Penulis: redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menyoroti pentingnya peran strategis Badan Pangan Nasional (BAPANAS) dalam mengatur distribusi dan pengendalian harga pangan di Indonesia. Menurutnya, pengendalian harga pangan menjadi krusial di tengah fluktuasi harga yang terjadi, terutama untuk bahan pokok seperti beras. Adrianus menyebut, jika harga pangan mengalami kenaikan signifikan, BAPANAS harus mengambil peran aktif melalui langkah pengendalian dan pengawasan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. “Kenyataannya, saat ini masyarakat menghadapi kenaikan harga beras yang terus merangkak naik. Kondisi ini diperparah oleh musim hujan dan bukan masa panen. Di sinilah peran strategis BAPANAS, didukung oleh stakeholder seperti pemerintah daerah,…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman untuk segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 mendatang. Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11), Novita mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kenaikan PPN tersebut terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan pelaku UMKM di Indonesia. “Saya menitipkan pesan agar Kementerian UMKM melalui Bapak Menteri bisa segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan rencana kenaikan tarif PPN 12…

Anggaran sebesar Rp1,7 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2025, sebelum terpisah menjadi dua kementerian, dinilai menjadi tantangan besar bagi pengelolaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. “Penurunan anggaran yang disampaikan Kemenparekraf sebesar 33 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp1,4 triliun. Sementara itu, targetnya cukup besar,” ungkap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, dalam rapat kerja dengan Menteri Pariwisata di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Ia menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran ini dapat memengaruhi berbagai aspek, mulai dari rekrutmen pegawai hingga pengelolaan ekosistem pemangku kepentingan di sektor pariwisata. Sebagai solusi, Chusnunia mengusulkan perlunya kolaborasi dengan…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menerima kunjungan kehormatan dari Charge d’Affaires Kedutaan Besar Korea Selatan, HE Mr. Park Soo-deo, pada Selasa (19/11/2024). Pertemuan tersebut membahas berbagai potensi kerja sama strategis serta komitmen Pemerintah Korea Selatan dalam mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Dukungan tersebut mencakup program mahasiswa gratis, pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara), percepatan pembangunan infrastruktur, serta capacity building di berbagai bidang,” ungkap Dave dalam wawancaranya dengan wbinonesia.com di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta. Lebih lanjut, Dave menegaskan pentingnya percepatan proses persetujuan dari DPR RI terkait agreement agar Duta Besar Korea Selatan yang baru segera dapat bertugas di Indonesia.…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga, mengadakan pertemuan dengan Mirco Günther, Kepala Departemen Asia-Pasifik Friedrich Ebert Stiftung (FES) Berlin, pada Rabu (20/11/2024). Pertemuan ini membahas berbagai aspek kerja sama bilateral, termasuk isu jaminan sosial. “Dengan populasi kita saat ini yang sedang mengalami bonus demografi, namun beberapa tahun mendatang diprediksi akan ada pergeseran di mana populasi lansia lebih banyak dari populasi produktif, bagaimana kita bisa tetap mempertahankan keberlanjutan program jaminan sosial? Ini yang kami perhatikan dan bahas bersama, termasuk dalam kolaborasi dan MoU yang sedang disusun,” ungkap Ravindra. Sebagai bagian dari inisiatif tersebut, FES menawarkan dukungan di tiga…

Setelah beroperasi selama satu tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat transaksi pada bursa karbon yang tergolong masih rendah yaitu hanya Rp37,06 miliar sampai dengan 30 September 2024. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong OJK untuk tingkatkan transaksi perdagangan pada bursa karbon. “Kita punya potensi yang besar dan diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun. Tapi, sampai sekarang, bursa ini masih belum berjalan dengan optimal. Hal ini kemudian membuat pemerintah, khususnya, Kementerian Lingkungan Hidup, berencana untuk mengevaluasi bursa karbon tersebut. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita diperbaiki agar ekosistem bursa karbon bisa berjalan optimal,” tanya Puteri dalam keterangan…

Anggota Komisi III DPR RI, Safarudin, mempertanyakan langkah yang akan diambil Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK, Mirwazi, untuk mensinergikan dewan pengawas dengan komisioner KPK. Ia menyoroti bahwa selama ini sering terjadi miskomunikasi antara dewan pengawas, komisioner KPK, dan penyidik dalam proses penyidikan. “Kita tahu, di KPK itu antara dewan pengawas, ketua KPK, dan para komisioner, termasuk penyidiknya, sering terjadi miskomunikasi. Kadang-kadang mungkin ketua dan komisionernya merasa dewan pengawas terlalu jauh dalam melakukan langkah-langkah pengawasan,” ujar Safarudin dalam Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024-2029 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Menanggapi pertanyaan Safarudin, Mirwazi mengakui…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mengingatkan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) KPK agar menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi dan tanpa drama. Ia menekankan bahwa Dewas KPK harus memiliki integritas serta independensi yang kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga pemberantasan korupsi. “Saya tidak bertanya, hanya ingin menyampaikan pesan. Jika Ibu terpilih nanti sebagai Dewas, Ibu harus memiliki integritas dan independensi yang kuat terhadap lembaga yang Ibu awasi,” ujar Sahroni kepada Cadewas Elly Fariani dalam Rapat Konsultasi dan Pendalaman Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan 2024-2029, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga…

Badan Keahlian DPR RI yang merupakan supporting system bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), berperan memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam melaksanakan fungsinya, baik fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, maupun diplomasi. Dengan adanya dukungan keahlian yang diberikan pada pelaksanaan fungsi-fungsi DPR RI maka Badan Keahlian DPR RI bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) melakukan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama Penelitian, Kajian, dan Kegiatan Akademik lainnya yang diperlukan. “Kerja sama ini bagian dari upaya kami dalam membangun kemitraan dengan stakeholders dalam pembentukan Undang-Undang, kami memandang bahwa Westminster Foundation for Democracy (WFD) merupakan mitra strategis dalam rangka optimalisasi…

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengingatkan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029 agar menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia menegaskan pentingnya Dewas KPK menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya. “Maksudnya, mengawasi agar tetap on the track sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur,” kata Hinca dalam sesi pendalaman dengan calon anggota Dewas (Cadewas) Mirwazi, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024). Hinca juga meminta pandangan dari Mirwazi terkait kinerja Dewas KPK saat ini. “Pertanyaan saya, menurut Bapak, Dewas yang sekarang sudah on the track atau belum?” tanyanya. Lebih lanjut, Hinca meminta Mirwazi, jika terpilih nanti,…