Penulis: redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Faujia Helga Br. Tampubolon mendorong Kementerian Koperasi untuk menerapkan secara serius program pendampingan dan pembinaan yang serius untuk seluruh koperasi di Papua. Pasalnya, koperasi-koperasi yang beroperasi di Papua berkedok menjadi rentenir. Sebab itu, implementasi koperasi di Papua menghadapi tantangan yang sangat besar. Pernyataan ini disampaikan oleh dirinya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (6/11/2024). Seharusnya, terangnya, koperasi menjadi bagian dari instrumen penting untuk mendukung perekonomian daerah berdasarkan asas kekeluargaan “Koperasi di daerah saya di Papua hampir bisa dikatakan menjadi menakutkan, karena…

DPR RI menegaskan pentingnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera) dalam pemenuhan hak atas perumahan yang layak bagi seluruh warga negara Indonesia. Dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian materiil terhadap UU Tapera, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyampaikan keterangan resmi mewakili DPR RI. Abdullah menjelaskan bahwa UU Tapera merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pasal tersebut menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. “Melalui UU Tapera, negara hadir dengan skema…

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan langkah konkret Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menangani praktik judi online, khususnya yang melibatkan transaksi melalui cryptocurrency. Menurutnya, teknologi yang semakin berkembang, seperti penggunaan cryptocurrency, membuat transaksi judi online semakin sulit untuk dideteksi dan diberantas. “Terkait dengan judi online, barangkali saya belum melihat langkah-langkah yang sangat konkret terutama dalam mengantisipasi transaksi jurnal yang melalui cryptocurrency. Karena sekarang sudah mengarah kepada transaksi yang lebih modern, susah dideteksi,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PPATK, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Lebih lanjut, Bambang juga mengkritik kurangnya tindak lanjut terhadap temuan-temuan…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto mengatakan seluruh elemen bangsa harus ikut serta dalam memberantas mafia impor sektor pangan dan tidak takut untuk melaporkan hal itu. Hal itu disampaikannya dalam Raker Komisi IV DPR RI dengan kementerian Pertanian (Kementan) di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (5/11/2024). “Nah itu tugas kita bersama ya pemerintah. Kita juga yang mengawasi kalau kita dengar-dengar apa. Ada juga wartawan juga kalau dengar sesuatu yang bau-bau amis gitu tolong dilaporkan juga gitu. Supaya ini mafia impor ini harus kita berantas,” tegas perempuan yang kerap disapa Mbak Titiek ini. Menurutnya, pemberantasan mafia impor sektor pertanian…

Pemerintah berwacana akan mengembalikan peran Perusahaan Umum (Perum) Bulog seperti di era Presiden Soeharto. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto menilai ide mengembalikan peran dan fungsi Bulog seperti di Era Soeharto terbukti telah berhasil mengendalikan pasokan dan harga pangan, sehingga layak untuk diterapkan di masa kini. “Kalau saya pribadi, kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru. Zamannya Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras gitu. Kenapa kita nggak tinggal nyontek aja, lihat dan bisa disesuaikan dengan kekiniannya, ke suasana sekarang gitu,” ujar perempuan yang kerap disapa Mbak Titiek usai Rapat Kerja bersama dengan Menteri Pertanian…

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menekankan sejumlah kebijakan yang mesti dijalankan Kementan selama satu periode. Hal itu disampaikannya ketika memimpin rapat perdana dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka membahas program kerja prioritas 2025 bersama Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman serta jajarannya di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024). “Karena tidak hanya sebagai sumber pemenuhan pangan, namun berperan bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang tujuan akhirnya untuk menyejahterakan rakyat melalui kemandirian pangan,” kata perempuan yang kerap disapa Mbak Titiek ini. Di masa depan, lanjutnya, Titiek berharap agar Kementan benar-benar fokus dalam pengembangan pertanian di…

Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan menilai kinerja Bulog sejauh ini tidak sesuai dengan visi Bulog. Menurutnya, Bulog dibentuk menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya. Karena itu, tegasnya, banyak aspek yang harus diperbaiki sebagai prioritas kinerja bulog ke depan. Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Jajaran Direksi Perum Bulog di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa, (05/11/2024). “Kinerja Bulog telah menegasikan visi tersebut sebab jika dilihat dari ketersediaan pangan maka faktanya kita temukan realisasi impor beras 2024 totalnya telah mencapai 2,9 juta ton,” ucap Johan dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Rabu (6/11/2024). Johan menegaskan…

Dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera), Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyampaikan keterangan resminya, dimana ia menegaskan bahwa UU Tapera adalah wujud konkret pemenuhan amanat konstitusi Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memiliki tempat tinggal yang layak. Menurut Abdullah, UU Tapera bertujuan menyediakan skema pembiayaan perumahan yang terjangkau, sebagai solusi untuk mengatasi backlog perumahan yang selama ini menjadi persoalan serius. “Negara hadir melalui UU Tapera untuk menjamin bahwa kebutuhan perumahan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Abdullah di…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Mahfudz Abdurrahman mengatakan akhir-akhir ini masalah dunia pendidikan begitu banyak yang tidak bisa diselesaikan. Sehingga menyebabkan produk sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. “Pecahan Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian ini saya yakin keputusan yang tepat untuk menjawab segala masalah dalam dunia pendidikan belakangan ini. Apalagi, tiga menteri yang baru saya yakin merupakan orang yang tepat untuk mengisi pos-pos tersebut,” tuturnya dalam wawancara kepada wbindonesia.com, di Gedung Parlemen, Rabu (6/11/2024). Ia menilai problematika tentang pendidikan, seperti yang selama ini dikeluhkan, yakni bagaimana kehadiran negara untuk bisa mengatasi terhadap persoalan tentang pendidikan yang ada.…

Wakil Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengungkapkan pihaknya kini terus menunggu program dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, terkait penyelesaian masalah over capacity alias kelebihan kapasitas. Dimana kondisi saat ini hampir 100% lapas ataupun rutan di seluruh Indonesia mengalaminya. ”Kita berharap ada kebijakan kebijakan yang progresif dari Kementerian imigrasi dan pemasyarakatan untuk menangani ini. Apakah terkait dengan restorative justice Atau terkait dengan pembangunan lapas baru atau ada program program berlian yang bisa menuntaskan kendala ini pastinya Komisi XIII DPR RI mendukung itu,” kata Sugiat saat ditemui wbindonesia.com di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Berdasarkan paparan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dalam…