Penulis: redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Anis Byarwati, mengapresiasi komitmen Baleg dalam memperbaiki prosedural pembahasan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ). Menurutnya, pembahasan UU DKJ dilakukan dengan tergesa-gesa. “Ini yang saya apresiasi sekali dari Baleg periode ini yang ingin memperbaiki seluruh proses prosedural sehingga tidak terkesan terburu-buru. Namun, UU DKJ sudah diputuskan, dan itu tidak bisa ditarik mundur atau diubah lagi,” ungkapnya dalam rapat Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Lebih lanjut, Anis menjelaskan bahwa meskipun UU DKJ telah disahkan dalam rapat paripurna sebelumnya, hingga saat ini undang-undang tersebut belum berlaku karena Keputusan Presiden (Keppres)…

Komisi VIII DPR RI telah mengajukan tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dalam rapat Badan Legislasi DPR RI. Usulan tersebut mencakup RUU Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, serta RUU Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Usulan ini disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, Selly Andriany Gantina, dalam rapat koordinasi dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa…

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk masuk sebagai usul inisiatif DPR. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Selasa (12/11/2024) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengatakan keputusan tersebut didasari oleh adanya potensi kekosongan hukum yang perlu segera diatasi. Menurut pandangan beberapa fraksi, terutama Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai NasDem, perubahan ini menjadi keniscayaan untuk menguatkan dasar hukum bagi pejabat terpilih dalam Pemilu dan Pilkada yang menggunakan nomenklatur DKI Jakarta, yang kini sudah…

Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mengungkapkan kekhawatirannya terkait Rencana Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang mengatur pembatasan iklan dan pengendalian produk tembakau. Ia menilai penerapan peraturan tersebut bisa merugikan kota-kota yang ekonominya sangat bergantung pada industri tembakau, seperti Bondowoso dan Kediri. Dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Serap Aspirasi Mata Rantai Industri Hasil Tembakau”, ia mendorong agar pemerintah mengevaluasi kembali dan melibatkan lebih banyak pihak sebelum RPMK disahkan. “Sebagai pembantu presiden (menteri) yang bertugas di bidang kesehatan, tentu kami (Komisi IX juga) pasti berkepentingan di bidang kesehatan. Akan tetapi dari aspek yang lain tentu juga ada pandangan makanya belum menemukan titik…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani, memperingatkan Pemerintah tentang pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem yang telah menimbulkan bencana di berbagai wilayah. Ia menekankan perlunya evaluasi dan penguatan infrastruktur yang mendukung mitigasi bencana, terutama di daerah yang rawan banjir dan longsor. “Evaluasi infrastruktur harus segera dilakukan. Bendungan, drainase, dan talud penahan tanah perlu dicek secara berkala untuk mengurangi risiko bencana alam akibat cuaca ekstrem,” ujar Puan dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Selasa (12/11/2024). Ia menekankan bahwa upaya perbaikan infrastruktur tidak bisa ditunda hingga bencana terjadi. “Kita harus memastikan bahwa infrastruktur sudah memadai untuk menahan potensi bencana,” tegasnya. Puan…

Cuaca ekstrem yang melanda berbagai wilayah di Indonesia dalam beberapa hari terakhir memunculkan beragam bencana, mulai dari longsor hingga kecelakaan lalu lintas. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mendesak Pemerintah untuk segera mengambil langkah serius dalam memperkuat sistem peringatan dini (early warning) guna mencegah dampak yang lebih besar. Hujan deras dan angin kencang telah menyebabkan longsor di sejumlah daerah. Di Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) Veteran, Bintaro, longsor sepanjang 20 meter menimbulkan bongkahan material yang berserakan di jalanan. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Namun, tidak semua peristiwa berakhir tanpa korban. Di Dusun Sengkeran, Kabupaten Wonosobo, longsor menimpa dua rumah…

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusulkan UU Perlindungan Guru sebagai payung hukum bagi para tenaga pendidik yang rawan dikriminalisasi jika memberi teguran atau hukuman kepada para siswa. Gibran mencontohkan beberapa kasus kriminalisasi pada guru, seperti di Bengkulu yang kehilangan penglihatan mata kanannya yang rusak akibat dikatapel orang tua murid hingga di Sidoarjo yang harus berhadapan dengan hukum usai mencubit siswanya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan aturan soal perlindungan guru sudah termuat di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen atau UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. “UU perlindungan guru sudah diatur dalam…

Kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang KM 92 yang terjadi pada Senin (11/11/2024) menyita perhatian banyak pihak. Kondisi rem blong truk pengirim barang diduga menjadi pemicu peristiwa tersebut yang melibatkan 17 kendaraan dan menimbulkan jumlah korban sebanyak 30 orang, baik luka berat, ringan, hingga meninggal dunia. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai berulangnya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh truk pengirim barang menjadi indikator carut-marutnya ekosistem industri jasa pengiriman barang di tanah air. “Kecelakaan lalu lintas akibat truk pengirim barang terus berulang. Belum selesai urusan truk wings box ugal-ugalan di Tangerang, kini truk kembali diduga menjadi kecelakaan…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian Sosial, termasuk para pendamping program, agar tetap menjaga netralitas, khususnya jelang Pilkada serentak di 27 November mendatang. Hal tersebut ia ungkapkan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Jajaran Kementerian Sosial di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (12/11/2024) “Tidak boleh ada keberpihakan dalam menyalurkan bantuan sosial,” tegasnya. Pesan ini menjadi penting di tengah dinamika politik, di mana netralitas para pelayan masyarakat adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Selain itu, satu di antara poin yang juga mendapat perhatian besar dalam raker ini adalah permintaan untuk…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menerima kunjungan dari jajaran Delegasi Parlemen Korea Selatan (National Assembly of The Republic of Korea) yang dipimpin oleh Kim Gi Hyeon selaku Anggota Majelis Nasional Korea Selatan dan Mantan Ketua People Power Party. Dalam pertemuan ini, Mardani mengungkapkan pihak Majelis Nasional Korea Selatan mengundang perwakilan DPR untuk menghadiri konferensi di Jakarta terkait penanganan pengungsi Korea Utara. Meski demikian, saat Ini Mardani menjelaskan, akan mengkonsultasikan undangan tersebut dengan Menteri Luar Negeri Indonesia terlebih dahulu. “Pagi ini kami menerima perwakilan dari Majelis Nasional Korea (dan) Koalisi Lintas Partai yang konsentrasi kepada pengungsi…