Penulis: redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, meminta kementerian terkait untuk segera memperjelas aturan mengenai pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Menurutnya, aturan ini sangat dibutuhkan untuk membantu mereka yang terdampak oleh pandemi Covid-19, yang saat ini kesulitan untuk mengakses pinjaman baru karena terbentur status redline di BI Checking. “Presiden sudah menyampaikan komitmennya untuk menghapuskan utang petani, nelayan, dan UMKM terdampak Covid-19. Namun, pagi ini ada pernyataan dari salah satu menteri yang menyebutkan bahwa penghapusan itu hanya sebatas penghapusbukuan, tidak menghapus tagihan. Artinya, utang tetap ada,” kata Herman dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta,…

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengkritik wacana impor dua juta sapi perah yang tengah digulirkan pemerintah. Menurutnya, rencana tersebut dapat mengancam keberlangsungan hidup peternak sapi perah lokal yang saat ini tengah mengalami kesulitan finansial, bahkan di beberapa daerah, rekening usaha mereka diblokir oleh otoritas pajak. “Saya melihat wacana impor dua juta sapi perah ini justru membuat miris, terutama karena ada 60 perusahaan yang sudah siap mengimpor sapi tersebut. Di saat yang sama, di Boyolali, UD Pramono, sebuah usaha peternakan sapi perah yang menjadi tumpuan hidup banyak peternak, mengalami masalah. Rekening mereka diblokir oleh Direktorat Jenderal Pajak,” ujar Mufti…

Komisi X DPR RI menyetujui permohonan naturalisasi Kevin Diks, Estella Loupatty, dan Noa Leatomu. Keputusan pemberian status kewarganegaraan tersebut diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR RI bersama Menpora RI Dito Ariotedjo dan Sekjen PSSI Yunus Nusi. Raker ini berlangsung di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menanyakan hasil kesimpulan raker tersebut kepada seluruh anggota yang hadir, kemudian meminta persetujuan atas usulan tersebut. “Demikian konsep kesimpulan, apakah ada yang perlu diperbaiki? Jika tidak ada, bisa kita sepakati?” tanya Lalu, yang dijawab dengan ‘Setuju’ dari seluruh hadirin. Sebelumnya, Komisi X DPR…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, membahas berbagai isu strategis dalam pertemuannya dengan Duta Besar Uni Eropa, Denis Chaibi, pada Senin (4/11/2024). Salah satu fokus pembahasan antara keduanya adalah mengenai proses aksesi Indonesia untuk bergabung sebagai anggota Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Uni Eropa, kata Ravindra, menyambut baik minat Indonesia untuk bergabung dalam OECD. “Proses tersebut didukung sepenuhnya oleh Uni Eropa. Saat ini kita sedang mensinkronkan dan bergerak untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan,” kata Ravindra kepada wbindonesia.com di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Selain membahas bergabungnya Indonesia dalam OECD, kerja sama IEU-CEPA (Indonesia-European Union…

Anggota Komisi XIII DPR RI Raja Faisal M Sitorus menyoroti potensi dan dampak penting dari adanya naturalisasi pemain dalam memperkuat Timnas Indonesia menuju Kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, naturalisasi pemain, seperti Kevin Diks, diharapkan dapat membawa angin segar bagi Timnas Indonesia dalam kualifikasi tersebut, serta memungkinkan Skuad Garuda tampil lebih kompetitif di tingkat internasional. “Timnas Indonesia yang dulu sering dipandang sebelah mata, kini justru menunjukkan kejutan dengan performanya yang semakin solid. Harapan kami dengan kehadiran tambahan pemain naturalisasi seperti Kevin Diks akan semakin memperkuat komposisi skuad dan memberi peluang yang lebih besar untuk berbicara di ajang kualifikasi bahkan hingga Piala…

Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan kebijakan untuk menghapus utang kredit macet bagi para petani dan nelayan kecil. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv, mendukung rencana Presiden tersebut. Menurutnya, kebijakan itu merupakan langkah penting dalam meringankan beban ekonomi masyarakat kecil yang selama ini berperan vital dalam ketahanan pangan dan ekonomi nasional. “Dengan meringankan beban utang mereka, kita turut mendukung kesejahteraan dan stabilitas sektor pertanian dan kelautan yang sangat penting bagi negara,” ungkap Rajiv dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Senin (4/11/2024) Wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu juga menambahkan, petani…

Dinamika penyelenggaraan ibadah haji terus berkembang. Karena itu, Pemerintah melalui Kemenag harus berupaya agar penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu pentingnya kolaborasi antara Kemenag dan KBIHU dalam memberikan pelayanan ibadah haji kepada jemaah. “Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) merupakan mitra strategis Kementerian Agama dalam bidang pembinaan kepada jemaah haji. Keberadaan KBIHU sangat membantu Kemenag dalam penguatan layanan pembinaan jemaah haji,” demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni dalam rapat kerja Komisi VIII dengan KBIHU di ruang rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Ia menegaskan pentingnya peran…

Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun menekankan pentingnya pelaksanaan program Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersih dari intervensi politik. Ia menegaskan bahwa meskipun BSPS dibiayai dari anggaran APBN, pelaksanaannya seharusnya tidak terpengaruh oleh kepentingan daerah atau kelompok tertentu. Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Boyman menyoroti masalah campur tangan dari pihak instansi di tingkat kabupaten yang dapat menghambat proses pembangunan “Jangan sampai BSPS ini APBN tetapi berbau APBD gitu, walaupun tidak di setiap Kabupaten. Contoh misalkan ada kabupaten-kabupaten tertentu dalam rangka menentukan pembangunan rumah ini pihak (dinas) PUPR Kabupaten itu juga…

Komisi XIII DPR RI mendukung langkah-langkah strategis Kementerian Hukum dalam menyelesaikan proses transisi kelembagaan. Diketahui, Kementerian Hukum merupakan pemecahan Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian pada Kabinet Merah Putih dipisah menjadi tiga yakni Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. “Komisi XIII DPR RI mendukung langkah-langkah strategis tim transisi Kementerian Hukum dalam menyelesaikan transisi kelembagaan di Kementerian Hukum agar berjalan efektif dan efisien sesuai dengan target akan diselesaikan Juni 2025,” ujar Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat membacakan hasil kesimpulan Rapat Kerja Komisi XIII dengan Menteri Hukum di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Kementerian…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera, didampingi Wakil Ketua BKSAP Bramantyo Suwondo dan Ravindra Airlangga, menyelenggarakan pertemuan kehormatan (courtesy call) dengan Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024). Dalam pertemuan tersebut, isu perdamaian menjadi topik pembicaraan antarkedua negara. Ditemui wbindonesia.com usai pertemuan mengatakan, Bramantyo menjelaskan Pimpinan BKSAP dan Vasyl Hamianin bertemu untuk saling mengenal satu sama lain dan membuka komunikasi yang baik dengan Parlemen Indonesia. Sebab, pertemuan ini merupakan pertemuan pertama keanggotaan BKSAP yang baru. “Kita saling mengenal sekaligus juga menjelaskan bahwa BKSAP juga adalah memiliki kepengurusan yang baru dengan…