat Stasiun Kalimenur, Sentolo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (17/10) kemarin. Seperti diketahui, kecelakaan bermula saat Kereta Api…

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus memperkuat komitmen untuk menjaga ketahanan energi Indonesia dengan mengolah minyak mentah menjadi produk BBM dan Petrokimia yang berkualitas untuk masyarakat Indonesia. Dalam upaya memastikan pengolahan minyak mentah dapat tercukupi untuk rakyat Indonesia, KPI menjalin kerjasama dengan beberapa institusi finansial terkemuka dunia salah satunya, National Bank of Kuwait (NBK). Dalam ajang Abu Dhabi International Progressive Energy Congress (ADIPEC) yang dihelat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, KPI telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan National Bank of Kuwait (NBK) pada Senin, 2 September 2023 waktu setempat. Kerjasama ini ditandatangani oleh Direktur Utama KPI,…

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Batam, Kepulauan Riau, mengungkap masalah serius dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu over kapasitas. Hal ini menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan efisiensi sistem peradilan pidana dan memastikan kesejahteraan narapidana. Kelebihan (over) kapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang melibatkan tahanan dan narapidana yang melebihi daya tampung yang ada, telah menjadi tantangan nyata dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI membahas langkah-langkah yang mungkin lebih tepat untuk menanggulangi permasalahan ini. Salah satu pendekatan yang diajukan adalah konsep Restorative Justice alias keadilan restoratif. “KUMHAM tadi ada rencana membuat lapas padahal kita…

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta Timur Anis Byarwati menjelaskan bahwa saat ini Jakarta masih menjadi Ibu Kota transisi, sebelum pindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara) di Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan karena belum ditetapkannya tanggal keputusan untuk pindah secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia. “Tahap satu (kepindahan ibukota) itu 2025, artinya itu masih transisi. Jadi belum pindah secara resmi, berarti DKI sampai 2025 masih tetap akan jadi ibu kota Negara Republik Indonesia. Pokoknya sampai nanti presiden menetapkan pindah tanggalnya, barulah ibukotanya pindah. Transisi status ibu kota negara, jadi DKI Jakarta tetap akan jadi ibu kota sampai tanggal ditetapkannya,”…

Anggota DPR RI Aria Bima menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon presiden dan calon wakil presiden berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, harus ditindaklanjuti dengan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di DPR. “Karena keputusan ini menyangkut undang-undang, harus dilakukan revisi di DPR sehingga menjadi payung hukum bagi KPU menerbitkan peraturan KPU,” kata Aria Bima dalam keterangan kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Senin (16/10/2023). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengatakan bahwa apapun putusan MK tentu harus ditaati. Sebab, lembaga ini yang bertugas mengaudit berbagai keputusan terkait dengan undang-undang dari sudut pandang konstitusi. “PKPU berubah terkait dengan…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengingatkan Pemerintah untuk mengoptimalkan proses evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Israel dan Palestina. Ia menekankan negara wajib memberikan jaminan pelayanan dan keselamatan bagi warganya yang berada di daerah konflik.  “Saya menyadari dalam proses evakuasi dari daerah konflik pasti terdapat berbagai kendala kondisi di lapangan, tapi itu tak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan optimal demi keselamatan para WNI di sana. Pemerintah harus dalam status awas,” kata Puan kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Senin (16/10/2023). Diketahui, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah memulangkan 231 WNI dari Palestina dan Israel yang merupakan peziarah…

Keputusan Jepang membuang limbah radioaktif PLTN Fukushima ditanggapi tegas oleh Anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh. Husein mendesak pemerintah untuk bertindak tegas dengan keputusan Jepang membuang puluhan ribu ton air tercemar radioaktif dari PLTN Fukushima itu. Husein mengingatkan, ekspor seafood merupakan salah satu sumber devisa Jepang dari Indonesia. Jepang mendapatkan 10,3 juta dollar AS dari mengekspor seafood ke Indonesia pada 2022. Karena itu, pemeriksaan seafood impor dari Jepang, menurutnya wajib dilakukan. Hal tersebut untuk menjamin keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia. “Keselamatan masyarakat di Indonesia adalah hal utama, jadi perlu kepastian keamanan setiap produk laut yang diimpor,” kata dia dalam keterangan tertulis kepada WBIndonesia.com, di Jakarta,…

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai upaya Pemerintah mengembangkan penggunaan Jaringan Gas (Jargas) sebanyak empat juta SR (sambungan rumah tangga) masih belum optimal. Hingga saat ini target Jargas terpasang baru sekitar 1 juta SR atau sekitar 25 persen dari target. Menurutnya, sudah dua tahun Pemerintah tidak mengalokasikan anggaran yang cukup, khususnya di APBN 2023-2024, untuk pembangunan Jargas tersebut. Bahkan, alokasi APBN yang sebelumnya didedikasikan untuk pembangunan Jargas malah dialihkan untuk membangun infrastruktur pipa gas alam ruas Cisem (Cirebon-Semarang). “Akibatnya upaya untuk mengejar target jargas tersebut jalan di tempat. Hingga saat ini yang terpasang baru sekitar 1 juta sambungan rumah…

Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak hanya memblokir rekening yang berafiliasi dengan judi online. Ia berharap OJK juga melakukan pengawasan dan pemblokiran terhadap aktivitas pinjaman online (Pinjol) ilegal yang masih meresahkan masyarakat. “OJK diharapkan lebih proaktif lagi menindak jasa keuangan ilegal dan meresahkan. Judi online dan Pinjol ilegal ini sudah sangat meresahkan. Jangan hanya fokus pada penegakan hukumnya saja, tapi pengawasan dan pemblokiran rekening sejak awal,” kata Anggota Komisi XI DPR, Willy Aditya dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Senin (16/10/2023). Politisi Fraksi Partai NasDem ini menaruh perhatian kepada sejumlah kasus kejahatan dan kemanusiaan akibat pinjol dan…

Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya pun mengapresiasi kinerja OJK yang telah melakukan pemblokiran terhadap 1.700 rekening bank yang memiliki keterkaitan dengan kasus judi daring (online). Ia berharap langkah ini bisa terus berlanjut ke rekening pinjaman online (pinjol) ilegal, karena menurutnya dampak pinjol dan judi online sangat nyata di tengah masyarakat. “Suksesnya pemblokiran rekening bank oleh OJK adalah hasil dari kerja sama yang efektif. Ini perlu dilakukan bahkan sejak awal sebuah perusahaan atau entitas hukum sudah terindikasi akan melakukan operasi judi online atau pinjaman online,” ujar Wakil ketua Badan legislasi DPR RI itu dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Senin (16/10/2023). Hal lain yang disoroti…