Penulis: redaksi

Pembahasan terkait masalah Apartemen Graha Cempaka Mas masih terus berlanjut, kali ini Komisi III DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Syafrawi Nitiputra Wijaya (Anggota PPPSRS EI Royale Hotel Bandung). Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan agenda hari ini untuk mendengarkan laporan adanya dugaan salah satu penghuni yang tercatat dalam red notice Interpol. ”Dari PPPSRS, salah satu yang terutama adalah terkait keberadaan Sofyan Iskandar Nugroho. Saya juga googling disini, kalau tanggal lahirnya, tempat lahirnya, dan fotonya sama dengan yang diinformasikan adalah Buronan Interpol. Prinsipnya, keberadaan pelaku tindak pidana dari luar negeri yang ada di Indonesia harus, bukan hanya bisa…

Jajaran pimpinan dan anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman, di Ruang Diplomasi, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam tersebut, Jajaran pimpinan dan anggota BKSAP mendengarkan penjelasan Siti terkait hasil dari Majelis Umum AIPA ke-45. Majelis Umum AIPA ke-45 sebelumnya berlangsung di Vientiane, Ibukota Laos pada tanggal 17 hingga 23 Oktober 2024. Parlemen Indonesia diketahui absen dalam agenda tersebut, dikarenakan pada saat itu merupakan masa transisi dari periode DPR 2019-2024 ke periode DPR 2024-2029, dan…

Komisi VI DPRI RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar Hukum Perlindungan Konsumen sekaligus Guru Besar Universitas Parahyangan Prof. Dr. Bernadette Mulyati Mulyono dan Prof. Johannes Gunawan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Memimpin agenda, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan setiap masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh pakar tersebut terkait perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memainkan peran krusial lantaran memberikan wawasan yang kaya dan berimbang, baik dari sisi konsumen, pemerintah, maupun perusahaan. Harapannya, regulasi ini menjadi payung kuat yang melindungi serta memberikan kepastian hukum yang…

Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat memperingati Hari Pahlawan yang kerap diperingati pada 10 November. Menurutnya, nilai keteladanan sangat dibutuhkan anak bangsa dalam upaya mengakselerasi proses pembangunan nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini. “Mengenang dan memahami perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan merupakan momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai semangat juang, rela berkorban dan cinta Tanah Air, bagi setiap anak bangsa,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Minggu (10/11/2024). Pemerintah mencanangkan tema “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu”, pada peringatan Hari Pahlawan tahun ini. Menurut Lestari, di era yang penuh tantangan dalam berbangsa dan bernegara saat…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi ikut mendukung wacana Pemerintah untuk mengubah skema penyaluran subsidi energi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu skema perubahan penyaluran yang tengah diwacanakan adalah dari subsidi berbasis pada produk menjadi subsidi langsung berupa uang tunai kepada masyarakat atau yang kerap disebut dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Salah satu tantangan utama dalam kebijakan subsidi, khususnya di sektor energi seperti BBM, masalah ketepatan sasaran. Menurutnya, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan pemborosan anggaran negara dan bahkan memperburuk ketimpangan sosial, karena yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak menikmatinya. “Saya mendukung wacana yang akan…

DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta telah menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp 91,1 triliun. Terkait keputusan itu, program sekolah gratis dari tingkat SD hingga SMA akan terealisasi pada Juli 2025. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati menyambut positif rencana DKI Jakarta yang menggagas program sekolah gratis mulai tahun ajaran baru 2025, dalam hal ini termasuk sekolah swasta yang biasanya berbayar. “Kebijakan rencana sekolah gratis di Jakarta adalah langkah yang patut diapresiasi. Kita dorong agar daerah-daerah lain mampu mengupayakan hal…

Anggota DPR RI Aboe Bakar Alhabsy mengucapkan Selamat Hari Pahlawan kepada seluruh rakyat Indonesia. “Hari ini, 10 November, merupakan momen penting bagi bangsa untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah mempersembahkan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia”, papar Aboe Bakar dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Minggu (10/11/2024). “Peringatan Hari Pahlawan adalah wujud rasa syukur dan penghormatan kita kepada para pejuang yang telah mengorbankan banyak hal, bahkan nyawa, untuk kemerdekaan yang kita nikmati hari ini. Kemerdekaan Indonesia tidak diperoleh dengan mudah, tetapi dengan pengorbanan darah dan air mata,” ujar Politisi Fraksi PKS ini. Bangsa Indonesia telah melalui periode…

Industri pertekstilan saat ini mengalami goncangan, di mana salah satu market leader sektor ini yaitu PT. Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex berpotensi pailit dan ditutup. Hal ini berpotensi berefek kepada ekonomi ratusan ribu jiwa yang menggantungkan hidup dari Sritex. Komisi VII DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Perindustrian melakukan kunjungan ke pabrik Sritex di Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (7/11/2024). Komisi VII melakukan rapat dengan manajemen Sritex untuk mengetahui persis persoalan dan solusi yang tepat menyelamatkan PT. Sritex ini. Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyampaikan bahwa setelah mengetahui persoalan, ia melihat bahwa persoalan PT. Sritex ini harus diselesaikan. Peran pemerintah…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati mendorong agar pendidikan dasar di Tanah Air digratiskan. Hal ini mengingat kewajiban negara memberikan layanan pendidikan kepada anak negeri. “Pendidikan gratis adalah kewajiban Negara kepada warganya. Ini adalah amanat konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945,” kata MY Esti Wijayati dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Minggu (10/11/2024). Adapun kewajiban negara memberi pendidikan gratis kepada masyarakatnya tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945, terutama pada Ayat (2) yang berbunyi: pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Esti pun sempat mengingatkan hal ini dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan Menteri…

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti aksi peternak sapi yang membuang susu di Pasuruan, Jawa Timur. Hal itu karena pembatasan jumlah pengiriman ke Industri Pengolahan Susu (IPS) dan dibukanya keran impor susu dengan sangat lebar. Saan menegaskan pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada peternak sapi lokal agar tak lagi membuang susu hasil panen. “Kita berharap, ya, bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah,” kata Saan kepada media, di Jakarta, Sabtu (9/11/2024). Saan tak menampik keperluan impor susu karena kebutuhan yang besar. Namun, menurutnya, pemerintah harus…