Penulis: redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI, Totok Hedi Santosa, mengkritisi kebijakan pemerintah terkait standar nasional Indonesia (SNI) terkait kualitas garam. Menurutnya, terdapat perbedaan standardisasi yang ditentukan antara PT Garam dengan Pemerintah melalui Standar Nasional Indonesia (SNI). Kebijakan tersebut menciptakan paradoks yang memengaruhi kualitas garam yang dikonsumsi masyarakat Indonesia. “Saya kira, mereka (PT Garam) sudah membenahi diri dengan baik. Problemnya itu, justru terletak pada kebijakan pemerintah. Yang bagi saya, ini adalah paradoks,” ujar Totok kepada WBIndonesia.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi VI DPR RI ke Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat (06/12/2024).  Salah satu kebijakan paradoks pemerintah menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan…

Kabupaten Sukabumi tengah berduka. Pergeseran tanah dan longsor yang terjadi di Desa Mekarsari telah meninggalkan luka mendalam bagi warganya. Infrastruktur yang hancur, jalanan terputus, dan ratusan jiwa mengungsi menyiratkan perjuangan baru untuk bangkit. Namun, di tengah kesulitan itu, ada harapan yang mulai menyala—didorong oleh kehadiran para pemimpin dan relawan yang tak tinggal diam. Pada Jumat (6/12/2024) Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, melangkah ke lokasi bencana dengan tujuan lebih dari sekadar meninjau. Kehadirannya adalah bentuk nyata dari upaya kemanusiaan: memberikan bantuan, memastikan penanganan berjalan cepat, dan membawa pesan bahwa warga tidak sendiri. “Ini tugas kita bersama,”…

Tim Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke pembudidaya ikan di Basarang, Kapuas, Kalimantan Tengah. Komisi IV ingin meninjau langsung potensi besar sektor perikanan yang ada di Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan pihaknya berkomitmen penuh mengawal program strategis pemerintah di sektor perikanan. Hal itu sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional penuhi kebutuhan protein masyarakat Indonesia. “Kami sadar betul bahwa ketahanan pangan ini salah satunya adalah potensi ikan yang luar biasa. Karena ikan ini menyumbang hampir 50 persen yang digunakan oleh masyarakat untuk penguatan proteinnya. Sehingga hari ini kita…

Komisi VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses dalam rangka mengevaluasi kinerja keuangan PT Semen Indonesia Group (SIG) beserta anak usahanya, PT Semen Padang. Komisi VI menilai kinerja keuangan BUMN pelat merah tersebut kian memburuk yang disebabkan pasca-maraknya kehadiran pabrik semen swasta yang memberikan harga jual jauh lebih rendah. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron memaparkan selisih harga jual antara produk semen Indonesia dengan semen kompetitor berkisar Rp10.000. Predatory pricing ini, tambahnya, dapat membahayakan keberlangsungan operasional PT SIG. “Kehadiran satu pabrik semen baru dapat merebut 10 persen pangsa pasar PT SIG. Hal ini perlu menjadi perhatian semen Indonesia, mengingat…

Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Balai Sentra Bahagia yang dibina oleh Kementerian Sosial di Kota Medan. Kunker tersebut untuk melihat bagaimana kondisi masalah sosial kemasyarakatan khususnya pada kaum penyandang disabilitas. Kegiatan yang dilakukan oleh Komisi VIII DPR RI beserta Kementerian Sosial kali ini selain mengunjungi balai tersebut juga melakukan penyerahan bantuan sosial kepada para kaum penyandang disabilitas, serta melihat secara langsung manfaat yang dirasakan oleh mereka untuk meningkatkan kemandiriannya. Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, menilai kegiatan tersebut memiliki tak hanya manfaat dalam bentuk materi saja tetapi juga dapat meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan khususnya bagi…

