Penulis: redaksi

Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk membahas Program Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti kualitas paparan yang disampaikan oleh BSN dan meminta perbaikan signifikan. Evita Nursanty menegaskan bahwa format anggaran yang disampaikan oleh BSN perlu disesuaikan dengan target yang ditetapkan. “Ke depan format dari anggaran ini diperbaiki. Bapak melakukan pembinaan, pelatihan, sosialisasi, supaya target 2.000 UMKM ke depan ini tercapai, begitu juga target 900 pelaku usaha. Presentasi bapak ke depan diperbaiki,” ujarnya pada rapat tersebut di…

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistan menilai dirinya tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi PLN dalam transisi energi hijau. Ia menyoroti ketergantungan yang masih tinggi pada energi fosil, yakni 85 persen dari total kapasitas energi 93 GW. “Isu ini harus ditangani dengan strategi khusus guna mengurangi ketergantungan secara bertahap,” dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Perlu diketahui, integrasi energi hijau dalam bauran energi nasional menjadi salah satu prioritas utama PLN. Berdasarkan laporan yang diterima, kontribusi energi hijau terkini berada…

Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyoroti peran strategis Pertamina dalam mendukung kemandirian energi nasional sesuai visi Presiden Prabowo Subianto. Ia memberikan catatan kritis terhadap sejumlah isu penting, termasuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan kualitas produk energi. Salah satu perhatian utamanya adalah polemik rencana pencabutan subsidi Pertalite bagi pengemudi ojek online (ojol), yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat (29/11/2024). Menurut Mufti, keputusan tersebut dapat berdampak serius pada sekitar empat juta pengemudi ojol yang menggantungkan hidup pada profesi ini. “Ketika subsidi ini dicabut, ojol akan menghadapi tantangan besar. Mereka sudah terbebani tarif aplikasi hingga 20 persen dan…

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti rencana pemerintah yang akan melakukan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Menurutnya, pensiun dini PLTU merupakan bagian dari strategi transisi energi. “Pembangunan PLTU membutuhkan dana besar. Jika memang harus dipensiunkan, kita harus mencari solusi agar investasi ini tidak terbuang sia-sia dan tetap memiliki nilai,” terang Kawendra dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta subholding di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024). Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mengapresiasi capaian PT PLN (Persero) yang pernah menduduki peringkat teratas di Asia…

Anggota Komisi XII DPR RI, Nevi Zuairina menekankan pentingnya elektrifikasi 100 persen di seluruh Indonesia dan memastikan bahwa setiap rumah – bukan hanya desa – memiliki akses listrik yang memadai. Menurutnya, pemenuhan terhadap elektrifikasi 100 persen merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi Sila Kelima Pancasila, di mana seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan pelayanan yang baik, termasuk dalam hal penyediaan listrik. Nevi menjelaskan bahwa elektrifikasi harus dilihat dari perspektif akses listrik di setiap rumah di seluruh Indonesia. Target tahun 2025 menjadi momen krusial, di mana diharapkan semua rumah telah terpasang meteran listrik. Menurut laporan yang diterima, masih terdapat ribuan rumah di…

Anggota Komisi XII DPR RI Rokhmat Ardiyan menegaskan dukungan penuh kepada Dewan Energi Nasional (DEN) dalam upaya mencapai kedaulatan energi di Indonesia. Dalam keterangan yang diterima Parlementaria, Rohmat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil DEN dalam melaksanakan tugas yang telah diamanatkan oleh Presiden Prabowo Rohmat menjelaskan bahwa salah satu program strategis yang didukung oleh Komisi XII adalah Program B50. Program ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor energi, yang selama ini menghabiskan banyak devisa negara. Dengan implementasi program ini, diharapkan dapat tercipta kemandirian energi yang lebih baik dan berkelanjutan. Lebih lanjut, Rokhmat menyatakan komitmen Komisi XII untuk mendukung pengembangan energi terbarukan…

Anggota Komisi V DPR RI, Tamanuri menilai kesiapan mitra Komisi V DPR RI dalam menyambut libur Natal dan tahun baru sudah cukup baik. Meski begitu ia meminta berbagai pihak untuk bersiap menghadapi cuaca ekstrem di akhir tahun yang berpotensi menimbulkan gangguan di libur Natal dan tahun baru (Nataru). “Kesiapan dari masing-masing instansi sudah cukup, lumayan. Kami sendiri di Komisi V sudah mengunjungi 3 tempat yaitu Medan, Surabaya dan (Pelabuhan) Merak. Semuanya sudah siap akan tetapi karena kondisi sekarang ini yang tidak bisa kita perkirakan karena yang namanya (cuaca) ekstrem,” tuturnya saat ditemui di Senayan, Jakarta pada Rabu (4/12/2024). Legislator Dapil…

Anggota DPR RI memiliki hak yang melekat, yang salah satunya adalah Hak Protokoler. Namun, terkadang, publik menilai hak ini meresahkan karena dirasa mengganggu aktivitas masyarakat. Persoalan Hak Protokoler ini mengemuka dalam Kunjungan Kerja Badan Usaha Rumah Tangga (BURT) DPR RI saat meninjau Bandara Adi Soemarmo di Boyolali, Jawa Tengah, Senin (02/12/2024). Dalam kesempatan itu, Anggota BURT DPR RI Rajiv mengingatkan agar para mitra, PT Angkasa Pura dan PT Gapura Angkasa bisa tetap mengutamakan masyarakat. “Ya terkadang kan ketika (publik) dengar nama DPR sudah sensitif duluan, pikirannya ke arah negatif. Jadi, pasti meskipun mungkin yang dilakukan tidak salah, tetap akan dipandang…

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut baik kebijakan Presiden Prabowo yang menetapkan rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Ia menyebut langkah ini sebagai upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di tengah tingginya biaya hidup. “Kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen ini merupakan hasil formula penghitungan UMP yang tentunya memerhatikan faktor inflasi, indeks tertentu, pertumbuhan ekonomi, dan menuju terpenuhinya kebutuhan hidup layak. Hal ini harus dilihat dari sisi hadirnya komitmen pemerintah dalam menjawab keluhan pekerja di Tanah Air,” terang Netty dalam rilis yang diterima WBIndonesia.com, Rabu (4/12/2024). Netty juga memberikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan, Prof.…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menyoroti pernyataan Ustaz Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang dianggap menghina penjual es teh saat berdakwah. Ia meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera menerapkan sertifikasi bagi seluruh juru dakwah di Indonesia guna memastikan materi dakwah tetap sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. “Kasus penghinaan yang terjadi kepada tukang es teh oleh seorang juru dakwah harus menjadi pembelajaran bagi kita. Kementerian Agama perlu melakukan sertifikasi juru dakwah,” ujar Maman dalam rilis yang diterima WBIndonesia.com, Rabu (4/12/2024). Insiden ini memicu kritik dari masyarakat dan berbagai tokoh. Gus Miftah, yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan…