Penulis: redaksi

Berdasarkan laporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pada Juni 2024 mencapai 265.346 orang. Dari jumlah itu, over kapasitas lapas di Indonesia mencapai 89%. Overkapasitas ini terjadi hampir di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, termasuk di Lapas Kerobokan, Kuta, Bali. Untuk mengatasi solusi tersebut, Kalapas Kerobokan RM. Kristyo Nugroho membangun ulang Lapas Kelas IIA Kerobokan di beberapa blok. Mulai dari wisma maksimum security, wisma medium security, aula terbuka hingga aula tertutup. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi XIII mendukung agar pembangunan lapas ini bisa terselesaikan dengan cepat dan tepat. “Sebagaimana kebanyakan lapas yang ada di pulau Jawa-Bali, terjadi overcapacity.…

Anggota Komisi VIII DPR, Abdul Fikri Faqih, menyatakan bahwa permasalahan status kepemilikan tanah Kantor Urusan Agama (KUA) perlu segera mendapat perhatian. Berdasarkan hasil penelusuran, diketahui bahwa hanya 56% dari total tanah di Sumatera Selatan yang dikuasai oleh Kementerian Agama yang benar-benar berada di bawah kewenangannya. Sementara itu, sebagian besar lainnya masih berada di bawah penguasaan Pemerintah Daerah (Pemda), Pemerintah Provinsi (Pemprov), dan entitas lainnya. Abdul Fikri menegaskan bahwa Kementerian Agama harus segera mengambil langkah untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperjelas status tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemda atau Pemprov. Komunikasi yang lebih intensif dengan Pemerintah Provinsi juga diperlukan…

Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, menekankan pentingnya peran koperasi dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis sektor pertanian, peternakan, dan kelautan. Hal ini disampaikannya dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Makassar, Jumat (6/12/2024). “Kekuatan ekonomi kita sebenarnya ada di bawah, dari sektor petani, peternakan, dan kelautan. Sektor-sektor ini adalah yang paling strategis untuk membangun ketahanan pangan nasional serta menciptakan banyak lapangan kerja,” ujar Rachmat Gobel. Ia menambahkan bahwa koperasi dan PNM, yang merupakan bagian dari BUMN, memiliki peran vital bukan hanya sebagai pelaku bisnis, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi rakyat. Menurutnya,…

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk meninjau langsung berbagai isu terkait penegakan hukum di wilayah tersebut. Dalam kunjungan ini, dirinya didampingi oleh jajaran Polda Sultra, petinggi Kejaksaan Tinggi (Kejati), perwakilan Pengadilan Negeri, serta sejumlah stakeholder terkait lainnya. Kunjungan ini menjadi ajang diskusi intensif mengenai berbagai permasalahan yang dihadapi penegak hukum di Sultra. Salah satu isu utama yang disampaikan adalah minimnya sarana dan prasarana (sarpras) penunjang bagi institusi penegak hukum. Keterbatasan tersebut dinilai menjadi kendala dalam menegakkan hukum secara optimal, terutama dalam menangani maraknya aktivitas tambang ilegal yang menjadi perhatian serius…

Komisi XI DPR RI menyoroti anomali data pada capaian kinerja pembangunan yang terjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rapat kunjungan kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Yogyakarta, dipaparkan data capaian Indeks Pembangunan Manusia di DIY merupakan yang nomor 2 tertinggi di Indonesia namun angka ketimpangan yang ada malah menempati urutan pertama dan melampaui rata-rata rasio gini nasional. Menanggapi data yang dipaparkan, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie O.F.P menilai perlu adanya penyempurnaan penyajian data dalam mengukur capaian pembangunan. Ia lantas memberikan contoh pengukuran rasio gini atau tingkat kesenjangan yang saat ini masih berdasarkan pengeluaran. “Tentu kalau basis data pengeluaran…

Jawa Timur merupakan provinsi penghasil tembakau terbesar di Indonesia. Di tahun 2024, Jatim memperoleh alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pendapatan negara sebesar Rp2,77 triliun. Anggaran ini berasal dari 3 persen total penerimaan negara sebesar Rp129 triliun. Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin menjelaskan, Provinsi Jatim mengusulkan agar DBHCHT yang selama ini sebanyak 3 persen, bisa ditingkatkan persentasenya. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi II dengan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono dan jajaran, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (7/12/2024). “Ke depan kalau memang bisa sih lebih ditingkatkan persentasenya. Tadi ada permintaan dari Jawa…

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin mengunjungi Jawa Timur pada Jumat (6/12/2024) untuk mendalami berbagai aspek terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah di Jawa Timur. Berbagai aspek yang menjadi fokus Komisi II diantaranya adalah pelayanan publik, pertanahan, hingga soal perubahan UU HKPD (Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Zulfikar menjelaskan, dari aspek pelayanan publik, Jawa Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki aspek pelayanan publik yang semakin baik. Meski masih ada sekitar 7 (tujuh) kabupaten/kota di Jawa Timur yang masih belum menyediakan Mal Pelayanan Publik. Untuk itu, ia terus…

Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tengah berduka. Pergeseran tanah dan longsor yang terjadi di Desa Mekarsari telah meninggalkan luka mendalam bagi warganya. Infrastruktur yang hancur, jalanan terputus, dan ratusan jiwa mengungsi menyiratkan perjuangan baru untuk bangkit. Namun, di tengah kesulitan itu, ada harapan yang mulai menyala—didorong oleh kehadiran para pemimpin dan relawan yang tak tinggal diam. Pada Jumat (6/12/2024) Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, melangkah ke lokasi bencana dengan tujuan lebih dari sekadar meninjau. Kehadirannya adalah bentuk nyata dari upaya kemanusiaan: memberikan bantuan, memastikan penanganan berjalan cepat, dan membawa pesan bahwa warga tidak sendiri. “Ini tugas…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Imigrasi Bandara Ngurah Rai memperketat pengawasan dalam rangka mencegah masuknya buronan interpol ke wilayah Indonesia. Mengingat, Bali sekarang memasuki masa overtourism atau padat wisatawan. Ia menilai, kondisi ini memudahkan buron-buron interpol untuk beraktivitas di Indonesia. “Di sini juga sudah mengarah pada terjadinya overtourism kelebihan banyak tuh tulis-turis yang datang ke sini yang memanfaatkan ya kemudahan-kemudahan, baik tinggal untuk bekerja bahkan juga melakukan tindakan-tindakan yang kriminal.” ujar Andreas kepada WBIndonesia.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII di Denpasar, Bali, Jumat (6/12/2024). Andreas juga menilai bahwa untuk mendukung upaya tersebut, penting sekali bagi pemerintah meningkatkan teknologi dan…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sekolah di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Sekolah yang seharusnya menjadi tempat belajar nyaman justru menghadapi kendala serius, baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas pendidikan. “Kita tidak boleh lagi melihat sekolah dalam kondisi seperti itu. SMP ini bahkan tidak jauh dari pusat kota, tetapi fasilitasnya sungguh memprihatinkan,” tutur Himmatul kepada WBIndonesia.com usai meninjau SMP Negeri 7 Kupang Tengah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Jumat (6/12/2024). Menurutnya, kondisi sekolah tersebut menunjukkan minimnya keseriusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, padahal pendidikan menjadi amanat konstitusi yang sudah tercantum dalam UUD 1945. Politisi Fraksi…