Penulis: redaksi

Badan Pusat Statistik (BPS) dinilai menggunakan standar lama internasional dalam menentukan kelompok rakyat miskin ekstrem. Padahal, standar garis kemiskinan terbaru versi World Bank mengacu angka pendapatan baru sebesar US$3,2 per kapita per hari. Ukuran ini telah diadopsi sejak 2022 melalui angka Purchasing Power Parity (PPP) 2017 dari sebelumnya PPP 2011. Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyoroti standar pengukuran kelompok masyarakat miskin yang dilakukan BPS tersebut. Menurutnya, angka kemiskinan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. “Contohnya rumah masyarakat yang layak huni tetapi sudah ditempelkan stiker tidak mampu, kemudian sebaliknya. Hal ini yang memicu terjadinya kesalahan dalam menyalurkan…

Anggota DPR RI Herman Khaeron meminta agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ), tak mengalihkan fokus DPR RI terhadap program prioritas pemerintah. Menurutnya, ada program-program vital berkaitan dengan kesejahteraan rakyat yang harus segera dijalankan. Ia mengatakan program-program tersebut harus segera dibahas mengingat fiskal negara yang terbatas. “Terutama yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat, seperti implementasi makan bergizi gratis ini penting bagi masyarakat banyak,” kata Herman Khaeron saat interupsi dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024) Herman mengingatkan bahwa alokasi anggaran harus difokuskan pada program-program prioritas memberi…

Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra dan Martin Tumbelaka, sebagai Tim Kuasa DPR RI menyampaikan keterangan DPR RI atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap UUD NRI Tahun 1945 di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam UU tersebut, setidaknya ada tiga pasal yang dimohonkan pengujiannya, yakni Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), dan Pasal 185 ayat (3). Pemohon menyatakan pada intinya bahwa Pasal 74 ayat (1), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tidak memberikan kerangka waktu yang jelas dan…

Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta pada Senin (11/11/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau perkembangan industri batik di tanah air. Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menekankan pentingnya dukungan pemerintah terhadap industri batik dan UMKM agar mampu menghadapi persaingan global. Hal ini disampaikannya mengingat makin banyak produk tekstil asing serupa batik yang dijual melalui platform digital. “Kita harus mendorong dengan segala upaya agar produk lokal kita dan industri-industri yang ada ini bisa memiliki daya saing yang dapat mengalahkan produk-produk dari luar. Jangan sampai Indonesia, yang jumlah…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong BSPJI (Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri) Surabaya untuk turut berperan sebagai pendamping dalam berbagai upaya pengembangan industri yang berstandar di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di daerah pemilihannya (Dapil) Jawa Timur 7. Hal itu ia sampaikan usai kunjungan spesifik yang dilakukan oleh komisi VII DPR RI, ke BSPJI Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/11/2024). “Saya meminta BSPJI untuk menjadi pendamping bagi daerah-daerah yang sudah menjalankan program carbon trading dan membantu meningkatkan standar sertifikasi halal atau SNI di wilayah yang belum mencapai targetnya. Dengan demikian, kita bisa saling terkoneksi dan berkolaborasi untuk membangun standar industri…

Anggota DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menyampaikan pesan penting kepada generasi muda dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan dan pengalaman mereka, khususnya dalam dunia politik dan pemerintahan. Pesan tersebut disampaikan dalam acara Kuliah Umum Magang di Rumah Rakyat DPR RI Tahun 2024 Batch 2 yang bertemakan ‘Politik Fiksi Muda Mudi Ruwetkah? Fiksi, Narasi dan Solusi’. “Saya bersyukur, berterima kasih karena generasi muda kita masih diberikan kesempatan untuk juga terus memperkaya keilmuannya, memperkuat pengetahuan dan pengalamannya. Karena DPR RI adalah tempat yang tepat bagi calon-calon politisi masa depan,” ujarnya kepada wbindonesia.com usai kegiatan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Dalam kegiatan…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung program-program kepemilikan rumah yang tengah digalakkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program perumahan rakyat melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang difasilitasi Bank BTN untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) “Saya kemarin datang ke Grand Opening dan Akad Massal Perumahan The City Sukaraja II di kawasan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung yang merupakan program FLPP. Program-program seperti ini bisa menjadi upaya pembenahan permukiman padat penduduk,” jelas Cucun dalam keterangan rilisnya yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (12/11/2024). Legislator dari Dapil Jawa Barat II itu pun menyoroti skema…

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri sampaikan pentingnya evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 sebelum menuju RPJMN periode berikutnya. Menurutnya, ini adalah proses awal menuju pembangunan kedepan, mengingat pemerintahan presiden Prabowo memiliki target yang cukup ambisius, sehingga seluruh pihak harus benar-benar mendukung dan memastikan target ini bisa tercapai. ”Misalnya pertumbuhan ekonomi 8 persen. Nah oleh karenanya kita kan harus melihat dalam 5 tahun terakhir kemarin itu 2019-2024 itu seperti apa, sehingga kita startnya itu menjadi lebih jelas,” kata Hanif dalam Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS RI terkait Capaian Target RPJMN 2019 – 2024…

Sejumlah fraksi di DPR RI setuju untuk menerima Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi RUU Usul Inisiatif DPR RI pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Selasa (12/11/2024). Adapun dorongan revisi ini dilakukan diantaranya untuk antisipasi kepastian hukum mengenai nomenklatur jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Anggota DPR, Anggota DPRD dan Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Jakarta hasil pemilihan umum tahun 2024. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pandangan Fraksi yang diserahkan oleh Anggota DPR RI Surya Utama, menuliskan bahwa perubahan status Jakarta adalah bagian integral dari…

Globalisasi sekaligus kemajuan teknologi informasi membuat negara saling terintegrasi termasuk di sektor perdagangan. Tentunya, integrasi ini membuat arus ekonomi dunia menjadi dinamis dan terbuka. Sebab itu, Komisi VI DPR RI menilai kebijakan anti monopoli sudah tidak relevan. Dibandingkan memperkuat kebijakan anti monopoli, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mendukung terciptanya ekosistem persaingan usaha yang sehat. Harapannya, adanya persaingan usaha yang sehat yang diselaraskan dengan pengawasan yang kuat membuat sektor perdagangan di Indonesia bisa berjalan efektif dan efisien. Pernyataan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan Pakar Ekonomi Indonesia Benny Pasaribu. terkait…