Penulis: redaksi

Pemerintah bersama DPR RI telah menyepakati penurunan biaya haji atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan biaya, Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang berharap Pemerintah tetap memperhatikan kualitas pelayanan ibadah haji untuk tetap dijaga dengan baik.  “Tentu kami mengharap bahwa pemerintah kalaupun turun pembiayaan Haji dibanding usulan maupun pembiayaan di tahun lalu, tetapi layanan tetap menjadi yang terbaik dan masyarakat atau jemaah kita menikmati perjalanan ibadah dengan pelayanan yang memadai,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, Kepala BPH dan Kepala BPKH serta jajaranya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta,…

Read More

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Abdul Wachid,  menetapkan biaya haji tahun 2025 telah disepakati sebesar Rp55.431.750,78 yang harus dibayar oleh jemaah.  “Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH atau yang dibiayai, yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jamaah sebesar Rp55.431.750,78 atau sebesar 62 persen dari Bipih Tahun 1446 Hijriyah atau 2025 Masehi,” ujarnya saat membacakan Laporan Hasil Pembahasan Panja BPIH di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (06/01/2024). Sementara itu, besaran BPIH Penyelenggaraan Haji Tahun 1446 H atau 2025 M adalah sebesar Rp89.410.258,79. Angka ini mengalami penurunan sebesar Rp4.000.027,21…

Read More

Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Kelompok Persahabatan Parlemen Swedia-Indonesia. Pertemuan ini membahas berbagai potensi kerja sama, mulai dari bidang pertahanan, pendidikan, kecerdasan buatan (AI), hingga pengembangan teknologi telekomunikasi. “Kita tahu teknologi Ericsson di 5G sangat baik, dan mereka bahkan sedang mengembangkan 6G. Kalau mereka tidak datang, kita mungkin tidak punya kesempatan untuk menjalin kerja sama ini,” ujar Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, dalam wawancara dengan WBIndonesia.com, usai pertemuan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Utut menekankan bahwa pertemuan ini bukan sekadar kunjungan kehormatan, melainkan diskusi yang sangat produktif. “Ke…

Read More

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani mengapresiasi rencana kembalinya Ujian Nasional (UN) pada 2026 oleh Kemendikdasmen. Meskipun demikian, ia menekankan agar pelaksanaan UN menggunakan sistem komputerisasi atau digital, bukan dengan cara manual. Sehingga, penerapan dari sistem ini diharapkan mengurangi potensi kecurangan. Lalu Ari, sapaan akrabnya, mengatakan pihaknya mengapresiasi rencana pelaksanaan UN pada 2026. Namun, ungkapnya, pelaksanaan ujian tersebut tidak boleh lagi menggunakan format lama. “Kami sudah sampaikan ke Mendikdasmen, silahkan laksanakan ujian nasional, tapi jangan pakai format lama atau cara manual,” papar Lalu Ari melalui rilis yang diterima oleh WBIndonesia.com, di Jakarta, Senin (6/1/2025). Sebelumnya, penerapan UN menggunakan…

Read More

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka menyusun draf dan Naskah Revisi Undang-undang Pemilu. Terlebih lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Dijelaskan Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini, sejatinya RUU Pemilu sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 dan menjadi usulan DPR. Sehingga, ini berarti DPR yang akan menyusun draf RUU dan naskah akademik RUU tersebut. Meski demikian, pihaknya mendengar bahwa Menteri Dalam Negeri kini tengah menyusun dua dokumen itu. “Kami akan menyusun dan saya dengar…

Read More

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI DPR RI, Bramantyo Suwondo memimpin pertemuan persahabatan dengan Kelompok Persahabatan Parlemen Swedia-Indonesia, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025). Pertemuan pertama di tahun 2025 ini menandakan 75 tahun hubungan diplomatik yang dikenal dengan istilah diamond jubilee. Dalam pertemuan yang didampingi oleh Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga tersebut, kedua parlemen membahas mengenai kerja sama sektor kesehatan dan pendidikan. Parlemen Swedia pun mengapresiasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Indonesia yang berlangsung sukses. “Mereka sangat mengapresiasi dan juga memberikan selamat atas sukses yang berjalan Pemilu dan juga Pemilukada yang menurut mereka merupakan sangat luar…

Read More

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menyebut tahun 2024 merupakan tonggak penting dalam perjalanan penegakan hukum di Indonesia dengan menghadapi tantangan utama dalam membangun keadilan yang transparan dan inklusif, sekaligus beradaptasi dengan perubahan zaman. Meski demikian, Adies menilai pemberantasan korupsi tetap menjadi sorotan utama. “Dengan hadirnya pimpinan dan dewan pengawas yang baru di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diharapkan dapat membawa angin segar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kepemimpinan yang tegas, independen, dan berintegritas sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap KPK,” kata Adies dalam keterangannya kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Senin (6/1/2025). Melalui upaya reformasi internal yang lebih kuat, peningkatan transparansi, dan…

Read More

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menyoroti masalah over-kapasitas di lembaga pemasyarakatan, khususnya untuk narapidana kasus narkoba. Kondisi ini, kata Adies, menimbulkan tekanan besar terhadap sistem pemasyarakatan dan memerlukan solusi segera. “Koordinasi antar-aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, diperlukan untuk mencari pendekatan yang lebih efektif dalam menangani kasus narkoba. Alternatif seperti rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan penyederhanaan proses hukum untuk pelanggaran ringan, perlu dipikirkan agar menjadi bagian dari strategi untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan,” kata Adies dalam keterangannya kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Senin (6/1/2025). Adies menilai penerapan hukuman kerja sosial dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang…

Read More

 Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menilai perlu ada kajian dan analisa dalam rangka menilai sisi positif dan negatif wacana libur sekolah selama Ramadan. Diketahui, sebelumnya, Mendikdasmen Prof Abdul Mu’ti dan Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’I menyampaikan wacana diliburkannya sekolah selama Bulan Ramadan mendatang.  Kendati demikian, wacana kebijakan itu belum dibahas lebih lanjut di lingkungan Kemenag maupun antarkementerian. “Nah kalau kita mau, katakanlah ada target kalau mau satu bulan libur berarti ada penugasan-penugasan. Penugasannya apa sih? Nah itu juga jadi bagian yang perlu dicermati,” jelas Ledia Hanifa dalam keterangan kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Senin (6/1/2024) Kalaupun tidak libur, lanjut Ledia,…

Read More

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menyebut tahun 2024 menjadi tahun yang penuh tantangan sekaligus pencapaian bagi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan RI. Menurut Adies, berbagai permasalahan seperti penanganan kasus Judi online, peredaran narkotika, hingga ancaman terorisme, adalah pembuktian aparat kepolisian berhasil menunjukkan profesionalisme dan ketangguhannya. Meskipun demikian, berbagai peristiwa juga di internal Polri memicu perhatian publik. “Kasus penembakan antarsesama anggota kepolisian di Solok Selatan, Sumatera Barat, Polisi tembak siswa SMK di Semarang, polisi bunuh ibu kandung di Cileungsi, kasus Rudy Soik di NTT, serta penolakan pengamanan oleh Polri sebelum terjadi kasus penembakan di Rest Area Km 45 Toll…

Read More