Penulis: redaksi

Anggota Komisi II DPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra menyoroti pencopotan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai pembelajaran berharga bagi seluruh pihak. Menurutnya, peristiwa ini mengingatkan kita semua untuk senantiasa berpegang teguh pada kode etik. “Kode etik adalah aturan moral yang mencerminkan baik atau tidaknya kita dalam kebijakan,” ujar Bagus Adi kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Rabu, (3/7/2024). Ia berharap, peristiwa ini dapat menjadi pendidikan bagi penyelenggara pemilu, sehingga pelaksanaan pemilu ke depan dapat lebih baik dalam mewujudkan demokrasi. “Proses demokrasi harus benar-benar dijaga, baik dari segi mekanisme, etika penyelenggara, maupun dalam menghasilkan pemilu yang berkualitas,”…

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (2/7/2024). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau secara langsung progress pembangunan infrastruktur dan transportasi yang sedang, telah, dan akan dilakukan. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, Pemerintah perlu menyampaikan hasil evaluasi dan capaian atas target yag telah ditentukan. Selain jajaran Anggota Komisi V dari lintas fraksi, kunspek ini didampingi oleh para pejabat dari mitra kerja Komisi V DPR RI, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, BMKG, dan BNPP/ Basarnas. Lasarus menjelaskan, pembangunan IKN harus menjadi upaya untuk mengubah paradigma pembangunan menjadi Indonesia-sentris.…

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam beberapa hal, termasuk diantaranya terhadap perlindungan pekerja/buruh yang terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor. ”Penyelesaian klaim jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta yang masih terkendala masalah administrasi dan manajemen, Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dalam upaya perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades…

Anggota Komisi X DPR RI Fahmi Alaydroes mengungkapkan pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh Prabowo Subianto memiliki PR (Pekerjaan Rumah) yang cukup penting. Menurutnya yang utama ialah menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sektor pendidikan. “Masih banyak PR, masih banyak masalah dari beragam sisi, baik masalah akses, mutu, dan relevansi,” ujar Fahmi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia kerja (Panja) Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan para Menteri Pendidikan di berbagai era atau masa di Indonesia, di ruang rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Tidak hanya itu, lanjutnya, presiden terpilih mendatang juga arus menjadikan bidang pendidikan…

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mempertanyakan prinsip keterbukaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan menghilang. Sebut saja di ranah penindakan yang dilakukan oleh KPK yang belakangan disembunyikan. “Soal penindakan, saya datang pagi-pagi dalam rapat ini untuk menghargai KPK, tapi setelah saya baca ini (laporan), lah kok apa ya KPK ini? Yang di ranah penindakan, apa penindakan yang dilakukan oleh KPK selama ini, tunjukkan, kenapa disembunyikan. Padahal salah satu prinsip kerja KPK adalah keterbukaan. Tapi malah KPK yang ngumpet-ngumpet kasusnya,” ujar Benny dalam rapat kerja Komisi III DPR RI dengan KPK, di ruang rapat Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta,…

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta persetujuan DPR terkait rencana pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Tanah. Beberapa Anggota Komisi XI DPR RI menyoroti kebijakan ini, terutama terhadap BUMN yang sedang mengalami masalah, seperti Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Bio Farma. Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy mengkritisi standar yang digunakan oleh Kemenkeu dalam menentukan pemberian PMN. Dia menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik untuk BUMN, agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan. “Saya belum mendapatkan indikasi atau standar apa yang dipakai Kemenkeu dalam memberikan PMN. Ini penting agar kita dapat…

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menghadiri upacara dan syukuran hari jadi ke-78 Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024) sore kemarin. Pada Hari Bhayangkara 2024 ini, dirinya berharap Polri semakin sigap mengatasi kejahatan-kejahatan baru yang muncul di tengah perkembangan era digital. Di antaranya adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) anggota Polri. “Termasuk bagaimana setiap anggota Polri dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman digital sehingga dapat mengantisipasi kejahatan siber,” sebut Puan melalui rilis yang disampaikan kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (1/7/2024). Ia juga menambahkan beragam modus kejahatan siber sudah kian marak seiring pesatnya…

Rapat Evalusi Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI sepakat membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. Keputusan ini diambil sebagai langkah responsif terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Wakil Ketua DPR RI, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Gus Muhaimin, menyampaikan bahwa Pansus Haji ini akan fokus pada evaluasi mendalam untuk memperbaiki manajemen haji di masa mendatang. Gus Muhaimin menjelaskan bahwa pembentukan Pansus Haji bertujuan untuk mengevaluasi secara rinci pelaksanaan ibadah haji tahun 2024. “Pertama, kita ingin segera dibentuk Pansus evaluasi menyangkut pelaksanaan dari ibadah haji 2024. Contoh pelaksanaan detail…

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyatakan, harus ada keberanian dan ‘goodwill’ dalam mengatasi persoalan alih fungsi lahan pertanian dan tingkat produksi pangan. Pemerintah harus memiliki kebijakan yang jelas terkait kedua permasalahan tersebut guna melindungi kepentingan nasional. “Yang paling penting menurut saya adalah kita berani untuk memotong penugasan impor ini. Karena itu pengaruhnya bukan hanya kepada gairah petani dan juga kerugian daripada pengusaha penggilingan padi saja tetapi lebih jauh penting adalah soal kemandirian kita sebagai bangsa. Menurut saya, kebijakan pemerintah yang ada saat ini tidak jelas dan keluar dari fungsi utama yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia,” ujar Johan…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, mengkritik kebijakan Kementerian Agama yang mengalihkan setengah dari kuota tambahan haji reguler sebanyak 20.000 menjadi kuota untuk haji khusus atau ONH Plus. Keputusan ini dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama. “Hasil dari Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama dengan Menteri Agama kemudian melahirkan satu kesepakatan bersama, di mana kuota haji normal sebesar 221.000 bersama dengan kuota tambahan 20.000 yang didapatkan pada bulan Oktober 2023 (hasil) lobi dari Presiden Jokowi ke pemerintah Arab Saudi, disepakati bahwa hal tersebut mengikuti…