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menyoroti sejumlah permasalahan infrastruktur dan dampak banjir yang melanda Kalimantan Barat. Salah satu fokus utama adalah dampak pendangkalan sungai yang menyebabkan banjir di beberapa wilayah. “Pendangkalan sungai ini mengurangi lebar dan kedalaman aliran sungai, sehingga memperparah banjir. Dalam Daerah Aliran Sungai (DAS), perlu ada langkah permanen seperti pemasangan patok untuk mencegah pembangunan di sekitar DAS. Selain itu, elevasi tanah yang rendah juga menjadi faktor risiko,” ujar Sudjatmiko saat diwawancarai WBIndonesia.com usai melakukan Kunker Reses di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (6/12/2024). Sudjatmiko menambahkan, upaya permanen harus dilakukan untuk meminimalkan dampak banjir, termasuk menjaga fungsi DAS dan memperhatikan…

Anggota Komisi VI DPR RI, Kawendra Lukistian, mendorong reaktivasi pelayanan di Bandara Notohadinegoro, Jember, Jawa Timur. Hal ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut. “Tadi memang saya sampaikan, bagaimana reaktivasi bandara di Jember, Bandara Notohadinegoro itu bisa dioptimalkan. Kedepannya, mungkin saya minta kepada teman-teman Angkasa Pura atau In Journey Airport untuk dioptimalkan lagi untuk pengembangannya, supaya nanti bisa mendarat juga bandara menaruh body pesawat seperti pada umumnya. Karena, melihat potensi wilayah Jember sangat besar,” kata Kawendra kepada WBIndonesia.com usai mengikuti Kunjungan Kerja Masa Reses (Kunres) Komisi VI DPR RI ke Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Jumat…

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga yang kerap menjadi rujukan dalam pembuatan suatu kebijakan. Namun sayangnya, masih ada Pemerintah Daerah yang enggan mengakui keabsahan data BPS. Hal tersebut terjadi salah satunya karena data BPS dianggap bisa merusak citra seorang pimpinan daerah. Padahal bila digunakan dengan baik, data BPS, kata Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono bisa menjadi ujung tombak kemajuan suatu daerah. Bahkan, ungkapnya Politisi Fraksi Partai Golkar itu, tidak jarang BPS menemui kesulitan dalam melakukan pendataan karena terhalang batasan kewenangan. Oleh karenanya, ia menyarankan agar kelembagaan BPS ditata ulang. “Hubungan kelembagaan harus ditata ulang dengan baik. Sebab selama ini…

Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah menekankan pentingnya keadilan dalam alokasi bantuan pendidikan, antara perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Pernyataan tersebut berkaitan dengan isu mendasar yang telah lama menjadi sorotan, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan akses pendidikan seperti Nusa Tenggara Timur (NTT). Dirinya menilai alokasi bantuan pendidikan lebih berpihak kepada PTN melalui adanya Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), sedangkan PTS kerap terabaikan. Padahal, menurutnya, PTS memiliki peran yang tak kalah penting dalam mendidik anak bangsa. “Apakah perguruan tinggi swasta bukan mendidik anak bangsa? Kalau PTN mendapatkan bantuan besar, mengapa PTS tidak?…

Museum-museum di NTT tengah menghadapi tantangan besar di tengah perubahan zaman yang semakin dinamis. Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah menyatakan komitmennya untuk mendorong revitalisasi museum demi pelestarian budaya dan pendidikan generasi mendatang. Sebab itu, ia menyoroti ketimpangan besar antara kebutuhan anggaran dan alokasi yang tersedia dari pemerintah daerah. Menurutnya, museum di NTT membutuhkan dana sebesar Rp90-100 miliar untuk revitalisasi menyeluruh, termasuk pembangunan beberapa gedung baru. Namun, berdasarkan laporan yang ia terima, pemerintah daerah hanya mampu menyediakan anggaran sebesar Rp450 juta. Padahal, berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan NTT, museum-museum tersebut kini menampung lebih dari 5.000 koleksi artefak sejarah,…