Penulis: redaksi

Kasus yang melibatkan Supriyani, seorang guru honorer di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, menjadi sorotan publik setelah viral di media sosial. Supriyani dituduh melakukan penganiayaan ringan terhadap muridnya, sebuah insiden yang memunculkan polemik mengenai keadilan dalam pendidikan dan peran sistem hukum dalam menyelesaikan perkara yang sarat dengan hubungan kemanusiaan. Kasus ini bermula pada April 2024, ketika Supriyani dilaporkan oleh orang tua muridnya ke Polsek Baito. Langkah-langkah hukum pun diambil oleh pihak kepolisian hingga berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Andoolo. Meskipun demikian, suara publik, terutama dari kalangan pendidik, kian lantang menyerukan penerapan keadilan restoratif. Anggota…

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) di era Presiden Prabowo Subianto dipecah menjadi tiga nomenklatur kementerian. Tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Kebudayaan. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari menyambut baik dipecahnya Kemendikbudristek tersebut. Ia menilai langkah ini dapat membuat masing-masing bidang lebih fokus dan detail dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. “Kalau saya secara pribadi ini bagus, anggaran Rp650 triliun (Rp722,61 triliun anggaran pendidikan pada Rancangan APBN (RAPBN) 2025,red) itu cukup besar, nah apabila ada yang namanya Dasmen, Dikti, dan Ristek…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Karmila Sari berharap pembentukan regulasi melalui undang-undang tidak tumpang tindih satu sama lain. Hal ini disampaikan Karmila kepada jajaran Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI yang merupakan support system DPR RI dalam hal pembentukan undang-undang. “Tadi sempat saya tanyakan juga memang banyak ada beberapa undang-undang kita yang tumpang tindih. Nah ini yang harus kita cari solusinya bersama, karena di DPR ini ada yang namanya Badan Keahlian, otomatis mereka yang support,” kata Karmila kepada wbindonesia.com, usai Rapat Pleno Baleg dengan BK Setjen DPR RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Politisi Fraksi Partai…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Netty Prasetiyani Aher berkomitmen agar badan yang baru dibentuk ini menjadi wadah yang siap menyerap berbagai aspirasi rakyat untuk ditindaklanjuti oleh kelengkapan dewan (AKD) terkait. Dalam pernyataannya, Netty menggarisbawahi pentingnya transparansi, keterbukaan, dan tindakan nyata dalam menangani setiap aspirasi yang diterima. “Kami terbuka terhadap semua masukan, baik yang datang langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Kami siap mendengar suara rakyat dari semua lapisa, baik itu mengenai masalah sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau hukum. Kami ingin memastikan bahwa setiap suara memiliki tempat di DPR dan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Netty melalui…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Sukamta menyoroti kebijakan Prabowonomics yang diusung Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah langkah yang berani dan visioner. “Kami melihat Prabowonomics sebagai kebijakan yang berani dan visioner. Ini adalah langkah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” kata Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Diketahui, Prabowonomics berfokus pada pembangunan ekonomi yang berbasis pada kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Kebijakan ekonomi Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi. Sukamta…

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tetap menjadi prioritas Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Subardi. Pada rapat perdana Baleg, Rabu (23/10/2024), RUU PPRT masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional yang akan diselaraskan kembali pada periode 2024-2029. Subardi memastikan dirinya akan memperjuangkan RUU yang sudah dibahas sejak tahun 2004 itu. “Sejak periode kemarin NasDem menjadi fraksi yang paling aktif menyuarakan pengesahan ini. RUU PPRT butuh political affirmative. Saya memastikan komitmen NasDem tidak berubah,” kata Subardi usai rapat perdana di Baleg, Senayan, Jakarta, Rabu, (23/10/2024). RUU PPRT mendesak disahkan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum pada Pekerja Rumah…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Agenda tersebut diselenggarakan untuk memperoleh masukan yang konstruktif guna menyempurnakan draft standar pelayanan kunjungan edukasi parlemen dan kunjungan museum DPR RI yang dilakukan Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat DPR RI. “Forum konsultasi publik itu bagian dari proses bisnis ketika kita akan menyusun standar pelayanan yang hari ini di dua layanan, kunjungan edukasi parlemen dan kunjungan museum. Dengan penyelenggaraan FKP ini kita berharap pelayanan yang disusun akan mencerminkan keinginan, akan mencerminkan kebutuhan bagi pengguna…

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang sempat terhenti di periode sebelumnya. Dalam suasana yang optimis, Willy mengungkapkan rencana rapat dengan mitra komisi, termasuk Menteri Hukum dan Menteri Sekretaris Negara, untuk merumuskan langkah konkret dalam pengesahan RUU yang dianggap krusial dalam upaya pemberantasan korupsi. “Bersama mitra, kami akan memastikan bahwa undang-undang ini memiliki irama, frekuensi, dan kebutuhan kerja yang sama. Kami tidak bisa bertepuk sebelah tangan,” kata Willy, dengan semangat yang jelas terlihat di wajahnya usai penetapan pimpinan Komisi XIII, Rabu (23/10/2024). Rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan di…

Di tengah rutinitas yang padat, Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, menjalankan tugasnya dengan langkah cepat dan penuh konsentrasi. Dalam sebuah rapat koordinasi maraton, Cucun mengundang secara bergantian seluruh pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang berada di bawah naungannya. Rapat digelar di ruang pimpinan Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Dimulai dari Komisi VIII, IX, X, hingga Majelis Kehormatan Dewan (MKD) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Cucun berdiskusi tentang penataan struktur dan penyesuaian anggaran. “Penataan di awal ini sangat penting karena ada beberapa perubahan mengenai struktur DPR,” kata Cucun mengawali penjelasannya. Perubahan yang…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti berharap agar pembentukan undang-undang di Baleg mampu mengakselerasi cita-cita Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Yakni, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. “Tadi saya meminta sebenarnya secara undang-undang, kita ini sudah punya apa sih yang kemudian mendorong, mengakselerasi (Indonesia Emas 2045). Harapannya nanti undang-undang yang dihasilkan oleh DPR RI ini ke depan itu mampu mengakselerasi Indonesia emas 2045 sehingga kita bisa memperbaikinya secara sistematis,” kata Reni kepada wbindonesia.com, usai Rapat Pleno Baleg, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2024). Ia pun memaparkan, setidaknya pembentukan undang-undang harus…