Penulis: redaksi

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2025. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja Baleg DPR RI bersama Menteri Hukum serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD, di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Jakarta, Senin malam (18/11/2024). RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty awalnya usulan berasal dari Baleg, namun kemudian disepakati menjadi usulan Komisi XI DPR. Dengan demikian, naskah akademik dan draf RUU disiapkan oleh Komisi XI DPR. “Komisi XI mengajukan dalam surat tersebut, mengajukan usulan prolegnas prioritas tahun 2025 sebelumnya ada RUU yang diajukan di-drop, kemudian diganti RUU Pengampunan Pajak. Yang dari Baleg kita drop,” Ketua…

Read More

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Rahayu Saraswati, dalam perhelatan Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024), menyampaikan bahwa Indonesia, meskipun memiliki populasi sekitar 280 juta jiwa dan merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, dengan bonus demografi yang sangat besar, yaitu lebih dari 52 persen generasi Z dan milenial, secara umum dapat beradaptasi dengan baik terhadap perubahan iklim. Saraswati juga mengungkapkan bahwa Indonesia sebelumnya mampu mengatasi pandemi COVID-19 dengan baik. Lebih lanjut, Saraswati mengajak anggota parlemen global untuk mengambil langkah-langkah dalam kerangka adaptasi iklim. Pertama, mendorong pendidikan dan pelatihan untuk warga lokal agar mereka memiliki keterampilan…

Read More

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, menegaskan pentingnya pendanaan iklim yang lebih mencerminkan true cost untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global. Hal ini disampaikan dalam Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024). Ravindra mengungkapkan bahwa negara-negara berkembang menjadi pihak yang paling terdampak oleh perubahan iklim, meskipun kontribusi mereka terhadap emisi karbon jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara maju. “Sebanyak 79 persen dari emisi CO₂ historis berasal dari segelintir negara maju. Namun, negara berkembang yang justru menanggung dampak terbesarnya. Oleh karena itu, komitmen pendanaan dari negara-negara maju yang diinisiasi UNFCCC menjadi hal penting yang…

Read More

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan peran DPR RI dalam menangani isu perubahan iklim pada Parliamentary COP29 di Baku, Azerbaijan, Sabtu (16/11/2024). Mardani menjelaskan bahwa Indonesia, dengan lebih dari 17 ribu pulau dan populasi sekitar 287 juta jiwa, serta sebagai salah satu negara pemilik hutan hujan terbesar di dunia, memiliki perhatian yang serius terhadap perubahan iklim. “Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap perubahan iklim bahkan sebelum Kesepakatan Paris 2015. DPR RI sudah memulai langkah dengan mengesahkan UU Kehutanan pada 1999 untuk menjaga keberlanjutan hutan,” kata Mardani dalam keterangan pers yang diperoleh WBindonesia.com. Ia juga menyoroti…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memperkuat mitigas kebencanaan secara serius, utamanya menghadapi cuaca ekstrem yang belakangan mulai terjadi. Menurut pria yang akrab disapa Fikri ini, Indonesia menjadi negara ring of fire, sehingga sering terjadi gempa bumi dan letusan gunung api. Selain itu, belakangan mengalami cuaca ekstrem yang berpotensi mengalami bencana selain gunung meletus. “Sehingga kami harapkan Pemerintah melalui BNPB mengoptimalkan sinergi dengan lembaga terkait lainnya, seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kemensos dan lain sebagainya, untuk memperkuat pelaksanaaan mitigasi bencana,” katanya dalam keterangan pers, Minggu, Jakarta (17/11/2024).…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil mengusulkan agar status kejahatan judi online ini menjadi kedaruratan nasional. Pasalnya, menurut data PPATK, Indonesia menjadi negara tertinggi pengguna judi online. Tercatat PPATK, pemain judi online di Indonesia sebanyak 4 juta orang dengan perputaran uang hingga 168 juta transaksi judi online dengan total akumulasi perputaran dana mencapai Rp327 triliun sepanjang tahun 2023. “Oleh karena itu, saya mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menjadikan judi online ini sebagai kondisi darurat, sama seperti peredaran gelap narkoba di Indonesia. Di mana satgas judi online yang dibentuk oleh pemerintah itu ada pencegahan dan penindakannya bisa lebih…

Read More

Anggota Komisi XII DPR RI, Arif Riyanto Uopdana, mengapresiasi langkah PT Freeport Indonesia (PTFI) dalam menjalankan amanat undang-undang terkait hilirisasi. Sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), PTFI telah membangun Smelter yang dinilai penting bagi perekonomian nasional, khususnya dalam mendukung produksi katoda tembaga. “Kami apresiasi karena PT Freeport Indonesia telah menjalankan amanat undang-undang sebagai pemegang IUPK untuk melakukan hilirisasi. Saya kira Smelter ini sangat penting untuk mendukung produksi katoda yang nantinya bisa membantu menutup defisit neraca kita,” ujar Arif Riyanto Uopdana saat diwawancarai Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Smelter PTFI di Gresik, Jawa Timur, Jumat…

Read More

Komisi XII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Pertamina Hulu Mahakam, sebagai salah satu blok migas terbaik setelah Blok Rokan. Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi XII Totok Daryanto menyoroti pentingnya melakukan riset secara menyeluruh untuk mengetahui jumlah riil cadangan minyak. “Kita sarankan kepada SKK Migas, kepada pemerintah dan kepada semua pihak stakeholder di bidang kita ini untuk duduk bersama dan mencoba melihat dengan sangat serius ya, untuk membuat hitungan-hitungan yang lebih cermat sampai berapa, dan kapan kira-kira minyak kita ini, dan yang masih ada ini harus terus kita pertahankan sampai kapan,” jelas Totok kepada wbindonesia.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XII ke…

Read More

Anggota Komisi XII Mulyadi mempertanyakan urgensi rencana migrasi kontrak dari gross split ke cost recovery untuk Blok Rokan, garapan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Hal ini ia sampaikan setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mengapresiasi dan meminta seluruh subholding PHE (Pertamina Hulu Energi) untuk meniru prestasi kerja dari PT Pertamina Hulu Rokan. “Pertanyaan saya tadi kalau memang mereka yakin, kenapa sekarang mereka (PT Pertamina Hulu Rokan) mengajukan perubahan skema dari gross split, itu kan mereka betul-betul bertanggung jawab dan mereka sudah berani mengambil risiko ya. Kalau cost recovery kan seluruh kegiatan mereka, biaya mereka nanti akan diganti oleh pemerintah kan,” ungkap Mulyadi kepada wbindonesia.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi…

Read More

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendukung Swasembada Pangan sebagai salah saru program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Sejalan dengan itu, BAKN DPR RI akan mengawal hal tersebut melalui penguatan dan pengawasan manajamen keuangan di Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang. Hal ini mengingat BIB Lembang memiliki peran penting dalam mewujudkan swasembada pangan. “Balai Inseminasi Buatan selain menghasilkan PNBP juga ini akan menjadi faktor pendukung faktor penopang terhadap swasembada daging sapi,” katanya kepada wbindonesia.com di Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat (15/11/2024). Ia pun melanjutkan, saat ini Indonesia masih melakukan impor daging sapi sebanyak 400 ribu ton. Menurutnya,…

Read More