Penulis: redaksi

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pentingnya penguatan regulasi bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperkuat implementasi kebijakan satu data. Ia menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Statistik agar BPS memiliki payung hukum yang lebih kuat sebagai lembaga pengelola data nasional. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan BPS dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara di Medan. “Jangan sampai setiap kementerian atau lembaga memiliki versi data masing-masing. Kita butuh satu sumber data yang terintegrasi, dan BPS harus menjadi acuan utama. Pak Prabowo sudah memberikan contoh bagus dengan menyatakan bahwa tidak ada yang boleh berbicara soal data kecuali BPS.…

Anggota komisi VII DPR RI Erna Sari Dewi mengatakan PT Kawasan Industri Medan (KIM) harus melakukan Riset dan Pengembangan (research and development) untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Oleh karenanya, harus ada upaya yang masif dan maksimal agar investor asing dapat berinvestasi. “Upaya dari KIM belum maksimal melakukan inovasi, terbukti dari data yang diberikan baru, 32 foreign direct investment dari ratusan yang ada di domestik,” ungkap Erna sari Dewi kepada wbindonesia.com usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT KIM beserta jajaran, Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (14/11/2024). Erna Sari Dewi menerangkan, agar investor asing mau berinvestasi, maka harus…

Komisi XII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali. Ketua Tim Kunjungan, Donny Maryadi Oekon mengatakan tujuan kunjungan ini untuk mendalami kinerja, permasalahan, dan dukungan yang dibutuhkan oleh PLN dalam menjaga ketersediaan energi listrik yang stabil di Bali, yang merupakan salah satu destinasi pariwisata utama dunia. “Sebagai provinsi dengan pariwisata utama, Bali harus memiliki ketersediaan energi yang stabil dan andal. Kami ingin mendengar langsung dari PLN dan pemerintah daerah mengenai kendala-kendala yang ada, terutama soal ketersediaan listrik di Bali,” ujar Donny saat membuka diskusi dengan GM PLN UID Bali, Pemerintah Daerah, Perwakilan PT Merco…

Komisi IX DPR RI menilai pelayanan kesehatan rumah sakit vertikal di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sudah cukup paripurna. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IX DPR RI ke RS Kementerian Kesehatan Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (14/11/2024). “Dari apa yang kami dapati di dalam selama kunjungan hari ini ya secara fisik, bangunan, kesiapannya sudah cukup paripurna, ya walaupun memang diakui ada beberapa alat yang masih perlu dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk bisa dilengkapi agar bisa meningkatkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, baik di Sulawesi Selatan,…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar lebih proaktif dalam menangani bahaya timbal bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Sebab, menurutnya, ada banyak produk dengan kandungan timbal tinggi yang beredar di masyarakat. “Bahkan, menurut hasil penelitian, 77% cat di Indonesia memiliki kandungan timbal tinggi, ada yang hingga mencapai 10.000 ppm. Di Amerika sudah ada pembatasan di mana hanya boleh 90 ppm, sementara kita belum ada standar yang jelas,” kata Netty dalam keterangan media, di Jakarta, baru-baru ini. Timbal, yang banyak digunakan dalam cat, bahan bakar, dan produk industri memiliki dampak serius terhadap kesehatan, terutama pada anak-anak. Menurut Netty,…

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan pihaknya mendukung penuh Lampung Tengah dalam mempertahankan status dan peningkatan produksi padi. Mengingat Lampung Tengah telah memberikan produksi padi terbesar di Provinsi Lampung sejak Tahun 2022 berdasarkan data SIScrop. “Seperti yang kita ketahui, Lampung Tengah ini menjadi sentra penghasil beras terbesar untuk Provinsi Lampung. Karena itu, sesuai dengan Astacita Program Prioritas dari Bapak Prabowo untuk swasembada pangan, Komisi IV DPR RI mendukung penuh Lampung Tengah untuk tetap menjaga dan meningkatkan produksi padi,” jelas Alex kepada wbindonesia.com usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Kecamatan Haduyang Ratu,…

Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin menagih komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk maksimalkan penanganan penurunan angka stunting. Sebab, menurutnya, keberpihakan Pemprov NTT terkait persoalan stunting ini masih kurang. “Masih mengandalkan dana desa kan gak boleh begitu karena dana desa itu beda skema dan peruntukannya bukan hanya untuk stunting,” ungkapnya kepada Parlementaria usai pertemuan di kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, Kamis (14/11/2024) Legislator Daerah Pemilihan Jawa Barat IV ini pun berharap agar Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalokasi dana yang besar untuk persoalan stunting ini “Harus dipastikan bahwa di APBD…

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan sejumlah permasalahan terkait tata kelola penerimaan beasiswa pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mendukung Kementerian Keuangan untuk memperbaiki tata kelola LPDP. “Saya kira LPDP ini merupakan lembaga yang penting bagi kita semua, khususnya bagi anak muda yang ingin menempuh pendidikan tinggi, tetapi terbentur dengan keterbatasan finansial. Oleh sebab itulah, negara hadir lewat LPDP sebagai jembatan dalam meraih mimpi agar nantinya bisa kembali dan mengabdi untuk negeri ini. Untuk itu, mohon catatan ini bisa jadi bahan refleksi dan saya mendukung LPDP…

Proyek Bendungan Sidan menunjukkan kemajuan yang signifikan sebesar 96,59 persen, yang mana sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Rencananya, Bendungan Sidan akan siap dioperasikan pada 18 November mendatang. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengapresiasi PT Brantas Abipraya Tbk, yang dipercaya menangani proyek ini, telah berkomitmen memastikan kualitas pengerjaann proyek tersebut. Pernyataan ini ia sampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Kamis (14/11/2024). Selain memenuhi kebutuhan air baku di Kabupaten Bangli, Gianyar, dan Badung, dirinya berharap bendungan ini juga memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi…

Anggota Komisi VI DPR I Nengah Senantara menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian pembangunan Bendungan Sidan untuk mengatasi krisis air di Bali. Dirinya berharap Bendungan Sidan, yang dijadwalkan selesai pada akhir bulan November 2024, bisa segera beroperasi demi memenuhi kebutuhan air baku di Bali. Hal itu mengingat kondisi sejumlah daerah tengah mengalami kesulitan pasokan air. Demikian hal ini ia sampaikan saat ditemui oleh wbindonesia.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Kamis (14/11/2024). Sebab itu, ia mempertanyakan kesiapan PT Brantas Abipraya guna memastikan Bendungan Sidan bisa beroperasi tepat waktu. “Dalam rapat tadi, kami juga mempertanyakan itu,…