Penulis: redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Hatta mendorong agar Indonesia segera memproduksi mobil listrik nasional sebagai karya anak bangsa. Menurutnya, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan listrik di Indonesia sudah mencapai 80 persen. Hal itu merujuk pada kendaraan listrik yang diproduksi oleh PT. Hyundai Manufacturing Indonesia. Sehingga, hanya membutuhkan sedikit lagi untuk mencapai 100 persen sebagai produk buatan dalam negeri. “Saya lihat itu, sekarang itu kalau sudah TKDN-nya sudah 80 persen, produk dari dalam negerinya sudah terserap 80 persen sebuah mobil electric vehicle, itu otomatis kan tinggal 20 persen lagi. Kenapa negara kita ini tidak membuat produksi sendiri, yaitu mobil…

Memasuki 2025, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan total dana kelolaan mencapai Rp188,86 triliun, dengan nilai manfaat Rp11,50 triliun. Jumlah pendaftar haji baru ditargetkan mencapai 422.000 orang, sedangkan dana untuk program kemaslahatan direncanakan sebesar Rp240,4 miliar. Biaya Pengeluaran Operasional sebesar Rp426 miliar dan Distribusi nilai manfaat ke jemaah haji tunggu sebesar Rp4,4 triliun. Setelah mendengar penjelasan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPKH Tahun 2025, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah untuk menyampaikan perubahan RKAT BPKH 2025 yang telah diputuskan pada rapat tanggal 24 September 2024, salah satunnya tentang nilai…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, memberikan apresiasi atas pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Makassar. Ia menyoroti program pembinaan yang berfokus pada pelatihan industri garmen bagi warga binaan. Program pelatihan industri garmen ini menjadi salah satu bentuk pembinaan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada warga binaan. Dengan adanya kegiatan ini, mereka dapat mengasah kemampuan dan memiliki bekal keterampilan yang berguna setelah menjalani masa hukuman. Program ini juga menjadi upaya konkret dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan produktif. “Kami lihat di lapas ini ada program yang sangat bagus, yaitu pembinaan warga binaan dalam membangun dan pelatihan…

Komisi VIII DPR RI menyatakan menerima penjelasan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terkait efisiensi anggaran tahun 2025. Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, terungkap bahwa anggaran BPJPH mengalami efisiensi sebesar Rp233,7 miliar. Dengan demikian, alokasi anggaran BPJPH yang semula Rp436,8 miliar kini menjadi Rp203,1 miliar. “Komisi VIII DPR RI dapat menerima penjelasan Kepala BPJPH mengenai efisiensi anggaran tahun 2025 ini. Namun, kami meminta BPJPH segera mengusulkan rincian efisiensi dan pergeseran anggaran untuk program-program tahun 2025, termasuk satuan tiganya, paling lambat 7 Februari 2025,” ujar Singgih di Nusantara II, Senayan, Jakarta,…

Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda N. Kiemas, mengungkapkan bahwa penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu yang dibebankan kepada pemerintah daerah menjadi permasalahan dalam proses seleksi P3K. Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama untuk membayar gaji P3K, terutama jika harus mengikuti standar gaji yang ditetapkan pemerintah pusat. Ia mencontohkan bahwa Kota Prabumulih dan Kota Pagar Alam tentu memiliki kapasitas keuangan berbeda dengan Kabupaten Musi Rawas dan daerah lainnya. “Memang ada kabupaten/kota yang kemampuan keuangannya tidak mencukupi jika harus membiayai gaji seluruh P3K paruh waktu di daerahnya. Karena…

Luasnya wilayah maritim Indonesia yang mencakup lebih dari dua pertiga total luas negara serta potensi sumber daya alam yang melimpah di sektor kelautan menuntut penguatan sistem keamanan laut. Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia. “Indonesia adalah negara yang luas, dengan penduduk yang banyak serta sumber daya alam yang luar biasa. Wilayah perairan kita menyimpan potensi besar, baik dari sektor perikanan maupun sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, eksplorasi yang bertanggung jawab harus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan,” ujar Dave usai…

Ketua Panja Keamanan Laut, Ahmad Heryawan, menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) dalam menjaga perairan Indonesia. Menurutnya, saat ini BAKAMLA masih menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal anggaran, jumlah personel, serta fasilitas pendukung seperti kapal patroli dan teknologi pemantauan. “Efisiensi anggaran yang mencapai lebih dari Rp300 triliun seharusnya bisa dialokasikan sebagian untuk memperkuat keamanan laut kita. BAKAMLA harus diperkuat, baik dari segi anggaran, kelembagaan, maupun otoritasnya agar setara dengan Coast Guard di negara-negara lain,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Heryawan, usai pertemuan dengan Kepala BAKAMLA Zona Timur Indonesia, Rabu (5/2/2025). Legislator Fraksi PKS ini juga…

Wakil ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mengungkapkan pentingnya pembuatan RUU Keamanan Laut, yang mana di dalamnya juga akan berisikan terkait tugas Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Hal ini diperlukan, guna memperkuat tugas dan fungsi Bakamla dalam menjalankan tugasnya di wilayah laut Indonesia. Untuk diketahui, saat ini dasar pembentukan Bakamla baru berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), yakni Perpres No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. “Karena tadi, berasakan Perpres saja, sementara yang lain ada Undang-Undang. Oleh karenanya kita di Komisi Satu akan mendorong menciptakan Undang-Undang supaya memperkuat Bakamla,” katanya usai melakukan Kunjungan Kerja Panja RUU Keamanan Laut Komisi I DPR…

Komisi II DPR RI kembali mengevaluasi permasalahan dalam proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Beberapa kendala yang ditemukan antara lain terkait kelengkapan dokumen ijazah serta batas usia bagi calon PPPK. Diketahui, lebih dari 1.000 pelamar PPPK tidak memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan. Sementara itu, sejumlah calon telah melewati batas usia yang telah ditetapkan. Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tenaga honorer akan menjadi legacy bagi Komisi II DPR RI periode ini, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti polemik tentang siswa kelas XII yang terancam gagal mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi  (SNBP) 2025 karena pihak sekolah gagal melakukan finalisasi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Ia meminta kelalaian pihak sekolah tak memupus mimpi anak-anak. “Kita sungguh menyesalkan kejadian ini ya, apalagi cukup banyak sekolah yang lalai melakukan tugasnya terkait data anak-anak yang berhak mengikuti SNBP,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (6/2/2025). Seperti diketahui, akibat kelalaian pihak sekolah banyak siswa kelas XII terancam tidak bisa ikut dalam Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPM) lewat Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi…