Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menegaskan pentingnya penguatan peran intelijen daerah dalam memitigasi ancaman siber. Termasuk, persoalan maraknya ujaran kebencian di ruang digital. “Ujaran kebencian, disinformasi, dan serangan siber di ruang digital dapat dengan cepat memengaruhi opini publik, memperuncing perbedaan, bahkan mengancam persatuan jika tidak dimitigasi secara tepat,” ujar Dave dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I ke Yogyakarta, Provinsi DIY, Kamis (18/6/2026) Dijelaskannya, DIY memiliki karakteristik strategis sebagai pusat pendidikan dan intelektual nasional dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi. Kondisi ini menjadikan Yogyakarta sebagai ruang tumbuhnya ekosistem digital yang dinamis, tetapi sekaligus rentan terhadap paparan konten negatif…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penyelesaian persoalan yang dihadapi para dokter muda peserta Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) harus mengedepankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebab itu, ia mengingatkan menjaga mutu profesi dokter dan keselamatan pasien tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan akademiknya. “Persoalan yang disampaikan Pergerakan Dokter Muda Indonesia tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan kelulusan UKMPPD. Ini merupakan persoalan tata kelola negara yang berada pada persimpangan rezim pendidikan tinggi, sertifikasi kompetensi profesi, dan registrasi praktik kedokteran,” tegas Rieke dalam agenda Rapat…

Komisi XIII DPR meminta Plt. Sekretariat Jenderal (Sekjen) MPR RI dan Sekjen DPD RI untuk menunda anggaran renovasi gedung yang dinilai belum mendesak. Sebab, uang negara saat ini harus dialihkan untuk efisiensi dan program-program lain yang jauh lebih penting. Turut menanggapi, Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub menekankan bahwa sejak awal komisinya sudah berkomitmen untuk memperketat pengeluaran dana negara, terutama untuk proyek-proyek pembangunan fisik kementerian atau lembaga. “Kita kemarin sepakat dengan mitra kita, menyangkut dengan renovasi, pembangunan, atau rehab, itu harus dinolkan. Kita berharap anggaran ini dimasukkan kepada program-program yang lebih penting,” ujar Muslim dalam agenda Rapat Dengar Pendapat…

Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyoroti realisasi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2026 yang dinilai masih sangat jauh dari target. Secara tegas, ia mengingatkan agar BPIP fokus menyelesaikan program tahun berjalan sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027. “Kalau kita bandingkan dengan realisasi program yang tahun 2026, masih sangat jauh untuk pengesahan realisasi. Sehingga nanti ya kalau misalnya kita setuju anggaran penambahan tahun 2027, padahal tahun 2026 masih belum sampai mencapai dengan 100 persen untuk realisasi, ini nanti akan bisa menjadi kesulitan untuk merealisasi anggaran di tahun 2026,” tegas Maruli saat ditemui oleh wbindonesia.com usai agenda Rapat…

Walaupun melihat berbagai terobosan dalam penyelenggaraan ibadah Haji 2026, Timwas Haji DPR memiliki sejumlah masukan kepada Pemerintah. Sejumlah catatan yang ada merupakan hasil pengawasan Timwas DPR RI yang didapat langsung dari lapangan. Menurut Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, catatan diberikan DPR kepada Pemerintah untuk memastikan terwujudnya peningkatan penyelenggaraan ibadah Haji ke depan. “Beberapa catatan penting untuk evaluasi komprehensif demi pelayanan jemaah yang semakin sempurna,” ujar Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulisnya kepada wbindonesia.com, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Cucun yang merupakan Ketua Timwas Haji DPR 2026 tersebut menyampaikan catatan dari Timwas Haji DPR, terutama terkait pelayanan jemaah Indonesia di…

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengingatkan seluruh mitra kerja Komisi VIII DPR RI agar penyusunan program dan anggaran Tahun Anggaran 2027 benar-benar selaras dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Meski Fraksi PDI Perjuangan menerima usulan pagu indikatif maupun tambahan anggaran yang diajukan seluruh mitra kerja, Selly menegaskan bahwa setiap kebijakan fiskal dan program harus tetap mengacu pada sasaran pembangunan nasional agar mampu menghasilkan capaian yang sesuai dengan target pemerintah. Pernyataan tersebut dia paparkan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan…

Alokasi Anggaran Kepolisian RI didorong untuk menjadi basis evaluasi terhadap penanganan unjuk rasa. Diharapkan anggaran yang disetujui bisa diperuntukkan dalam menambah dukungan teknologi yang mampu mengoptomalkan tindakan aparat di lapangan. Dalam rapat tersebut, Polri mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp66.182.281.802.000 untuk Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut akan menambah pagu indikatif Polri yang semula sebesar Rp118.001.100.000.000 menjadi Rp184.183.381.802.000. Dari jumlah tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, juga mendorong Polri untuk memperkuat pemanfaatan CCTV dan bodycam sebagai instrumen pengawasan sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas kepolisian. Menurut Safaruddin, pemanfaatan teknologi pengawasan menjadi semakin penting seiring tingginya tuntutan transparansi terhadap kinerja aparat…

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI didorong untuk tidak hanya menjadi pusat penyedia informasi, tetapi juga menjadi corong literasi peradaban yang memperkenalkan sejarah, budaya, dan kejayaan Nusantara kepada generasi muda. Penguatan fungsi tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran kebangsaan dan memperkokoh identitas bangsa di tengah derasnya arus globalisasi. Dorongan tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI terkait pendalaman dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Hoerudin Amin menilai Perpusnas…

Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mengecam keras tindakan penganiayaan yang dialami seorang WNI berprofesi pekerja rumah tangga berinisial YY di Malaysia. Kasus tersebut menjadi perhatian publik setelah video kekerasan terhadap korban beredar luas di media sosial. Dalam video yang beredar pada Minggu (14/6), tampak seorang wanita yang diduga korban duduk di sofa sambil menerima pukulan bertubi-tubi dari seorang pria berkaus biru. Korban terlihat mengerang kesakitan dan tidak melakukan perlawanan. Diketahui, Kepolisian Malaysia telah bergerak cepat dengan menangkap empat orang yang diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap YY. Menanggapi kasus tersebut, Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical…

Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengajukan tambahan pagu anggaran dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pagu indikatif yang telah diberikan sekaligus membuka ruang pengembangan sistem Pemilu berbasis elektronik atau e-voting. “Saya mengusulkan Ketua KPU dan Bawaslu, panjenengan (Anda,red) kan mendapat pagu indikatif dari Kementerian Keuangan. Kalau tidak tambah pagu indikatif, bisa saja turun. Saran saya tetap diajukan penambahan, terutama (untuk digunakan) usulan e-voting yang ada di luar negeri, usulkan saja,” ujar Azis dalam Rapat Dengar Pendapat…