Penulis: redaksi

Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid menyoroti tingkat partisipasi pemilih Indonesia pada saat Pemilu 2024 yang berada di atas 80 persen. Menurutnya, hal itu tak perlu dibanggakan, mengingat angka partisipasi tersebut bisa saja direkayasa. Sehingga, tingginya angka partisipasi pemilih di Pemilu tidak mencerminkan angka sebenarnya. “Boleh jadi itu pemilih fiktif yang ikut dicoblos, boleh jadi. Karena di negara manapun saya kira negara yang benar-benar demokrasinya berkualitas itu partisipasinya 70 persen ke bawah,” katanya kepada wbindonesia.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi II di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (6/11/2024). Ia juga menyoroti besarnya anggaran penyelenggaraan pilkada serentak di Provinsi Sultra…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Mobile bukan menjadi acuan utama dalam perhitungan dan rekapitulasi suara di penyelenggaraan Pilkada serentak 2024. “Berdasarkan peraturan KPU dan rekomendasi rapat dengar pendapat (RDP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi II DPR RI, Sirekap itu bukan menjadi acuan utama dalam hal rekapitulasi suara,” ujar Rifqy, begitu ia biasa disapa, dalam rekaman suara yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Kamis (7/11/2024). Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini menjelaskan bahwa Sirekap hanyalah alat bantu. Hal itu agar kinerja perhitungan suara oleh KPU secara berjenjang dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi…

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang merosot pada pemerintahan presiden sebelumnya. Menurutnya, buruknya capaian tersebut harus dijadikan pelajaran bagi pemerintahan saat ini untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Karena itu, ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berdemokrasi, yang tercermin pada menciptakan Pilkada serentak 2024 betul-betul sebagai pesta demokrasi rakyat. “Jadi, para Penjabat (Pj) kepala daerah itu (saya imbau) sudahlah kerja dengan baik bahwa mereka ini ASN yang diatur oleh UU (soal) netralitasnya. Itu harus terjaga dengan baik. Jangan sampai mereka jadi tim sukses. Kalau mau jadi tim sukses keluar saja…

Mengusulkan perbaikan Undang-Undang (UU) Hak Cipta, Anggota Komisi X DPR RI Melly Goeslaw memperoleh respons positif dari berbagai pihak. Bahkan, Komisi X DPR RI kini tengah menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pencipta seni, industri kreatif, akademisi, serta perwakilan masyarakat. “Tujuan utamanya adalah memperkuat UU Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan teknologi serta dapat melindungi hak-hak para pemegang hak cipta secara menyeluruh,” tutur Melly melalui rilis yang diterima oleh wbindonesia.com di Jakarta, Kamis (7/11/2024). Dirinya menjelaskan tujuan dari perjuangannya dalam merevisi UU adalah keprihatinan dengan berbagai kasus pelanggaran hak cipta yang semakin marak, terutama di era digital. Sebab itu, ia menegaskan…

Anggota Komisi II DPR RI Rusda Mahmud menyoroti adanya dugaan keterlibatan ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024. Keterlibatan ASN tersebut dimulai dari Pj Kepala Daerah, Kepala Desa, yang hampir seluruhnya melakukan dukung-mendukung calon. Melihat hal itu, ia mengimbau kepada seluruh Pj Gubernur untuk menerapkan aturan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga, dapat memberikan efek jera bagi ASN yang melakukan pelanggaran. “Dari PJ sampai ke kepala desa ASN itu artinya tidak semua lah mungkin terindikasi banyak ASN itu melakukan dukung mendukung calon. Sehingga kami nantinya memberikan menghimbau PJ Gubernur untuk melakukan menerapkan aturan yang sebenar-benarnya, sehingga bisa ada mengurangi pelanggaran-pelanggaran,” katanya kepada wbindonesia.com di Kendari,…

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, bersama Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menghasilkan dua butir rekomendasi. “Komisi III DPR RI mempertimbangkan usulan ICJR untuk memasukkan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan RUU tentang Narkotika, yang merupakan RUU carry over, ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025, serta usulan RUU lainnya untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas 2024–2029,” ujar Habiburokhman saat membacakan butir pertama rekomendasi dalam RDPU di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Dalam butir rekomendasi kedua, politisi…

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat nilai transaksi judi online mencapai lebih dari Rp600 triliun pada kuartal I-2024. Angka tersebut meningkat 83,5 persen sejak tahun 2023 sebesar Rp327 triliun. Tidak hanya itu saja, judi online juga berkontribusi meningkatkan kemiskinan pada masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen atau 25,9 juta penduduk. Menanggapi fenomena tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendesak pemerintah beserta stakeholder lainnya untuk menindaklanjuti, agar tidak semakin banyak korban yang berjatuhan. “Maka kedepannya sebenarnya akar persoalannya ini bukan hanya pinjol atau judol tapi bagaimana…

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi para pekerja di sektor pertanian dan perikanan, khususnya yang terkena dampak signifikan dari penurunan daya beli masyarakat atau deflasi. Dalam situasi ini, ungkap Slamet, petani dan nelayan berada di posisi rentan karena pendapatan mereka sangat bergantung pada permintaan pasar yang saat ini cenderung melemah. “Mengutip dari Badan keahlian DPR, Harga barang di Indonesia menunjukkan deflasi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024. Sepanjang Mei hingga September 2023, harga masih mengalami inflasi dibandingkan tahun 2022, kecuali pada Agustus,” terang Slamet dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Kamis (7/11/2024) Anomali ini,…

Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, sebagai Tim Kuasa DPR RI, memberikan keterangan resmi di hadapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Permohonan ini diajukan oleh Koalisi untuk Netralitas ASN yang khawatir terhadap kemungkinan tergerusnya independensi dan profesionalisme aparatur sipil negara dalam sistem birokrasi Indonesia. Dalam sidang yang digelar pada Kamis (7/11/2024), Nasir Djamil menegaskan bahwa UU ASN merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan profesional. DPR RI memastikan bahwa penghapusan Komisi Aparatur Sipil…

Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas menyatakan apresiasinya terhadap peningkatan kualitas layanan imigrasi yang saat ini lebih cepat dan tidak berbelit, karena adanya sistem antrean online. Di sisi lain, ia juga menyayangkan belum adanya penyediaan jalur prioritas khusus yang disediakan Imigrasi, terutama bagi kelompok yang membutuhkan seperti ibu, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. “Nah saya berharap ada prioritas-prioritas yang dilakukan di seluruh pintu-pintu masuk dan juga gerbang masuk-keluar jalur, baik itu untuk WNI tapi juga untuk WNA. Kenapa? Karena memang di banyak imigrasi yang saya dapati khususnya di kita Pak, belum ada prioritas untuk kelompok disabilitas kemudian ibu…