Penulis: redaksi

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut disepakati dalam rapat pleno yang digelar pada Senin malam (20/1/2025) di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. RUU ini direncanakan akan dibawa ke rapat paripurna untuk tahapan pembahasan selanjutnya. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyatakan bahwa RUU Minerba perlu diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami berharap penyusunan ini dapat dilanjutkan dengan kajian mendalam dan partisipasi publik untuk penyempurnaan,” ujarnya. Wakil Ketua Baleg DPR…

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar agenda sosialisasi diplomasi parlemen di Universitas Udayana, Kabupaten Badung, Senin (17/1/2025). Mengusung tema soal ‘Penguatan Diplomasi Parlemen untuk Pariwisata Berkualitas’, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera menyatakan pentingnya pariwisata yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan di Indonesia, termasuk Bali. Tidak hanya itu saja, dirinya menekankan peran diplomasi parlemen untuk membantu mempromosikan, bertukar pandangan, mendorong kerja sama, membuka jembatan kolaborasi dan mengusulkan resolusi. “Melalui kegiatan ini kita duduk bersama untuk berdiskusi dan mendapatkan masukan dari perguruan tinggi dan asosiasi, dan mudah-mudahan dapat menghasilkan output terbaik untuk kemajuan Bali dan Indonesia,” ungkap Mardani melalui…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Benny K. Harman menyoroti substansi yang dibahas dalam Rapat (Pleno) Baleg DPR RI terkait Penyusunan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Dalam kesempatan itu, Ia menilai RUU ini seharusnya hadir untuk menyelesaikan masalah dan bukan untuk membuat masalah baru. “Padahal maksud kita bikin undang-undang ini untuk menguji masalah bukan membuat masalah, kecuali kita memang sepakat memang itu maksudnya supaya masalah itu semakin banyak muncul,” ungkap Benny di Gedung Nusantara I DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2024) Benny melanjutkan bahwa salah satu bagian yang menarik perhatiannya…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan komitmen untuk mengutamakan asas keterbukaan dan transparansi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Langkah ini menjadi konsekuensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. “Asas keterbukaan dan transparansi adalah bagian dari partisipasi bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan undang-undang. Kami berkomitmen membuka ruang partisipasi bagi masyarakat agar mereka dapat memantau pembentukan norma baru dalam UU Pemilu,” ungkap Rifqi kepada wartawan, Senin (20/1/2025). Rifqi menjelaskan bahwa semua rapat di Komisi II DPR RI kini disiarkan langsung melalui media sosial dan direkam untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi.…

Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Duta Besar Yordania, Sudqi Al Omoush, di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menyatakan bahwa diskusi mencakup berbagai isu bilateral, mulai dari nasib pekerja migran Indonesia di Yordania hingga pandangan terkait gencatan senjata di Gaza, Palestina. “Anggota Komisi I DPR banyak menanyakan tentang hubungan bilateral, khususnya terkait pekerja migran Indonesia di Yordania, termasuk akses mereka terhadap layanan kesehatan dan bantuan hukum. Duta Besar Sudqi Al Omoush menjelaskan bahwa hukum perburuhan di Yordania memberikan perlakuan yang setara, baik…

Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, menyambut positif penunjukan Achmad Muchtasyar sebagai Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia berharap kepemimpinan baru ini mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya energi, khususnya minyak dan gas bumi, demi memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. “Ditjen Migas mengemban peran strategis dalam mengelola potensi besar sumber daya energi di Indonesia. Mengingat Indonesia masih memiliki kekayaan minyak dan gas bumi yang belum sepenuhnya dieksplorasi, peluang untuk mengembangkan sektor migas kita masih sangat besar,” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, Senin…

Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp 71 triliun untuk 2025. Anggaran ini diperkirakan tidak cukup hingga akhir tahun. Atas kondisi itu, muncul skema pendanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah untuk program MBG menggunakan berbagai sumber dana. Beberapa sumber dana yang dimaksud adalah APBN dan Dana Desa. Selain itu, muncul usulan dari Ketua DPD Sultan Bachtiar Najmudin, agar MBG juga memanfaatkan iuran zakat. Tentu usulan ini memancing banyak pro-kontra. Ada yang bilang, jika menggunakan zakat maka esensi gratis tak tercapai. Sementara ada yang setuju, dengan catatan…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI menggelar acara ‘Workshop Leadership dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025’ yang bertempat di Magelang, Jawa Tengah. Dengan pendekatan berbeda, workshop yang dilaksanakan di ruang terbuka ini bertujuan memberikan suasana segar dan inovatif dalam pembahasan strategi anggaran. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, mengapresiasi inisiatif Biro Keuangan yang mengusulkan pendekatan baru dalam konsolidasi ini. “Biasanya kita melaksanakan pertemuan di ruang formal, tetapi kali ini suasana berbeda, di alam terbuka. Mungkin ada yang suka atau tidak, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pertemuan ini bisa kondusif untuk menghasilkan insight baru yang relevan bagi langkah ke…

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR RI terkait anggaran sebesar Rp71 triliun untuk Badan Gizi Nasional. Anggaran tersebut, menurut Menko Pangan Zulkifli Hasan, hanya untuk mencukupi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Juni 2025. Untuk itu, jelas Nurhadi, perlu dilakukan evaluasi secara reguler terhadap program makan bergizi gratis. “Komisi IX akan terus mengawal dan mengevaluasi program ini. Evaluasi reguler terhadap efektivitas program sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif. Jika hasil tidak sesuai harapan, anggaran dapat dialokasikan kembali untuk keperluan yang lebih mendesak,” ujarnya dalam keterangan rilis yang…

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Indah Kurnia menegaskan pentingnya strategi pelaksanaan anggaran di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk mendukung kinerja Anggota DPR RI. Di sisi lain, Indah mengapresiasi capaian positif Setjen DPR RI, yang berhasil mempertahankan realisasi anggaran dengan efisiensi tinggi. Namun, ia juga menekankan perlunya peningkatan dalam hal kolaborasi, sinergi, dan komunikasi antara Setjen dan Anggota DPR RI. “Setjen DPR RI telah mencapai target yang terlihat dari berbagai penghargaan yang mereka terima,” ujar Indah usai menjadi keynote speaker dalam Workshop Leadership dan Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2025 di Magelang, Jawa Tengah,…