Penulis: redaksi

Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menyoroti risiko gejolak harga minyak global akibat eskalasi konflik antara Iran dan Israel serta keterlibatan Amerika Serikat. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif pemerintah agar harga minyak Indonesia (ICP) tidak melampaui asumsi APBN 2025 sebesar 82 dolar per barel, demi menjaga kestabilan subsidi energi dan fiskal nasional. “ICP dalam APBN 2025 dipatok sebesar 82 dolar per barel. Saat ini harga minyak masih di bawah angka itu, berkisar di 75 hingga 79 dolar. Artinya, dari sisi harga, kita masih sangat aman. Namun jika konflik terus berlanjut dan harga melampaui batas asumsi, maka kita harus bersiap…

Wakil Ketua Komisi III, Sari Yuliati, merespon kasus korban kekerasan seksual di Karawang yang diselesaikan melalui upaya menikahkan pelaku dengan korban lalu diceraikan sehari setelah pernikahan tersebut. Sari mengaku geram terhadap penanganan kasus tersebut. Menurutnya, penanganan kasus kekerasan seksual oleh Polsek Majalaya tidak sejalan sesuai apa yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo “Penanganan kasus kekerasan seksual tidak boleh melalui mekanisme restorative justice, tidak boleh ada kata damai. Tentu hal ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolri bahwasannya menikahkan pelaku kekerasan seksual dengan korban bukanlah sebuah langkah yang tepat” ujar Sari Yuliati dalam keterangan tertulis yang dikutip wbindonesia.com, di Jakarta, Sabtu…

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung dan empat operator telekomunikasi terkait penyadapan belum dapat dilaksanakan. Hal ini mengacu pada Pasal 30C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa kewenangan penyadapan baru bisa dijalankan setelah adanya undang-undang khusus mengenai penyadapan. “Saya masih berpegang kepada Pasal 30C Undang-Undang Kejaksaan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh Kejaksaan hanya bisa dilakukan setelah ada undang-undang khusus yang mengatur tentang penyadapan,” ujar Nasir Djamil dalam rekaman video yang dikutip wbindonesia.com, di Jakarta, Sabtu (28/6/2025). Ia mengingatkan bahwa hingga saat ini, pemerintah dan DPR RI belum membentuk undang-undang…

Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja lapangan guna mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol, menyusul serangkaian kecelakaan lalu lintas, termasuk insiden tragis di Tol Cipularang. Kunjungan ini sekaligus menjadi tindak lanjut atas rekomendasi yang sebelumnya dikeluarkan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Dalam keterangannya, Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menyampaikan bahwa sekitar 75 persen rekomendasi KNKT telah dilaksanakan oleh pengelola jalan tol, dengan pengawasan ketat dari berbagai pemangku kepentingan. Fokus utama evaluasi kali ini adalah aspek keselamatan pengguna jalan serta infrastruktur pendukungnya. “Dari tinjauan kami, beberapa titik seperti lajur di Kalibaru dan Gerbang Tol Cipularang menunjukkan…

Dunia tinju amatir Indonesia memasuki babak baru. Setelah bertahun-tahun stagnan tanpa jejak di level tertinggi, kini secercah harapan muncul di bawah kepemimpinan Ray Zulham Farras Nugraha, Ketua Umum Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI). Targetnya tidak main-main: mengantar petinju Merah Putih ke Olimpiade Los Angeles 2028. Ray menyadari bahwa Indonesia sudah terlalu lama absen dari ajang olimpiade cabang tinju. Terakhir kali, kontingen Merah Putih mencatatkan kehadiran di ring Olimpiade pada dua dekade silam. “Kita sudah 24 tahun tanpa wakil di Olimpiade. Itu harus berubah. Saya ingin dedikasikan diri untuk membangun kembali fondasi tinju amatir Indonesia,” ujar Ray dalam konsolidasi nasional PERBATI…

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2024 tentang pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal bersifat paradoks. Dalam putusan sebelumnya, MK telah memberi enam opsi model keserentakan pemilu. Putusan yang terbaru justru membatasi pada satu model keserentakan. Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menilai putusan MK No 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan sisi paradoksal putusan MK. Menurut dia, putusan yang terbaru membatasi model keserentakan yang sebelumnya MK telah memberikan 6 alternatif pilihan. “Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 26 Februari 2020, MK telah memberi enam opsi keserentakan pemilu. Tapi putusan MK yang baru justru membatasi, ini…

Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menyoroti belum optimalnya realisasi program Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akibat minimnya anggaran, serta belum kuatnya struktur dan otoritas kelembagaan di daerah. Ia mendorong Kemenparekraf memanfaatkan para mitra legislatif untuk memperluas sosialisasi dan menjangkau pelaku ekonomi kreatif hingga ke daerah-daerah. “Kalau di atas kertas, kemajuan dan konsep-konsep kerjanya sudah sangat baik. Tapi kalau kemudian kita membandingkan dengan anggaran yang mereka miliki, kita terus-terusan tidak terlalu optimis bahwa yang tertulis di atas kertas itu bisa dicapai,” ujar Samuel dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ekonomi Kreatif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI, Mardani Ali Sera yang juga dalam kapasitasnya sebagai Perwakilan Parlemen Anggota PUIC , menegaskan kembali pentingnya mempertahankan komitmen mendukung pembebasan rakyat Palestina. Hal itu ditegaskan Mardani pada pertemuan dengan Asisten Menteri Luar Negeri Bidang Parlemen di Kairo, Mesir, Kamis (26/6/2025) Diketahui, salah satu dari resolusi Deklarasi Jakarta pada pertemuan Konferensi ke-19Parlemen Antar-Negara OKI atau Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC) di Jakarta beberapa waktu silam, ditegaskan bahwa Parlemen OKI komitmen untuk mendukung pembebasan Palestina. Karena itu, kunjungan diplomasi ke Mesir ini adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut. “Dalam berbagai kesempatan Indonesia senantiasa memberi support, untuk…

Anggota Komisi IV DPR RI, Sturman Panjaitan, menekankan pentingnya penataan ulang regulasi pengelolaan hutan nasional demi kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat. Menurut Sturman, UU No. 41 Tahun 1999 yang menjadi dasar pengelolaan kehutanan saat ini sudah tidak lagi cukup menjawab kompleksitas persoalan kehutanan nasional. Ia menyebut banyaknya aturan sektoral yang tumpang tindih menjadi kendala serius dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. “Undang-undang ini sudah dari awal era reformasi. Sekarang banyak peraturan yang tumpang tindih. Kementerian Kehutanan punya aturan sendiri, BPN juga punya, begitu juga dengan (Kementerian) ATR. Ini yang harus kita samakan, supaya pengelolaan hutan (yang salah saat ini)…

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI untuk menyiapkan berbagai skenario guna merespons beragam isu aktual yang tengah ramai di masyarakat, hingga di media sosial. “BAM harus menyiapkan berbagai skenario bagaimana menanggapi isu-isu yang memang sedang ramai,” kata Saan kepada wbindonesia.com seusai memimpin Rapat Penggantian dan Penetapan Ketua BAM DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025). BAM DPR RI juga harus untuk menyiapkan skenario dalam merespons aspirasi masyarakat di daerah-daerah, hingga aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan mendatangi DPR RI. “Bahkan, mereka yang meminta waktu lewat mekanisme, misalnya mengirim surat dan sebagainya, semua ini…