Penulis: redaksi

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen untuk mengutamakan asas keterbukaan dan transparansi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Langkah ini menjadi konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. “Asas keterbukaan dan transparansi adalah bagian dari partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan undang-undang. Kami berkomitmen membuka ruang partisipasi bagi masyarakat agar mereka dapat memantau pembentukan norma baru dalam UU Pemilu,” ungkap Rifqi kepada wartawan, Senin (20/1/2025). Rifqi menjelaskan bahwa semua rapat di Komisi II DPR RI kini disiarkan langsung melalui media sosial dan direkam untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.…

Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Yordania, Sudqi Al Omoush, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa diskusi mencakup berbagai isu bilateral, mulai dari nasib pekerja migran Indonesia di Yordania hingga pandangan terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina. “Anggota Komisi I DPR banyak menanyakan tentang hubungan bilateral, khususnya terkait pekerja migran Indonesia di Yordania, termasuk akses mereka terhadap layanan kesehatan dan bantuan hukum. Duta Besar Sudqi Al Omoush menjelaskan bahwa hukum perburuhan di Yordania memberikan perlakuan yang setara, baik…

Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyambut positif penunjukan Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia berharap kepemimpinan baru ini mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi, khususnya minyak dan gas bumi, demi memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. “Ditjen Migas mengemban peran strategis dalam mengelola potensi besar sumber daya energi di Indonesia. Mengingat Indonesia masih memiliki kekayaan minyak dan gas bumi yang belum sepenuhnya dieksplorasi, peluang untuk mengembangkan sektor migas kita masih sangat besar,” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, Senin…

Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Anggaran ini diperkirakan tidak cukup hingga akhir tahun. Atas kondisi itu, muncul skema pendanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk program MBG menggunakan berbagai sumber dana. Beberapa sumber dana yang dimaksud adalah APBN dan Dana Desa. Selain itu, muncul usulan dari Ketua DPD Sultan Bachtiar Najmudin, agar MBG juga memanfaatkan iuran zakat. Tentu usulan ini memancing banyak pro-kontra. Ada yang bilang, jika menggunakan zakat maka esensi gratis tak tercapai. Sementara ada yang setuju, dengan catatan…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar acara ‘Workshop Leadership dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025’ yang bertempat di Magelang, Jawa Tengah. Dengan pendekatan berbeda, workshop yang dilaksanakan di ruang terbuka ini bertujuan memberikan suasana segar dan inovatif dalam pembahasan strategi anggaran. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengapresiasi inisiatif Biro Keuangan yang mengusulkan pendekatan baru dalam konsolidasi ini. “Biasanya kita melaksanakan pertemuan di ruang formal, tetapi kali ini suasana berbeda, di alam terbuka. Mungkin ada yang suka atau tidak, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pertemuan ini bisa kondusif untuk menghasilkan insight baru yang relevan bagi langkah ke…

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR RI terkait anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional. Anggaran tersebut, menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, hanya untuk mencukupi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Juni 2025. Untuk itu, jelas Nurhadi, perlu dilakukan evaluasi secara reguler terhadap program makan bergizi gratis. “Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujarnya dalam keterangan rilis yang…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Indah Kurnia menegaskan pentingnya strategi pelaksanaan anggaran di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mendukung kinerja Anggota DPR RI. Di sisi lain, Indah mengapresiasi capaian positif Setjen DPR RI, yang berhasil mempertahankan realisasi anggaran dengan efisiensi tinggi. Namun, ia juga menekankan perlunya peningkatan dalam hal kolaborasi, sinergi, dan komunikasi antara Setjen dan Anggota DPR RI. “Setjen DPR RI telah mencapai target yang terlihat dari berbagai penghargaan yang mereka terima,” ujar Indah usai menjadi keynote speaker dalam Workshop Leadership dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025 di Magelang, Jawa Tengah,…

Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian ketersediaan vaksin penyakit mulut dan kaki (PMK) bagi peternak. Hal ini disampaikan menyusul lonjakan kasus PMK pada sapi di tujuh provinsi Indonesia.  “Pastikan bahwa vaksin PMK cukup dan jangan ada pungutan atau biaya vaksin dari peternakan rakyat,” ujar Ajbar melalui rilis yang disampaikan oleh WBIndonesia.com, di Jakarta, Minggu (19/1/2025). Sembari menekankan pentingnya akses vaksin gratis untuk peternak kecil, dirinya juga menilai perlunya dukungan terhadap operasional tenaga vaksinasi. Ia menyebutkan bahwa pemberlakuan pungutan biaya vaksinasi pada peternak rakyat hanya akan memperburuk situasi. “Peternakan rakyat tidak boleh dipungut biaya. Sebab faktanya, jangankan…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan menyambut gembira dan suka cita atas kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran tawanan antara Hamas dengan Israel. Menurutnya, ini adalah momentum sangat penting dalam mengurangi ketegangan selama ini terjadi di kawasan Palestina dan Timur Tengah dengan melibatkan kekuatan-kekuatan besar dunia. “Gencatan senjata antara Hamas dan Israel sangat penting tidak hanya untuk menghentikan kekerasan sementara, tetapi juga sebagai langkah pertama menuju perdamaian semakin lebih stabil dan berkelanjutan. Meskipun penuh tantangan, keberhasilan gencatan senjata bisa membuka jalan untuk diplomasi dengan lebih efektif, penyelesaian konflik, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di wilayah tersebut,” ungkap pria…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, berkomitmen menjalankan asas keterbukaan dan transparansi selama pembahasan revisi UU Pemilu sebagai bentuk konsekuensi adanya Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas kandidasi presiden atau presidential threshold. Sebab, menurutnya, asas keterbukaan dan transparansi, merupakan salah satu unsur partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan tiap undang-undang. MK dalam pertimbangan hukumnya meminta DPR dan pemerintah untuk menjalankan tugas konstitusional agar penghapusan ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden tak kontraproduktif dengan cita-cita demokrasi. “Kami ini lembaga yang diberikan tugas oleh konstitusi, DPR dan pemerintah. Percayakan kepada kami dulu, biarkan prosesnya kami bangun dengan baik…