Penulis: redaksi

Pemerintah Indonesia akan mulai mengimplementasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada April 2025 untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi fundamental atas permasalahan klasik dalam distribusi bansos, seperti ketidaktepatan sasaran dan tumpang tindih data penerima. Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyambut baik langkah ini namun menekankan pentingnya koordinasi yang intensif antar berbagai pihak terkait. “Bansos itu kan beragam jenisnya, tidak hanya dikelola Kemensos, tetapi juga kementerian lain seperti Kemendikdasmen. Dengan adanya DTSEN yang dikembangkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kini dikelola oleh BPS, koordinasi yang solid…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah pusat dan daerah segera bersinergi dalam memperbaiki 114 sekolah yang rusak akibat banjir di Bekasi. Menurutnya, perbaikan gedung sekolah harus menjadi prioritas agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. “Sekolah rusak akibat banjir, rumah para siswa juga terendam. Lengkap sudah penderitaan mereka. Semua pihak harus turun tangan,” ujar Lalu Hadrian kepada wbindonesia.com, Senin (10/3/2025). Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Lalu Ari ini mengungkapkan keprihatinannya atas dampak banjir yang melanda Jabodetabek, khususnya di Bekasi. Ia menyebutkan bahwa kerusakan sekolah terjadi merata, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB.…

Dalam kunjungan diplomasi ke Singapura, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengajak negara tersebut turut aktif dalam menyuarakan pembelaan atas Palestina. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan Palestina adalah masalah kemanusiaan yang hakiki. “Kami sangat berharap agar Singapura juga menyuarakan hal ini demi kemerdekaan rakyat Palestina. ‘Two state policy’ semoga secepatnya bisa direalisasikan,” ungkap Mardani saat kunjungan ke Parlemen Singapura, Jumat (8/3/2025). Mardani juga menambahkan bahwa perlu tindak lanjut pertemuan parlemen ini dengan berbagai kegiatan bilateral. Hal itu misalnya melalui Focus Group Discussion (FGD) kedua negara dengan variasi topik, yang intinya adalah membangun kebersamaan antar-negara. “Pada kesempatan ini kami…

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Senin (10/3/2025. Rapat ini bertujuan untuk membahas capaian kinerja OJK sepanjang tahun 2024, program kerja OJK tahun 2025, serta isu-isu aktual di sektor keuangan, termasuk pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam sambutannya, Ketua Komite IV DPD RI menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap sektor keuangan guna meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. “Komite IV DPD RI terus berkomitmen mengawal kinerja OJK dalam memastikan sistem keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel. Berbagai tantangan seperti…

Komite III DPD RI mengajak Kementerian Sosial (Kemensos) dan elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Berbagai permasalahan sosial terjadi di masyarakat, maka dibutuhkan keterlibatan seluruh stake holder untuk melakukan transformasi sosial. “Transformasi sosial merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya oleh Kementerian Sosial RI tapi juga dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial,” ucap Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat RDP dengan Kemensos RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/25). Filep mengakui berbagai permasalahan sosial yang sangat kompleks masih kerap terjadi ditengah masyarakat salah satunya judi online (judol), pinjaman online (pinjol) serta penyalahgunaan penggalangan…

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengaku sangat antusias dengan rencana Pemerintah membentuk koperasi Merah Putih di setiap desa. Mantan ketua HIPMI Bengkulu itu mengatakan pihaknya sudah lama memberikan perhatian dan masukan agar pemerintah memperbanyak koperasi produksi di desa. Kami optimistis Koperasi produksi dan BUMDes merupakan lokomotif perekonomian desa dan daerah. “Desa dan koperasi merupakan dua hal yang identik dengan nilai kekeluargaan dan kegotong-royongan, harapannya adalah agar desa dan daerah semakin produktif dan mandiri. Sebagai bangsa, kita patut mengapresiasi pembentukan Koperasi Merah Putih oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Senin (10/03). Lebih…

Banjir yang melanda di Desa Karangligar, Telukjambe Barat, Karawang, kembali menjadi perhatian serius berbagai pihak. Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, harus bahu-membahu dalam menangani dampak banjir serta mencari solusi jangka panjang agar kejadian ini tidak terus berulang. “Banjir di Karangligar ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah terjadi belasan, bahkan puluhan tahun. Oleh karena itu, tidak cukup hanya dengan penanganan darurat, tetapi juga harus ada solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus menjadi korban setiap musim hujan,” ujar Saan Mustopa kepada wbindonesia.com di Karangligar, Karawang, Jawa Barat, Minggu (9/3/2025). Menurutnya, saat…

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian dapat memahami kondisi PT Krakatau Steel saat ini yang penuh tantangan secara finansial. Meskipun demikian, ia mendorong agar operasional dari BUMN pelat merat tersebut dapat terus didukung dengan kebijakan yang optimal agar industri baja nasional bisa bangkit kembali dan menjadi kebanggaan tanah air. “Industri baja ini (Krakatau Steel) telah melakukan restrukturisasi dua kali dan harus didukung dengan kebijakan yang optimal untuk melindungi industri baja nasional. Karena industri ini merupakan muruah bangsa Indonesia,” katanya saat diwawancarai wbindonesia.com usai Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi VI DPR RI, ke Cilegon, Banten, Jumat (7/3/2025). Ia menekankan industri raksasa…

Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica meminta pemerintah menindak tegas produsen Minyakita yang terbukti curang karena menjual produk yang tidak sesuai takaran. “Kasus ini menunjukkan adanya potensi kecurangan yang merugikan masyarakat. Kami meminta pemerintah dan pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap produsen yang terbukti melanggar ketentuan,” ujar Cindy Monica dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com di Jakarta, Minggu (9/3/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem itu mengungkapkan, Minyakita dicanangkan sebagai solusi dari problematika minyak goreng agar dapat dijangkau masyarakat. Namun, ketidaksesuaian takaran yang diperjualbelikan kepada masyarakat dapat membuat kepercayaan menurun terhadap program tersebut. Maka, tegasnya, perlu audit menyeluruh agar para…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, memastikan bahwa takaran Minyakita, khususnya yang ada di Pasar Tradisional Gorang – Gareng Kawedanan, Magetan, sudah sesuai ketentuan, yaitu 1 liter. “Saya lakukan pengecekan harga sembako sudah dua hari ini di Magetan terhadap beberapa harga bahan pokok strategis kebutuhan rakyat, mulai beras, gula, minyak kita, bawang putih, bawang merah, telur dan juga tepung terigu” papar Riyono dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Minggu (9/3/2025). Melihat suasana pasar tradisional tersebut, Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Timur VII ini mendapatkan kondisi ketersedian stok relatif masih cukup dan juga harga juga masih aman terkendala. Meskipun memang…