Penulis: redaksi

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga, secara resmi menerima kunjungan kehormatan delegasi Organisation of Islamic Cooperation (OIC) Youth Forum yang dipimpin oleh Presiden OIC Youth Forum H.E. Taha Ayhan. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Diplomasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2025), dibahas tiga poin penting, dengan fokus utama pada penguatan dukungan terhadap Palestina. “Tadi kita melaksanakan pertemuan dengan Islamic Cooperation Youth Forum yang dipimpin oleh Pak Taha Ayhan dari Turkiye. Kita membahas tiga poin penting, yang pertama adalah terkait penguatan dukungan OIC dan OIC Youth…

Read More

Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur (SDMA) Setjen DPR RI kembali menggelar sosialisasi, kali ini terkait BPJS Kesehatan, yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota (TA/SAA) DPR RI. Sebelumnya, Biro SDMA telah menyelenggarakan sosialisasi terkait BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Biro SDMA, Djaka Dwi Winarko, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk amanah undang-undang yang menjamin perlindungan kesehatan bagi seluruh warga negara Indonesia, termasuk TA/SAA DPR RI. “BPJS Kesehatan ini merupakan perlindungan kesehatan dari negara untuk seluruh warga negara Indonesia, tidak terkecuali TA/SAA. TA/SAA adalah bagian dari supporting system Dewan, sehingga mereka juga berhak difasilitasi pembayaran iuran BPJS…

Read More

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini mendukung pemerintah segera membuat dan menegakkan aturan terkait pembatasan penggunaan media sosial (medsos), khususnya bagi anak-anak. Menurut Amelia, media sosial saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena banyak konten yang tidak mendidik, tidak senonoh, hingga konten kekerasan yang dengan mudah dikonsumsi anak-anak. “Situasi ini memerlukan langkah tegas dan strategis agar ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi muda,” ujar Amelia, dalam keterangan tertulis yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Menurutnya, Australia telah menerapkan aturan larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan serupa juga telah diberlakukan di sejumlah negara Asia, seperti…

Read More

Anggota DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat I, Alifuddin, mengecam putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang membebaskan pelaku penambangan ilegal di Ketapang, Kalimantan Barat. Diketahui, kasus ini bermula ketika pelaku penambang ilegal, Yhm yang merupakan WNA Cina ditangkap oleh aparat penegak hukum karena terlibat dalam kegiatan penambangan ilegal di daerah Ketapang yang mengeruk 774,27 kg emas dan 937,7 kg perak. Pelanggaran yang dilakukan YH telah merugikan negara sebesar Rp1.020 triliun. Sebelumnya, pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ketapang, pelaku dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan dan denda sebesar 30 miliar rupiah. Namun, keputusan tersebut berubah setelah pelaku melakukan…

Read More

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiro menilai kenaikan usia pensiun hingga 59 tahun dapat mengancam kesejahteraan pekerja di usia senja. Pasalnya, sebagian pekerja harus menunggu pencairan jaminan dana pensiun lebih lama. “Di Indonesia masih banyak pekerja pensiun di usia 56 tahun atau bahkan lebih muda. Kalau memaksa mereka menunggu usia 59 tahun dalam mencairkan jaminan pensiun maka bakal banyak pekerja yang harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa tunggu tersebut,” ujarnya dalam keterangan rilisnya yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (16/01/2025). Seperti diketahui, mulai Januari 2025, usia pensiun pekerja di Indonesia naik menjadi 59 tahun. Perubahan…

Read More

Pimpinan DPR koordinator bidang (Korbid) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya negara memberikan penghargaan yang lebih baik bagi dosen. Termasuk, kata Cucun, dari sisi kesejahteraan yang dapat memicu semangat dalam menjalankan profesi. “Para dosen berjasa dalam mendidik para tunas bangsa yang akan menjadi agen pembangunan Indonesia ke depan. Negara berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan yang layak bagi mereka,” sebut Doktor Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Padjajaran (UNPAD) itu. Diketahui, berbagai dosen yang menuntut tukin menyuarakan kegelisahannya. Sebab tak sedikit dosen ASN yang hanya mendapatkan take home pay di bawah Rp3 juta untuk dosen perguruan tinggi negeri (PTN) dan di bawah Rp2…

Read More

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti tuntutan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) yang menuntut pencairan tunjangan kinerja (tukin). Menurutnya, pemberian tukin dapat meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. “Aspirasi para dosen ASN ini perlu didengar, karena memang mereka berhak mendapatkan tukin sesuai amanat undang-undang,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal dalam keterangan tertulis kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir dosen ASN di bawah Kemendikti-Saintek ramai-ramai melakukan protes lantaran tak pernah mendapatkan tukin sejak 2020 lalu. Protes ini diinisiasi Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains,…

Read More

Bank Indonesia (BI) telah mengesahkan kebijakan penurunan suku bunga acuan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, Rabu 16 Januari 2025. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi menyampaikan apresiasinya terhadap langkah BI yang dinilai sangat relevan dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Menurut Fathi, kebijakan ini menunjukkan komitmen BI dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik sekaligus mendorong sektor prioritas seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekonomi hijau. “Penurunan suku bunga BI-Rate ini bukan hanya langkah tepat untuk…

Read More

Komisi III DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (15/1/2025) dengan agenda mendengarkan masukan dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Bangka Induk Perpat Babel dan perwakilan pekerja yang di-PHK secara sepihak oleh PT Freeport Indonesia. Diskusi mencakup persoalan lingkungan di Bangka Belitung dan dampak ekonomi serta sosial akibat praktik pertambangan dan pemutusan hubungan kerja. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) dalam waktu dekat untuk membahas berbagai permasalahan hukum, termasuk kasus terkait Bangka Belitung dan Freeport. “Kita perlu data lengkap dan mendalam sebelum mengambil langkah lanjutan. Semua…

Read More

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron mengapresiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025 silam. Menurutnya, Program MBG tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan gizi para penerima manfaat, melainkan juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah. “Selain memberikan asupan gizi dan nutrisi, tetapi juga menjadi pembangkit ekonomi baru di daerah,” katanya dalam keterangan yang dikutip WBIndonesia.com, di Jakarta, Senin (14/1/2025). Menurut dia, program MBG yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara esensi memberikan dampak luar biasa dalam berbagai sisi. Dia menilai dengan asupan gizi dan nutrisi yang terpenuhi maka dapat mempersiapkan para…

Read More