Penulis: redaksi

Komisi II DPR RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) atas besarnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 17 kabupaten/kota pada 2024. Besarnya anggaran ini dinilai mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kelancaran penyelenggaraan Pilkada, terutama karena wilayah Sultra didominasi daerah kepulauan. “Kami melihat bahwa Penjabat (Pj) Gubernur sangat rinci dan detail dalam menyampaikan alokasi anggaran yang cukup besar, bahkan melebihi daerah lain. Ini menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah—baik provinsi, kabupaten, maupun kota—terhadap pelaksanaan Pilkada. Selain itu, persiapan lainnya seperti distribusi logistik, pengecekan TPS, hingga pengiriman logistik ke daerah terpencil juga sudah dipersiapkan dengan baik,” ujar Wakil Ketua Komisi II…

Komisi XII DPR RI menggelar pertemuan dengan Badan Keahlian (BK) DPR RI guna mempersiapkan pendalaman isu-isu strategis terkait ESDM, lingkungan hidup, dan investasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa BK DPR RI adalah bagian yang terintegrasi dengan setiap kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi XII DPR RI. Setiap kajian yang disampaikan, imbuhnya, akan menjadi modal krusial untuk setiap agenda Komisi XII DPR bersama mitra kerja terkait. Sebab itu, dirinya menekankan BK DPR harus turut mengawal setiap kebijakan yang diusahakan sekaligus diperjuangkan Komisi XII DPR. “Hak legislasi itu berada di…

Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan pentingnya mempertahankan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur aspek perjanjian asuransi. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (7/11/2024), Sarifuddin menekankan bahwa aturan asuransi dalam KUHD tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. “KUHD tidak hanya melindungi tertanggung, tetapi juga memastikan agar penanggung dapat mengelola risiko dengan adil dan transparan. Prinsip ini sangat penting untuk menjamin keseimbangan dalam perjanjian asuransi,” tutur Sarifuddin dalam sidang pengujian materiil terhadap Pasal 251 KUHD. Pasal 251 KUHD, yang saat ini…

Suasana ruang rapat Komisi XII di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, terasa dinamis pada Rabu pagi ketika Komisi XII DPR RI menggelar rapat kerja perdana dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) sebagai mitra kerja. Rapat ini, yang dipimpin oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, menyoroti agenda lingkungan hidup untuk tahun 2025, terutama soal pengendalian pencemaran, pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), serta strategi pengelolaan sampah. Dalam pembukaannya, Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, menyampaikan apresiasi atas kinerja Kementerian Lingkungan Hidup sepanjang 2024. “Kami sangat mengapresiasi kerja keras Kementerian, terutama dalam upaya pengendalian…

Anggota Komisi VI DPR RI Ghufran mendukung penuh penambahan anggaran untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tahun 2025. Walaupun begitu, dirinya mengingatkan agar dukungan ini diiringi dengan perencanaan yang matang sekaligus diiringi dengan tekad yang kuat dari para pimpinan BPKS. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Ia pun menilai pengajuan penambahan anggaran sebesar Rp75 miliar, tidak akan cukup membangun Sabang menjadi kawasan pusat perdagangan sekaligus pelabuhan yang strategis. Sebab itu, ia mendorong adanya penambahan anggaran yang…

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengarahkan penelitian di tanah air dengan mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional. Hal itu seraya menanti kehadiran Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ledia menyampaikan hal ini sebab di periode DPR RI 2024-209, BRIN menjadi mitra kerja Komisi X DPR. Menurut Ledia, penelitian di Indonesia penting selaras dengan arah tujuan riset nasional dan pemajuan Iptek, supaya kebutuhan riset bisa dipetakan sesuai dengan prioritas kebutuhan bangsa di masa kini dan nanti. “Kita telah memiliki Rencana Induk Riset Nasional sejak 2018, sementara dari Undang-Undang Sistem…

Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja pertama dengan Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen), Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktrisaintek), dan Menteri Kebudayaan (Menbud). Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian tersebut berkaitan dengan pemaparan program prioritas hingga menindaklanjuti isu-isu terkini. “Untuk Kementerian Kebudayaan kita juga memiliki Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha. Ini sahabatnya teman-teman dari dapil Bandung ini kelihatanmya udah akrab sekali,” kata Hetifah dalam rapat Kerja dengan Mendikdasmen, Mendiktisaintek dan Menbud di ruang rapat Komisi X, Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Hetifah meminta para menteri untuk memaparkan program prioritas ke depan. Hetifah berharap…

Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri menyebut kantong-kantong kemiskinan masih menghantui di profesi petani, nelayan, dan guru. Padahal, indikator keberhasilan kinerja (key performance indicator/KPI) Kementerian Pertanian adalah kesejahteraan petani. Menurutnya, hal tersebut karena persoalan struktural yang terjadi di Indonesia “Saya lihat itu problem struktural karena menurut data dari BPS bahwa jumlah petani gurem terutama sawah itu masih juga 60 persen. Jadi, lahan usaha padi sawah terutama di Jawa yang (luasnya) di bawah 0,5 (hektar) itu ada sekitar 60 persen pak, di Indramayu, Cirebon, Subang,” jelas Rokhmin dalam Raker Komisi IV DPR RI dengan kementerian Pertanian di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan,…

Anggota Komisi I DPR RI Frederik Kalalembang, meminta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mendalami modus penggunaan pulsa dalam permainan judi online (judol) yang juga marak di tengah masyarakat. Menurutnya, dari informasi yang didapat, ada modus lain judi online yang tidak melalui uang atau transfer ke rekening bandar. Melainkan menggunakan transfer pulsa. “Nah tolong didalami bahwa informasi yang kami dapatkan ini. Dimana pemain cukup dengan mendeposit pulsa sebesar Rp10 ribu, Rp100 ribu bahkan Rp1 juta dengan masuk kepada situs dan kemudian disana memilih ada kartu, nomor, sim card. Dan kemudian mereka bermain judi,” kata Frederik dalam Rapat Kerja Komisi…

Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengungkapkan keprihatinan atas kompleksitas sistem pendidikan tinggi di Indonesia, terutama terkait kelembagaan dan pembiayaan pendidikan. Menurutnya, keberagaman klasifikasi perguruan tinggi negeri (PTN) – seperti PTN Badan Hukum (PTNBH), PTN Badan Layanan Umum (BLU), dan PTN Satuan Kerja (Satker) – menimbulkan rumitnya pengelolaan sekaligus pendanaan yang menghambat masa depan pendidikan tinggi. Pernyataan ini ia sampaikan saat ditemui oleh wbindonesia.com di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pimpinan Universitas Indonesia, Pimpinan Institut Teknologi Bandung, Pimpinan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI), Pimpinan Eksekutif Center for Innovation Policy and Governance (CIPG), Pimpinan Forum Direktur Politeknik Negeri Se-Indonesia, dan…