Penulis: redaksi

Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Kunspek ini bertujuan untuk meninjau kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November 2024 mendatang. Dalam Kunspek tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengingatkan pentingnya netralitas aparatur negara, baik sipil maupun non-sipil. Menurutnya, netralitas ini sangat penting demi menjamin pelaksanaan Pilkada yang luber dan jurdil (langsung, umum, bebas, dan rahasia). “Damai atau tidaknya Jawa Tengah dalam Pilkada ini sangat tergantung pada netralitas penyelenggara, pelaksana, dan penjabat Gubernur, Bupati, serta Walikota. Jika tidak netral, ada potensi Pilkada menjadi tidak damai…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong inovasi yang dapat meningkatkan tingkat partisipasi pemilih pemula dalam Pilkada serentak 2024. Pemilih pemula pada Pilkada 2024 kali ini sebagian besar merupakan generasi Z. Lebih lanjut, legislator dari PDI-Perjuangan itu mendorong KPUD di seluruh daerah untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dia menyampaikan bahwa banyak anak muda dari generasi Z yang tertarik dengan politik untuk aktualisasi diri. “Pemilih pemula dari generasi Z dan milenial ini mencapai hampir 53 persen. Kesadaran mereka untuk memilih tentu berbeda dengan generasi saya,” ujarnya setelah Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kota Semarang, Provinsi Jawa…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, La Tinro La Tunrung, menyoroti potensi besar yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tenggara (Sulteng) namun belum tergarap maksimal, terutama dalam hal pemasukan pajak daerah. Ia menilai salah satu permasalahan utama terletak pada pengelolaan pajak air permukaan yang memiliki peluang besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, khususnya Pasal 30 ayat 5, hubungan keuangan antara pusat dan provinsi harus dimanfaatkan dengan baik. Sebagai contoh, di Provinsi Sulawesi Selatan, pajak air permukaan pada pembangkit listrik dikenakan sekitar 10 rupiah per KWH. Meskipun nilainya kecil, jika menghasilkan satu miliar KWH per…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengeluarkan Israel dari keanggotaan PBB. Menurutnya, Israel harus ditekan dan diisolasi dari komunitas internasional akibat kekejaman yang terus berlangsung. “Tendang keluar Israel dari PBB karena genosida yang dilakukan militer Israel terus berlangsung, dan korban semakin banyak berjatuhan,” kata Mardani dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/11/2024). Selain di Jalur Gaza, Palestina, Israel juga terus meningkatkan ketegangan di Timur Tengah dengan melancarkan serangan ke negara-negara seperti Lebanon dan Suriah. Sejak 7 Oktober 2023, serangan Israel di Gaza telah menyebabkan 43.665 warga Palestina tewas dan 103.076 orang terluka.…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti permasalahan pencemaran sungai di sekitar Kawasan Industri Makassar (KIMA) akibat pembuangan limbah industri. Ia mengungkapkan kekhawatiran atas banyaknya keluhan masyarakat terkait pencemaran di Sungai Tallo dan Sungai Parangloe, yang diduga disebabkan oleh pengelolaan limbah yang tidak memadai. “Kalau saya cari di Google, memang banyak keluhan masyarakat soal pencemaran di Sungai Tallo dan Sungai Parangloe. Keluhan ini sangat mendasar,” ujar Evita Nursanty kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI ke PT Kawasan Industri Makassar (KIMA), Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (13/11/2024). Evita menjelaskan bahwa meskipun PT KIMA…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyoroti minimnya anggaran Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional III Yogyakarta yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM kesejahteraan sosial di wilayah tersebut. “BBPPKS Region III Yogyakarta ini dari Kementerian Sosial melayani wilayah yang cakupannya tidak hanya terbatas di Daerah Istimewa Yogyakarta,” ujar Abidin Fikri usai memimpin Kunjungan Spesifik (Kunspik) Komisi VIII DPR RI ke BBPPKS Regional III Yogyakarta, Rabu (13/11/2024). Kepala BBPPKS Region III sebelumnya mengungkapkan kepada Tim Kunspik Komisi VIII DPR RI bahwa anggaran yang dimiliki sangat terbatas, terutama untuk menjalankan program di seluruh wilayah…

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto yang akrab disapa Titiek Soeharto, memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (13/11/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program pompanisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Titiek Soeharto menegaskan bahwa peningkatan produksi melalui optimalisasi lahan dan peningkatan Indeks Pertanaman Padi di lahan sawah merupakan langkah penting menuju swasembada pangan. “Air merupakan faktor krusial dalam upaya peningkatan produksi padi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan air yang baik melalui infrastruktur irigasi, salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan pompa air melalui program pompanisasi,” jelas Titiek. Dalam kunjungan tersebut, Titiek Soeharto…

Anggota Komisi V DPR RI, Adian Napitupulu, mempertanyakan proses penanganan dan ganti rugi bagi rumah warga yang terdampak pembangunan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi). Ia menegaskan adanya sejumlah rumah warga yang mengalami keretakan akibat kegiatan konstruksi awal, seperti saat pemasangan tiang pancang. “Apakah sudah selesai proses ganti rugi untuk rumah warga yang rusak dan retak-retak? Pada tahap awal pembangunan tol ini, banyak rumah yang retak akibat alat berat dan aktivitas pemasangan tiang pancang. Setahu saya, hingga kini masih belum ada penyelesaian,” ujarnya dalam Rapat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di ruas tol Bocimi, Rabu (13/11/2024). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Mukhlis Basri, menyoroti sejumlah isu strategis dalam penyerapan aspirasi di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, terutama terkait pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang pangan, pendidikan, dan lalu lintas. Dalam kunjungan ini, Ketua DPRD Lampung juga menekankan perlunya pembentukan undang-undang terkait ketahanan pangan guna menghadapi tantangan distribusi pangan di wilayah tersebut. “Seperti yang kami dengar dalam diskusi, salah satu topik utama yang diangkat adalah RUU Perubahan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. RUU ini sangat penting untuk memberikan kepastian dalam pengaturan dan distribusi pangan di Lampung, agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,”…

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, mengungkapkan perhatian mengenai ketidakmerataan kelengkapan alat kesehatan di rumah sakit pemerintah. Menurutnya, baik pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan rumah sakit memiliki fasilitas dan alat kesehatan yang memadai sesuai dengan tingkatannya. “Meski beberapa rumah sakit pemerintah memiliki bangunan yang terlihat megah, banyak yang masih kekurangan alat kesehatan, terutama di daerah-daerah terpencil. Saya berharap hal ini segera diperbaiki agar layanan kesehatan di seluruh Indonesia bisa merata dan adil,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Kesehatan dan rumah sakit vertikal di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2024). Selain itu, Politisi Fraksi PKS itu…