Penulis: redaksi

Rilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Tahun 2023, di antaranya menyebutkan berbagai temuan dari megaproyek IKN. Rilis BPK tersebut disampaikan ke publik sehari setelah pengumuman mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN. Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin menjelaskan BPK menemukan bahwa perencanaan pendanaan IKN belum sepenuhnya memadai, antara lain belum dapat terlaksananya sumber pendanaan alternatif selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), seperti KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD. “Sampai hari ini, total APBN yang digelontorkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp…

Belakangan ini ramai disebutkan bahwa Elon Musk memberi izin konten pornografi dalam platform medianya, yakni X. Hal itu disampaikan dalam pusat bantuan X. Dalam pusat bantuan itu disebutkan bahwa konten dewasa boleh diunggah di platformnya asal diproduksi dan disebarkan secara konsensual oleh pemilik akun. Menanggapi itu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengaku masih akan terus memantau kelanjutan dari wacana yang disampaikan Elon Musk tersebut. Meski demikian, dirinya menegaskan bahwa semua platform yang masuk ke Indonesia harus mematuhi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. “Jadi kita nanti lihat bagaimana, apa yang betul-betul akan dia lakukan. Karena ini kan baru pernyataan.…

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Pusat Psikologi TNI (Puspsi TNI) di Bekasi, Jawa Barat, Jumat (7/6/2024). Dalam kunjungan ini, Komisi I ingin mengetahui tentang Peran Pusat Psikologi (Puspsi) TNI dalam dua tahun semenjak resmi berdiri, terkait upaya memberikan dukungan dan layanan psikologi bagi Prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokok. Meutya mengungkapkan, Puspsi TNI memainkan peran penting dalam meningkatkan kemampuan psikologi prajurit TNI khususnya dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di TNI maupun masyarakat sipil. Dia pun mengajukan beberapa pertanyaan terkait bagaimana Puspsi TNI memetakan kerawanan gangguan psikologis di lingkup kerja TNI. Selain…

Tim Pengawas (Timwas) DPR menyoroti peluang pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan haji, salah satunya lewat penyediaan bahan makanan untuk jemaah haji. Anggota Timwas Haji DPR, Luluk Nur Hamidah menyampaikan selain mendapatkan benefit, langkah ini tentunya juga membuka peluang BUMN untuk menjajaki bisnis terkait dengan pelaksanaan haji. Menurut Luluk, besarnya jumlah jemaah haji Indonesia yang mencapai ratusan ribu setiap tahunnya menjadi hal yang positif untuk terus digali terkait dengan kebutuhannya. “Kita juga akan meminta kepada BUMN pangan kita seperti ID FOOD atau RNI untuk melihat kemungkinan sekaligus juga peluang bagi perbaikan tahun-tahun yang…

Baru-baru ini, Komisi I DPR RI yang dipimpin oleh Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin melakukan kunjungan kerja spesifik ke industri pertahanan alutsista anak bangsa di bidang kendaraan militer di Kota Tangerang, yakni PT Sentra Surya Ekajaya (SSE). “Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) kali ini, kami (Komisi I DPR RI) mengunjungi PT.  Sentra  Surya Ekajaya (SSE) guna mendapatkan penjelasan mengenai pengembangan mandiri produk pertahanan, serta melihat beberapa produk kendaraan militer yang di produksi langsung untuk digunakan di lingkungan TNI. Dari tank ringan hingga kendaraan-kendaraan tempur untuk patroli,” ujar TB Hasanuddin kepada wbindonesia.com, Kota Tangerang, Banten, Jumat, (7/06/2024). PT SSE merupakan salah…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR memberikan catatan terkait dengan kandungan gizi dari makanan yang disediakan pihak katering untuk para jamaah haji. Hal ini terungkap saat Timwas DPR RI melakukan kunjungan ke salah satu perusahaan penyedia katering yakni Nooha for Catering Services Company Al Hijrah di Distric Syuran, Sy.Qubaa, Madinah pada Sabtu (8/6/2024). Anggota Timwas Haji DPR Andi Yuliani Paris menyampaikan kondisi makanan yang disediakan untuk jamaah haji kurang berimbang dari segi gizi karena kandungan karbohidrat yang berlebih. Menurutnya perlu perhitungan yang matang agar kebutuhan kalori, lemak, protein serta vitamin dan mineral dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, anggota Komisi…

Di era modernisasi, saat ini Batalyon Kavaleri harus dapat memadukan teknologi sebagai alat serang, terutama di udara dan darat. Salah satu konsep perang modern adalah penggunaan alat teknologi mutakhir, seperti drone, yang pengendaliannya berasal dari darat. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya pun mendukung pengembangan konsep perang modern ini. Ia juga berharap pemerintah mendukung hal ini terutama pada Pusat Kesenjataan Kavaleri (Pussenkav) dan Pusat Pendidikan Kavaleri (Pusdikkav). “Kita berharap Pemerintah hari ini maupun Pemerintah ke depan, juga terus mendukung Pussenkav dan Pusdikkav agar peralatan kita bisa semakin baik, semakin canggih dan selalu siap untuk…

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari menjelaskan sebaiknya lahan bekas tambang timah ditanami oleh tanaman berjenis pohon industri, misalnya pohon kelapa. Hal itu agar kesejahteraan masyarakat setempat bisa terangkat. “Tahun 1978 Saya pernah meneliti di sini, bahwa bekas penambangan timah itu bisa ditanami oleh tanaman-tanaman pohon industri, di antaranya kelapa sebetulnya. Jadi bukan kelapa sawit, kelapa kemudian tanaman pangannya jagung,” ujar Endang setelah melihat wilayah konsesi PT Timah Tbk, Desa Kerakas dan Desa Puput, Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rabu (5/6/2024). Di sisi lain, Endang menyayangkan tidak adanya koordinasi antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)…

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama menilai mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Badan Otorita IKN akan memperkuat dugaan publik bahwa perencanaan IKN masih menimbulkan persoalan. Menurutnya, kemunduran dua tokoh tersebut akan berpotensi pada menurunnya kepercayaan para investor yang menjadi target dalam pembangunan IKN. “Saya kira karena ini (IKN) sudah menjadi undang-undang, wajar pemerintah kemudian bagaimana merealisasikan undang-undang dengan menggenjot pembangunan IKN. Tapi problemnya adalah, bagaimana meyakinkan para investor agar uang mereka aman ketika berinvestasi di IKN,” ujar Suryadi dalam video DPR RI yang dikutip wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (7/6/2024) Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diterimanya, investasi dari luar…

Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin merespon penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) oleh Presiden Joko Widodo. Menurut Alifudin, keputusan tersebut berpotensi mencekik pekerja mandiri. “Pertimbangan ini merujuk pada kemungkinan hadirnya beban keuangan tambahan yang signifikan bagi para pekerja mandiri. Pada Pasal 15 ayat (5a), dijelaskan bahwa landasan kalkulasi besaran simpanan peserta pekerja mandiri ditentukan oleh jumlah gaji yang dilaporkan,” ujar Alifudin dalam siaran pers yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (7/6/2024). Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, imbuh Anggota DPR RI dari Dapil…