Penulis: redaksi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf M. Efendi memimpin Kunjungan Kerja Spesifik untuk menyerap aspirasi tentang RUU Kepariwisataan di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (21/6/2024). Dia mengungkapkan, Komisi X DPR RI telah menyusun RUU Perubahan Atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, di mana sesuai siklus pembuatan rancangan undang-undang, RUU ini sudah sampai tahap sinkronisasi dan harmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Dede mengatakan Komisi X DPR RI sudah menyampaikan Naskah Akademik dan RUU tersebut. Menurutnya, pengaturan substansi RUU didasarkan paradigma baru kepariwisataan, yaitu dari mass tourism ke pariwisata berkualitas yang berkelanjutan dan regeneratif. “Perubahan paradigma kepariwisataan berdampak kepada…

Kebakaran PT Kilang Pertamina Internasional Unit Balikpapan yang terjadi pada 25 Mei 2024 silam menjadi perhatian Komisi VII DPR RI untuk segera meninjau insiden tersebut. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon mengatakan bahwa kebakaran tersebut sampai saat ini masih dalam proses investigasi mendetail. Karena itu, ia mendorong agar proses ini segera tuntas. “Insiden kebakaran kilang minyak di CDU IV ini masih dalam proses investigasi yang mendetail. Saat ini sedang dilakukan investigasi oleh tim gabungan Pertamina holding, Ditjen Migas dan Polres Balikpapan,” kata Dony saat diwawancarai wbindonesia.com usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi VII, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis…

Sekitar 62 persen wilayah Indonesia merupakan perairan dan laut. Hal ini membuat Indonesia kaya akan sumber protein hewani ikan. Tak hanya ikan yang berasal dari laut, ikan dari perairan darat Indonesia juga sangat beragam. Sehingga, menjadi hal yang miris apabila melihat angka stunting yang masih tinggi dan lambat penurunannya. Tak hanya itu, beberapa ibu sekarang ini juga terlihat lebih suka memberikan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) pada anaknya dengan ikan salmon karena memiliki banyak gizi. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menilai sosialisasi mengenai potensi ikan Nika Salin yang asli produk Indonesia, perlu…

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengatakan spirit UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menekankan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Namun, saat ini, menurutnya, tujuan tersebut belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat. Buktinya, saat ini sering terjadi banjir di banyak tempat, bahkan makin meluas area yang dibanjiri karena hutan sudah makin gundul. “Ketika kami dulu membahas UU (Kehutanan) ini ada tiga hal penting yang harus kita pahami. (Bahwa) hutan itu tidak hanya dari aspek ekonomi saja, tapi juga ada aspek sosial dan ekologinya. Nah, keseimbangan ini yang harus sama-sama…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan meminta agar masyarakat di Taman Nasional (TN) Merbabu berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan. Pasalnya, anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih sangat terbatas untuk mengelola kelestarian hutan, terutama anggaran untuk sumber daya manusianya. Untuk itu, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat agar sama-sama bisa menjaga alam ini. “Kita melihat bahwa partisipasi masyarakat ini perlu dilibatkan, dalam konteks bahwa hutan juga memberikan manfaat ekonomi kepada mereka. Sehingga, ada simbiosis mutualisme antara masyarakat untuk kegiatan ekonominya dan konservasi hutan kita bisa terjaga, itu harapan saya,” kata Budhy kepada wbindonesia.com saat memimpin Kunker Tim Komisi…

Kelangkaan pupuk bersubsidi masih menjadi kendala yang kerap dikeluhkan para petani selama ini di sejumlah wilayah di Indonesia. Akibatnya langkah untuk mewujudkan ketahanan pangan menjadi terhambat, padahal pupuk berperan penting sebagai modal dasar untuk menuju ketahanan pangan. Dengan demikian, Komisi VII DPR RI terus mendorong adanya penambahan tata kelola distribusi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia sebagai hulu dari persoalan ketahanan pangan. Pada pertemuan Komisi VII DPR RI dengan PT Pupuk Indonesia dan SKK Migas, Anggota Komisi VII DPR RI Nasril Bahar menyayangkan persoalan kelangkaan pupuk masih terjadi. Padahal, menurutnya, produksi pupuk secara nasional dengan kebutuhan nasional masih relatif seimbang. “Saya…

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPR RI meningkat tajam. Bahkan, peningkatan apresiasi positif publik terhadap lembaga yang dipimpin Puan Maharani ini paling tinggi di antara lembaga negara lainnya. Menurut hasil survei Litbang Kompas pada 27 Mei-2 Juni 2024, kepercayaan masyarakat pada DPR ada di angka 62,6 persen. Meski bukan jadi yang pertama, lembaga wakil rakyat ini tercatat mampu meningkatkan citra positif paling tinggi, yakni sebanyak 12,1 persen dibanding tahun sebelumnya. Bahkan peningkatan citra DPR ini mengalahkan TNI yang berada di urutan pertama. Sebelumnya, pada Desember 2023, Litbang Kompas mencatat citra positif DPR sebesar 50,5 persen. Sementara pada Oktober 2022, menurut lembaga…

Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI menemukan adanya rombongan jemaah haji plus yang mengaku ditipu oleh biro haji yang mengurus perjalanan mereka. Mereka tidak memperoleh fasilitas bus dan tidak mendapatkan tenda ketika wukuf di Arafah maupun saat mabit di Mina. Akibat biro travel yang tidak amanah, para jemaah haji khusus tersebut terkatung-katung di Tanah Suci tanpa pelayanan. Bahkan mereka pernah tidak mendapatkan jatah makan hingga mengais makanan sisa dari jemaah lain. “Di Mina ini kami tidak disewakan tenda, Pak. Padahal dari biro menjanjikan kami dapat akomodasi di Mina. Kami sempat bolak-balik dari hotel kami di Aziziyah menuju Mina selama dua…

Komite Eksekutif Organisasi Parlemen Dunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) menggelar pertemuan rutin ke-293 di Zanzibar, Tanzania pada tanggal 18 – 21 Juni. Pertemuan dihadiri Delegasi dari 12 negara yang mewakili grup-grup Geopolik yang ada di IPU. Hadir sebagai anggota Komite Eksekutif mewakili Asia Pasifik dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yaitu Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon Pertemuan Komite Eksekutif ke-293 tersebut membahas agenda-agenda strategis organisasi IPU kedepan, serta berbagai persoalan internal yang penyelesaiannya membutuhkan keputusan kolektif Komite Eksekutif. Pada kesempatan itu Fadli Zon, dalam keterangan tertulisnya kepada wbindonesia.com, Jumat (21/6/2024), ia menyampaikan dua hal penting; pertama, terkait dengan alokasi…

Anggaran Pendidikan yang ada di Kementerian/Lembaga (K/L) lain di luar Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melanggar konstitusi. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Biaya Pendidikan Komisi X DPR RI dengan praktisi dan pakar pendidikan. “Semua narasumber yang hadir (praktisi dan pakar pendidikan) mengatakan bahwa anggaran pendidikan yang ada di Kementerian lainnya (di luar Kemendikbud) melanggar konstitusi. Karena konstitusi menjelaskan yang menyelenggarakan pendidikan itu adalah kementerian urusan pendidikan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf Effendi usai RDP dengan Praktisi dan Pakar Pendidikan di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (20/6/2024). Sehingga,…