Penulis: redaksi

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan bahwa lonjakan angka pengangguran di kalangan lulusan SMA, SMK, hingga sarjana merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara sistematis dan kolaboratif. Dalam kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Sleman, Kamis (17/7/2025), Netty menyoroti pentingnya reskilling dan upskilling sebagai strategi utama menyiapkan generasi muda menghadapi pasar kerja masa depan. “Pemerintah harus segera memperbesar alokasi anggaran untuk pelatihan keterampilan melalui revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). Anak-anak muda perlu disiapkan untuk mengisi ceruk-ceruk baru dunia kerja, termasuk di bidang konten kreatif dan green jobs,” ujar Netty. Ia mencontohkan bahwa tren industri masa kini menuntut…

Sengketa wilayah antara Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan kembali mencuat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Daerah. Anggota Komisi II DPR RI, Aus Hidayat Nur, mengungkapkan adanya perselisihan klaim terhadap Pulau Kawi-Kawia (disebut juga Kabi-Kabia) antara Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara, Aus menyesalkan ketidakhadiran kedua pihak yang berselisih, namun menegaskan pentingnya DPR hadir untuk menggali informasi langsung dari daerah. Pulau Kawi-Kawia diperebutkan karena kedua provinsi memiliki argumen dan dokumen yang saling bertentangan mengenai status administratif pulau tersebut. Sulawesi Selatan mengklaim pulau itu masuk wilayah Selayar, sementara Sulawesi Tenggara menganggapnya…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menegaskan bahwa berbagai persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri, khususnya yang belakangan mencuat di Jepang, pada dasarnya bermula dari persoalan di dalam negeri. “Sebanyak 70 persen masalah PMI sebenarnya dimulai dari hulu, dari tanah air kita sendiri. Minim pemahaman budaya, kurang pembekalan, hingga belum meratanya sertifikasi kompetensi menjadi faktor utama,” ujar Netty kepada wbindonesia.com, Kamis (17/7/2025). Pernyataan ini disampaikan menyusul merebaknya pemberitaan di berbagai media daring dan platform sosial mengenai sejumlah pekerja migran Indonesia di Jepang yang dilaporkan melanggar aturan dan etika kerja, bahkan hingga meresahkan masyarakat setempat. Beberapa dari mereka dilaporkan…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menilai temuan beras oplosan yang diungkap Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, telah memenuhi unsur bukti permulaan yang cukup. Maka dari itu, ia mendorong aparat penegak hukum (APH) untuk memproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan merespons temuan beras oplosan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) yang melakukan penelitian di 10 provinsi bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, Polri, Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan unsur pengawasan lainnya. “Pengungkapan praktik pengoplosan ini dilakukan resmi dan lintas sektoral. Bukti-bukti terkait temuan juga lengkap. Aparat penegak hukum mestinya bisa segera membawa kasus pengoplosan beras ini ke tingkat…

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Koperasi Pegawai DPR RI bekerja sama dengan PT Sucofindo dan didukung oleh Bank BNI menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi dan Workshop Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun 2025”, Kamis (17/7/2025), di Gedung Serbaguna Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yang membuka kegiatan menyampaikan pentingnya sertifikasi halal bagi seluruh unit usaha kantin di lingkungan DPR RI. Menurutnya, saat ini jumlah kantin yang beroperasi di DPR telah mencapai ratusan, sehingga perlu dikelola secara lebih baik, terutama dari segi kualitas, higienitas, dan rasa makanan. “Kooperasi memfasilitasi ini bersama Sucofindo dan BNI untuk memastikan produk di sini semua menggunakan…

Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah menyoroti ironi di balik predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Kementerian Pendidikan, di tengah mencuatnya kasus korupsi pengadaan Chromebook. Menurutnya, capaian WTP tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan persoalan besar yang mencoreng dunia pendidikan. Diketahui, Kementerian Pendidikan di era Menteri Nadiem bernama Kementerian Kebudayaan, Pendidikan, Riset, dan Teknologi, Namun, saat ini kementerian tersebut menjadi dipecah menjadi tiga kementerian yaitu, Kementerian Kebudayaan; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. “Saya turut prihatin, berita-berita hari ini terjadi yang kurang mengenakkan bagi mitra kita. (Raih) WTP tapi ada kasus yang…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mengatakan bahwa progress pembangunan Asrama Haji Grand El Hajj yang ada di Provinsi Banten dari anggaran Rp133 miliar untuk pembangunan gedung dengan delapan lantai sudah berjalan 17 persen. Menurutnya, hal tersebut perlu diakselerasi agar pembangunan selesai tepat waktu. “Kami memastikan serapan anggaran dari APBN yang berkaitan dengan pembangunan gedung asrama haji ini terserap dengan baik, jadi jangan sampai tidak terserap dan juga kami mengakselerasi Kanwil, PPK serta Kontraktor agar selesai tepat waktu,” katanya saat diwawancarai wbindonesia.com usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Rabu (16/7/2025).  Berdasarkan penjelasan dari kontraktor, ia…

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah secara resmi membentuk dua Panitia Kerja (Panja). Adapun dua Panja yang dibentuk adalah Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU, yang akan melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Said lantas meminta para Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) untuk segera menyampaikan nama-nama anggotanya ke masing-masing sekretariat Banggar. “Kami mohon para Kapoksi segera memasukkan nama-namanya ke Sekretariat (Banggar),” ujar Said saat menutup Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan jajaran Wamenkeu serta pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Ruang Rapat…

Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Suriah untuk Indonesia, (H.E) Abdul Monem Annan, untuk membahas potensi kerja sama ekonomi antara kedua negara. Pertemuan ini menandai langkah penting untuk memperkuat kembali hubungan Indonesia-Suriah. Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, pertemuan ini bertujuan membuka kembali jalur diplomasi. Utut menekankan bahwa Suriah, yang kini memiliki pemerintahan baru, diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan Indonesia. “Semoga semangat kebersamaan antara Suriah yang berpenduduk 25 juta dan Indonesia yang berpenduduk 285 juta semakin memperkuat hubungan kedua negara, terutama di sektor perdagangan,” ujar Utut. Ia juga mengenang sejarah penting kedua negara,…

Plt Kepala Badan Keahlian DPR RI Dr. Lidya Suryani Widayati menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim yang saat ini sedang dibahas oleh Badan Keahlian DPR RI memiliki manfaat strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang independen, akuntabel, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikannya dalam Webinar Konsultasi Publik bertajuk “Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan RUU Jabatan Hakim” yang digelar di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Lidya menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu memiliki payung hukum khusus mengenai jabatan hakim. “Jika kita menengok praktik di berbagai negara yang menganut sistem civil law maupun common law, hampir semuanya sudah memiliki undang-undang…