Penulis: redaksi

Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menyoroti pentingnya fungsi subsidi kereta api sebagai bagian dari PSO (Public Service Obligation). Menurutnya, kereta api sebagai transportasi massal seharusnya disiapkan oleh negara untuk melayani seluruh masyarakat tanpa ada pemilahan atau diskriminasi. Hal ini menyusul terungkapnya dokumen Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. Dalam dokumen yang diserahkan pemerintah kepada DPR untuk dibahas bersama itu tercantum beberapa perbaikan yang akan dilakukan untuk skema Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Kereta Api. Salah satunya adalah perbaikan pada sistem tiket elektronik KRL Jabodetabek, yang disebutkan “perbaikan akan dilakukan dengan…

DPR menyambut gembira kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Kehadiran Kepala Negara Kota Vatikan sekaligus Kepala Pemerintahan Takhta Suci itu dinilai sebagai cerminan pengakuan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi beragama. “Kehadiran Bapa Suci membawa pesan harapan yang besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi umat Katolik tetapi juga bagi seluruh elemen bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan, kedamaian, dan toleransi,” ujar Anggota Komisi VIII DPR My Esti Wijayati, Rabu (4/9/2024). Esti pun menyoroti dan merasa bersyukur atas sambutan hangat yang diberikan masyarakat Indonesia dalam kedatangan Paus Fransiskus ini. “Tentunya, partisipasi dari masyarakat terhadap kedatangan Bapa Paus…

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengingatkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk terus meningkatkan kesinergisan dan koordinasi dalam melaksanakan program dan kebijakan terutama dalam menjaga stabilitas pasokan stok dan harga pangan. Hal ini seiring telah dibentuknya Badan Gizi Nasional dan program makanan bergizi yang diusung oleh Pasangan Presiden Terpilih Prabowo-Gibran. “Saya ingatkan juga, Presiden akan datang itu ada (program) makan siang gratis untuk para anak sekolah. Bagaimana Badan Pangan menyediakan dari sekarang perihal program tersebut baik itu mutu maupun kecukupan gizinya karena tingkat stunting di Indonesia saat ini di beberapa wilayah masih sangat tinggi sekali,” ujarnya saat membuka Rapat Dengar…

Komisi VI DPR RI telah menyetujui usulan tambahan anggaran untuk tahun 2025 yang diajukan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, mengungkapkan bahwa Komisi VI menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp 65 miliar untuk BSN. “Dana tambahan ini akan digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan program standardisasi nasional,” ujar Hekal saat membacakan salah satu kesimpulan RDP dengan Kepala BSN, Ketua KPPU, Kepala BP Batam dan Kepala BPKS Sabar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9/2024). Selain itu, KPPU juga mendapatkan persetujuan tambahan…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa semula Indonesia hanya mendapatkan 221 ribu kuota haji. Namun, setelah Presiden Joko Widodo berkunjung ke pemerintah Arab Saudi, maka selanjutnya Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20 ribu jemaah untuk tahun 2024. Setelah mendapatkan kuota tambahan itu, legislator dari Fraksi Golkar ini mengatakan, DPR bersama Kementerian Agama melakukan rapat untuk menyepakati tambahan kuota 20 ribu itu dari pemerintah Arab Saudi. “Di dalam rapat tersebut disepakati bahwa kuota kita adalah 221 ribu plus tambahan 20 ribu jadi 241 ribu, yang penggunaannya sesuai dengan UU yaitu 92 persen untuk haji reguler dan…

Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati menyoroti kajian strategis yang disusun oleh Badan Kebijakan Transportasi. Kajian tersebut mengenai penyusunan naskah urgensi evaluasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor dalam menjamin keselamatan berlalu lintas, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Tahun Nomor 19 Tahun 2021 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor (Uji KIR). Meski kajian tersebut dinilai bagus, akan tetapi Sadarestuwati menyayangkan dan heran peraturan-peraturan tersebut terkaittidak bisa diimplementasikan secara baik di lapangan. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi V dengan Eselon I Kementerian Perhubungan yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024) “Kenyataannya di lapangan…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, mendampingi delegasi parlemen-parlemen di Afrika dalam kunjungan mereka ke Jenggala Ceramic di Bali, pada hari Senin (2/9/2024). Kunjungan ini dilakukan setelah para delegasi mengikuti Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) yang diadakan di Nusa Dua, Bali pada hari sebelumnya. Dalam kunjungan tersebut, para delegasi diajak berkeliling Jenggala Ceramic untuk melihat secara langsung proses pembuatan keramik buatan tangan yang mengusung motif khas Indonesia. Mereka juga diberikan kesempatan untuk menyaksikan berbagai produk kerajinan yang telah dihasilkan oleh Jenggala Ceramic, yang dikenal sebagai salah satu produsen keramik berkualitas tinggi di Indonesia. “Ini adalah momentum bersejarah,…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher prihatin dengan dugaan terjadinya pelarangan penggunaan jilbab bagi nakes di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta. “Jika hal itu benar terjadi, maka sangat disayangkan karena kebebasan menjalankan perintah agama masih dipersoalkan, apalagi ini rumah sakit yang harusnya tidak pandang bulu dalam melayani,” kata Netty melalui rilis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (2/9/2024).  Dugaan pelarangan jilbab ini, kata Netty, dikuatkan dengan surat protes seorang dokter yang kemudian viral di media sosial. “Seorang tenaga medis terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena jilbab dipermasalahkan. Ini tidak masuk akal. Padahal, di ruang-ruang publik maupun instansi pemerintah, penggunaan jilbab merupakan…

Anggota Pansus (Panitia Khusus) Angket Haji DPR RI Wisnu Wijaya menyatakan pansus mulai menemukan titik terang, terkait siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan kuota haji tambahan. “Dari hasil penggalian keterangan terhadap sejumlah saksi yang telah dipanggil selama kurang lebih dua pekan berjalan, kinerja pansus mulai memberikan hasil yang positif dari investigasi yang dilakukan,” jelas Wisnu dalam keterangan pers yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (2/9/2024). Kendati demikian, lanjut Wisnu, investigasi yang dilakukan oleh Pansus Angket Haji DPR menuai konsekuensi serius. Sejumlah bentuk tekanan yang menjurus pada dugaan intimidasi mulai dialami oleh sejumlah saksi dan Anggota Pansus Angket Haji…

DPR RI melalui Badan Anggaran (Banggar) menyatakan bahwa terdapat anggaran pendidikan sebesar Rp111 triliun atau setara 16 persen yang tidak terealisasi dari pagu Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyatakan sudah mengusulkan agar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menggelar audit bersama dengan K/L dan non K/L terkait yang turut memperoleh 20 persen anggaran pendidikan dari APBN. Usulan ini ia sampaikan lantaran porsi anggaran pendidikan terbesar tidak dikelola langsung oleh Kemendikbudristek, melainkan sebagian besar dikelola oleh K/L dan non K/L, yang bukan di…