Penulis: redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya memberikan tanggapan tegas terkait insiden penggerebekan dan penyitaan barang di Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an, Laban, Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia mengingatkan agar aparat penegak hukum senantiasa menjunjung tinggi prinsip profesionalitas serta tidak mengabaikan rasa aman, privasi, dan perlindungan terhadap anak serta perempuan. Menurut Atalia, meskipun penegakan hukum merupakan hal yang krusial, prosesnya tidak boleh dilakukan dengan cara-cara terburu-buru yang justru meninggalkan trauma mendalam bagi para santriwati yang sebagian besar masih di bawah umur. “Menegakkan hukum itu penting, tetapi jangan sampai dilakukan dengan cara yang justru mengabaikan rasa aman dan kehormatan orang lain.…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang) Saan Mustopa dengan segera menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap krisis air bersih akibat musim kemarau di Kabupaten Sumedang. Dalam Kunjungan Kerja tersebut, Saan telah membangun sumur bor sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Politisi Fraksi Partai NasDem ini menjelaskan, penanganan persoalan air bersih tidak cukup hanya dengan membangun sumur bor. Diperlukan pula sistem penampungan dan jaringan distribusi agar air dapat dimanfaatkan secara merata oleh masyarakat. “Jadi, kita tidak hanya membangun sumur bor untuk mendapatkan sumber air, tetapi juga menyiapkan penampungan dan mendistribusikannya kepada warga, termasuk fasilitas publik seperti sekolah…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah, mendorong agar tindak pidana investasi bodong diakomodasi secara tegas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan aset hasil kejahatan dapat digunakan dalam pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban. “Tindak pidana investasi bodong perlu diatur secara tegas dalam RUU Perampasan Aset. Jangan sampai negara berhasil menghukum pelakunya, tetapi pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban justru tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Abduh, sapaan akrab Abdullah, dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Sabtu (31/10/2026). Menurut Abduh, RUU Perampasan Aset perlu mengatur secara terperinci mekanisme pengembalian aset, termasuk batas waktu, jenis aset…

Banyaknya kejahatan ekonomi yang dialami oleh masyarakat menjadi perhatian DPR RI, khususnya menyangkut pembahasan RUU Pemberantasan Aset. Menurut Wakil Ketua DPR Sari Yuliati, RUU tersebut harus berikan korban kejahatan ekonomi seperti investasi bodong, penipuan keuangan, hingga berbagai praktik penghimpunan dana ilegal. Sari menyebutkan, RUU tersebut harus mengatur agar harta pelaku kejahatan harus dikembalikan kepada korban. Ia menambahkan, persoalan yang selama ini dihadapi dalam penegakan hukum adalah belum optimalnya pemulihan kerugian masyarakat yang menjadi korban tindak pidana. Menurut dia, tidak sedikit korban masih harus menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kembali hak-haknya meskipun pelaku telah diproses secara hukum. “Penegakan hukum tidak boleh berhenti…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman meminta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan tidak ragu dalam menindak 125 subjek hukum yang telah diidentifikasi sebagai pelaku dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Baik korporasi maupun perorangan. Menurut Alex, sejauh ini penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) baru di sampai di level sanksi administratif berupa pembekuan izin maupun paksaan pemulihan ekosistem hutan. “Ada laporan yang mengungkap, terdapat korporasi yang diduga jadi pelaku Karhutla berulang. Sejatinya, korporasi ini layak dijerat dengan dakwaan kumulatif dan pemberatan maksimum yang disertai pidana tambahan perampasan keuntungan ekonomis korporasi,” kata Alex, Jumat…

Komisi III menekankan harta pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan, mulai dari investasi bodong, trading saham dan komoditas fiktif, koperasi gagal bayar, hingga penipuan penyelenggaraan ibadah umrah, sudah seharusnya dapat dirampas secara cepat dan tuntas untuk dikembalikan kepada para korban. Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (30/10/2026). Menurutnya, praktek penegakan hukum selama ini menunjukkan bahwa korban kejahatan keuangan sangat sulit untuk mendapatkan ganti kerugian (restitusi). Sistem peradilan pidana konvensional, tegasnya, terlalu berfokus pada penghukuman badan (in personam), bukan pada pemulihan kerugian korban.  “Akibatnya, tambah sering kali…

Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi perkembangan penanganan perkara dugaan kebakaran dan hutan (Karhutla) di mana Polri baru saja mengumumkan penetapan 20 korporasi sebagai tersangka, termasuk 4 investor asing. Puan mengingatkan agar proses hukum ini dijalankan secara transparan dan berkeadilan. “Tentunya kita mendukung upaya penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat atau terindikasi dalam Karhutla di berbagai daerah. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan mengedepankan integritas serta akuntabilitas yang tinggi,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (30/10/2026). Seperti diketahui, Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam kasus dugaan Karhutla. Dari 20 perusahaan itu, empat di antaranya merupakan korporasi penanaman modal…

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI meninjau pelaksanaan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Utama (Jamkestama) di RSU Bogor Senior Hospital (BSH), Bogor, Jawa Barat, Kamis (29/10/2026). Kunjungan kerja tersebut dipimpin Wakil Ketua BURT DPR RI, Indah Kurnia. Ia menegaskan, pengelolaan program Jamkestama harus dilaksanakan secara profesional dengan mengutamakan kualitas pelayanan bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. Pemerintah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai pelaksana program Jamkestama. Karena itu, Indah menekankan pentingnya sinergi antara pihak asuransi dan rumah sakit provider untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan sesuai kebutuhan penerima manfaat. “Pemberian jaminan kesehatan ini merupakan aspek penting, mengingat tugas yang diemban…

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mempertanyakan rencana pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp1 triliun bagi kepala daerah yang dinilai progresif dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta pemerintah menjelaskan urgensi, sumber pendanaan, serta tolok ukur pemberian insentif tersebut, terutama di tengah kebijakan efisiensi belanja negara. Menurut Irma, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) seharusnya lebih mendorong kepala daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri. Kemampuan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efektif, menurutnya, juga harus menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah. “Seharusnya Mendagri mendorong kepala-kepala daerah…

Komisi III DPR RI melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dengan mengundang perwakilan organisasi advokat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan, rapat tersebut bertujuan menghimpun masukan dari para narasumber sebelum RUU Perampasan Aset disahkan. Komisi III kali ini mengundang Jamin Ginting selaku Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Nasional Bersatu, advokat Amin Fahrudin, serta Ahmad Fikri Assegaf selaku Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi). Sahroni mengatakan, Komisi III telah mengundang puluhan narasumber untuk meminta masukan terkait penyusunan RUU Perampasan Aset. Menurut dia, para narasumber…