Penulis: redaksi

Pemerintah berwacana melarang pengemudi ojek online (ojol) menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menanggapi rencana tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak, dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Menurut Amin, kebijakan ini dinilai tidak berpihak pada pelaku usaha mikro. “Pada hakikatnya pengemudi ojol merupakan pelaku usaha mikro, yang mereka jual adalah jasa transportasi. Mereka layak dapat bantuan,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Jumat (29/4/2024). Politisi Fraksi PKS itu membeberkan bahwa pengemudi ojek online adalah bagian dari pelaku usaha mikro yang menopang perekonomian keluarga. Dalam banyak kasus, mereka mengandalkan subsidi BBM untuk menjaga biaya operasional tetap rendah sehingga penghasilan…

Ketua Komisi XII DPR-RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol). Pemerintah dipastikan membuat keputusan yang berpihak pada masyarakat. “Bahwa masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan,” kata Bambang dalam keterangannya, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024. Dia memastikan Fraksi Golkar di DPR RI mendukung para ojol untuk mendapatkan subsidi BBM. Salah satunya, para ojol harus dipastikan tetap mendapat mengisi pertalite. “Dan pada dasarnya fraksi Golkar mendukung para ojol itu untuk dapat diberikan dukungan subsidi BBM, seperti pertalite itu mereka masih…

Komisi III DPR RI soroti aksi Aipda R, Anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, yang diduga melakukan penembakan terhadap siswa SMKN 4 Semarang berinisial GRO (17) hingga tewas pada Minggu (24/11/2024) dini hari. Atas tindakan ini, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendesak agar dilakukan evaluasi, khususnya pada Kepala Kepolisian Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Semarang, Komisaris Besar (Besar) Polisi Irwan Anwar. “Banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa Kapolres-nya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga, karena Kapolres-nya ini setelah kejadian, saya telpon saja tidak angkat telpon,” kata Habiburokhman dalam Konferensi Pers Pimpinan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR…

Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara (PA3KN) Badan Keahlian DPR RI menerima kunjungan dari National Assembly Budget Office (NABO) Korea Selatan di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta, Jumat (29/11/2024). Dalam kesempatan itu, Kepala Pusat Analisis Keparlemenan Achmad Sani Alhusain mengaku diskusi dalam pertemuan tersebut cukup menarik. “Ini merupakan rangkaian pertemuan dari kemarin waktu (pertemuan) dengan Sekretariat Jenderal dan sekarang mereka ingin ketemu langsung dengan PA3KN untuk membahas lebih detail terkait dengan peran-peran supporting system dalam fungsi anggaran di DPR. Oleh karena itu, terdapat diskusi yang cukup menarik bagaimana kita bisa memperlihatkan atau PA3KN bisa menjelaskan kepada NABO bahwa kerja-kerja Pusat ini bukan hanya sifatnya pasif tapi juga proaktif memberikan masukan…

Anggota Banggar DPR RI Yuliansyah menyerukan perlunya transformasi sektor ketahanan pangan dengan menekankan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat. Ia menilai dengan adanya kesinergisan tersebut maka memperbesar peluang untuk memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kita perlu bergerak bersama, dari pusat hingga desa, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri. Sektor ini tidak hanya tentang produksi, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat,” ungkap Yuliansyah dalam agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (28/11/2024). Ia mengingatkan pemerintah…

Anggota Komisi X DPR RI Once Mekel mengapresiasi adanya Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di satuan pendidikan sebagai salah satu bentuk upaya serius pemerintah dalam menangani masalah kekerasan di lingkungan di lingkungan sekolah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Ristek Nomor 46 Tahun 2023 yang menyebutkan perlunya pembentukan satuan penanganan tindak kekerasan di sekolah. “Tentu harapan kita semua Indonesia jauh dari kekerasan apalagi di satuan pendidikan di sekolah harusnya bebas dari kekerasan seksual, bullying, dan intoleransi. Saya juga menyinggung supaya kita harus mengedepankan budaya non violence yang harus dimulai dari keluarga dan juga lingkungan kita sendiri,” jelas Once kepada WBIndonesia.com dalam Kunjungan Kerja…

DPR RI melalui Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mendukung keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait surat perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Menurutnya, keputusan ICC menerbitkan surat penangkapan kepada Perdana Menteri Israel sebagai langkah yang tepat untuk menghentikan pembantaian di Gaza Palestina. ICC juga mengeluarkan surat perintah untuk mantan menteri pertahanan Netanyahu dan kepala militer Hamas Mohammed Deif, yang diklaim Israel tewas dalam serangan udara di Gaza pada bulan Juli. Mardani mengatakan kemerdekaan Palestina disebutkan dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,…

Anggota komisi X DPR RI Ledia Hanifa mengusulkan setiap sekolah membuat program pelatihan pengasuhan untuk orang tua. Alasannya, ia menilai karena tidak semua orang tua memiliki pengetahuan yang cukup dalam untuk meredam aksi perundungan. Hal itu mengingat dorongan untuk melakukan aksi perundungan dapat bersumber dari lingkungan terdekat, seperti keluarga. Selain itu juga harus ada penguatan peran guru bimbingan konseling untuk mencegah aksi perundungan di sekolah. Demikian disampaikan Ledia Hanifa kepada WBIndonesia.com usai mengunjungi SMP N 15 kota Pekanbaru dan pertemuan dengan PJ walikota Pekanbaru, kepala dinas pendidikan Pekanbaru, KPAI Pekanbaru serta perwakilan komite sekolah kita Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Riau, Kamis (28/11/2024). “Tidak…

Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf memberikan solusi dalam rangka menangani persoalan perundungan di sekolah. Solusi tesebut mencakup edukasi tentang perundungan, serta memperkuat pemahaman guru Bimbingan Konseling (BK). Dua hal ini, ia menilai dapat menyelesaikan persoalan perundungan di sekolah. “Diperlukan edukasi terkait perundungan agar tidak terjadi kekerasan lagi, kemudian dengan memperkuat guru BK. Itu saya sangat setuju dengan kebijakan Pak Menteri yang sekarang,” katanya saat diwawancarai WBIndonesia.com usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi X di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Kamis (28/11/2024). Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan bahwa terkait guru BK sesungguhnya sudah diajarkan segala metode untuk menyelesaikan persoalan…

Wilayah perbatasan Indonesia menyimpan potensi besar bagi penerimaan negara. Walakin, wilayah tersebut kerap kali menghadapi tantangan serius terkait kebocoran transaksi ilegal dan minimnya pengawasan. Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Jazilul Fawaid menyoroti hal ini usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Banggar DPR RI ke Kalimantan Barat, sebagai salah satu provinsi dengan perbatasan darat terpanjang di Indonesia. “Kalimantan Barat memiliki perbatasan sepanjang 900 kilometer dengan hanya sembilan pintu resmi. Sementara itu, ada lebih dari 200 jalur ilegal yang digunakan untuk perdagangan barang, termasuk barang ilegal dan penghindaran pajak,” ujar Jazilul kepada WBIndonesia.com usai mengikuti agenda Kunjungan Kerja Banggar DPR RI…