Penulis: redaksi

Komisi VI DPR RI memastikan kesiapan PT Pelni dan PT ASDP Indonesia Ferry dalam melayani lonjakan penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). Dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan pada Jumat (6/12/2024), Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Khalid, menyatakan bahwa berbagai langkah antisipasi telah disiapkan untuk mengakomodasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan mencapai ratusan ribu orang. “Kesiapan Pelni dan ASDP untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama Natal dan Tahun Baru, alhamdulillah, telah dilakukan. Pergerakan penumpang pada masa mudik dan arus balik diperkirakan mencapai 10.000 hingga 500.000 orang. Secara sarana, prasarana, maupun kesiapan SDM, semuanya telah dipersiapkan dengan sangat…

Read More

Erupsi Gunung Lewotobi tidak hanya meninggalkan dampak fisik dan sosial, tetapi juga membuka mata tentang ketimpangan pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati menegaskan pentingnya momentum bencana ini sebagai pengingat Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia. Lebih dari 5.700 siswa terdampak erupsi Gunung Lewotobi, sebagian besar kehilangan akses terhadap ruang kelas yang layak. Demikian tanggapan tersebut disampaikannya kepada WBIndonesia.com usai memimpin kunjungan kerja reses dengan para pemangku kepentingan sektor pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (6/12/2024). “Ini bukan sekadar bencana alam, tapi potret ketimpangan pendidikan kita. Kalau infrastruktur dasar saja…

Read More

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2024 menurun dari beberapa penyelenggaraan sebelumnya. Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) Mochamad Afifuddin mengatakan partisipasi pemilih dalam Pilkada se-Indonesia rata-rata hanya sekitar 68 persen. Padahal, menurut data KPU, partisipasi pemilih dalam Pemilu 2024 mencapai 81,78 persen. Melihat hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan setidaknya ada beberapa hal yang menjadi faktor menurunnya tingkat partisipasi pemilih tersebut. Pertama adalah kejenuhan yang dirasakan masyarakat ketika Pemilu dan Pilkada berlangsung pada tahun yang sama. “Kejenuhan akan pemilihan dalam tahun yang sama itu yang paling nyata,” kata Dede kepada Parlementaria, di Surabaya,…

Read More

Berdasarkan laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Juni 2024 mencapai 265.346 orang. Dari jumlah itu, over kapasitas lapas di Indonesia mencapai 89%. Overkapasitas ini terjadi hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Lapas Kerobokan, Kuta, Bali. Untuk mengatasi solusi tersebut, Kalapas Kerobokan RM. Kristyo Nugroho membangun ulang Lapas Kelas IIA Kerobokan di beberapa blok. Mulai dari wisma maksimum security, wisma medium security, aula terbuka hingga aula tertutup. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi XIII mendukung agar pembangunan lapas ini bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat. “Sebagaimana kebanyakan lapas yang ada di pulau Jawa-Bali, terjadi overcapacity.…

Read More

Anggota Komisi VIII DPR, Abdul Fikri Faqih, menyatakan bahwa permasalahan status kepemilikan tanah Kantor Urusan Agama (KUA) perlu segera mendapat perhatian. Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa hanya 56% dari total tanah di Sumatera Selatan yang dikuasai oleh Kementerian Agama yang benar-benar berada di bawah kewenangannya. Sementara itu, sebagian besar lainnya masih berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan entitas lainnya. Abdul Fikri menegaskan bahwa Kementerian Agama harus segera mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjelas status tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemda atau Pemprov. Komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi juga diperlukan…

Read More

Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menekankan pentingnya peran koperasi dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian, peternakan, dan kelautan. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Makassar, Jumat (6/12/2024). “Kekuatan ekonomi kita sebenarnya ada di bawah, dari sektor petani, peternakan, dan kelautan. Sektor-sektor ini adalah yang paling strategis untuk membangun ketahanan pangan nasional serta menciptakan banyak lapangan kerja,” ujar Rachmat Gobel. Ia menambahkan bahwa koperasi dan PNM, yang merupakan bagian dari BUMN, memiliki peran vital bukan hanya sebagai pelaku bisnis, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menurutnya,…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk meninjau langsung berbagai isu terkait penegakan hukum di wilayah tersebut. Dalam kunjungan ini, dirinya didampingi oleh jajaran Polda Sultra, petinggi Kejaksaan Tinggi (Kejati), perwakilan Pengadilan Negeri, serta sejumlah stakeholder terkait lainnya. Kunjungan ini menjadi ajang diskusi intensif mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi penegak hukum di Sultra. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah minimnya sarana dan prasarana (sarpras) penunjang bagi institusi penegak hukum. Keterbatasan tersebut dinilai menjadi kendala dalam menegakkan hukum secara optimal, terutama dalam menangani maraknya aktivitas tambang ilegal yang menjadi perhatian serius…

Read More

Komisi XI DPR RI menyoroti anomali data pada capaian kinerja pembangunan yang terjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rapat kunjungan kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Yogyakarta, dipaparkan data capaian Indeks Pembangunan Manusia di DIY merupakan yang nomor 2 tertinggi di Indonesia namun angka ketimpangan yang ada malah menempati urutan pertama dan melampaui rata-rata rasio gini nasional. Menanggapi data yang dipaparkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menilai perlu adanya penyempurnaan penyajian data dalam mengukur capaian pembangunan. Ia lantas memberikan contoh pengukuran rasio gini atau tingkat kesenjangan yang saat ini masih berdasarkan pengeluaran. “Tentu kalau basis data pengeluaran…

Read More

Jawa Timur merupakan provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Di tahun 2024, Jatim memperoleh alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pendapatan negara sebesar Rp2,77 triliun. Anggaran ini berasal dari 3 persen total penerimaan negara sebesar Rp129 triliun. Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan, Provinsi Jatim mengusulkan agar DBHCHT yang selama ini sebanyak 3 persen, bisa ditingkatkan persentasenya. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi II dengan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dan jajaran, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (7/12/2024). “Ke depan kalau memang bisa sih lebih ditingkatkan persentasenya. Tadi ada permintaan dari Jawa…

Read More

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin mengunjungi Jawa Timur pada Jumat (6/12/2024) untuk mendalami berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Timur. Berbagai aspek yang menjadi fokus Komisi II diantaranya adalah pelayanan publik, pertanahan, hingga soal perubahan UU HKPD (Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Zulfikar menjelaskan, dari aspek pelayanan publik, Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki aspek pelayanan publik yang semakin baik. Meski masih ada sekitar 7 (tujuh) kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum menyediakan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, ia terus…

Read More