Penulis: redaksi

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Hamas Palestina dan Israel yang diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, pada Rabu (15/1/2025). Kesepakatan yang akan berlangsung selama enam pekan mulai Ahad (19/1/2025) ini dinilai sebagai langkah awal untuk menghentikan kekerasan di Jalur Gaza. “Ini langkah sangat positif dan implementasi yang terlambat dari mandat Resolusi DK PBB 2735. Kita harus memastikan gencatan senjata ini segera menghentikan genosida di Jalur Gaza, membuka akses bantuan kemanusiaan, dan menarik pasukan Israel dari wilayah tersebut,” ujar Mardani dalam pernyataannya, Kamis…

Anggota DPR RI, Aqib Ardiansyah menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi oleh pemerintah belum sepenuhnya merata di seluruh Indonesia. Saat ini, program ini baru terlaksana di 26 provinsi, dengan sekitar 3 juta penerima manfaat. Pemerintah menargetkan jumlah penerima akan terus meningkat hingga mencapai 17 juta pada akhir tahun 2025. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis telah disalurkan sebesar 71 triliun rupiah. Namun, untuk mencapai cakupan yang lebih luas, dibutuhkan tambahan anggaran sebesar 147 triliun rupiah. Di Jawa Tengah, terdapat 13 kabupaten/kota yang telah siap untuk melaksanakan program…

Anggota DPR RI Mohammad, Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disampaikan Ketua DPD RI Sultan B Najamudin baru-baru ini. Toha menilai usulan tersebut salah kaprah dan melenceng. Usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program MBG itu disampaikan Sultan B Najamudin setelah Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024–2025, Selasa (14/1/2025). Alasannya, DNA masayarakat Indonesia dermawan dan suka gotong royong. Mohammad Toha menyatakan, penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG…

Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani pada hari Kamis (16/1) menyampaikan telah tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang akan berlaku pada hari Minggu, 19 Januari 2025. Menanggapi perkembangan tersebut, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyatakan menyambut gembira dan menyebut kesepakatan gencatan tersebut menjadi momen yang sangat penting untuk segera menghentikan genosida oleh Israel dan memulihkan situasi kemanusiaan di Palestina. “Situasi kemanusiaan di wilayah Gaza Palestina sudah sangat buruk, setiap hari pembunuhan terhadap warga sipil oleh Israel terus berlangsung. Pengumuman tercapainya kesepakatan gencatan senjata ini menjadi kabar baik tidak hanya buat warga Palestina,…

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akhirnya menandatangani kesepakatan kerjasama untuk penyelenggaraan haji 2025. Salah satu poin kesepakatan tersebut adalah kuota haji asal Indonesia tetap 221.000 orang. “Kami bersyukur kesepakatan penyelenggaraan haji antara Indonesia dan Arab Saudi tercapai. Kami akan kawal kesepakatan ini agar memastikan jamaah haji asal Indonesia bisa menunaikan kewajiban rukun Islam kelima ini dengan khusyuk, sehat, dan nyaman,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang dalam keterangan tertulis kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Untuk diketahui penandatanganan kerja sama penyelenggaraan haji Indonesia – Arab Saudi dilakukan oleh Menteri Agama Indonesia Nazaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Airlangga menyatakan kerja sama Parlemen Indonesia dan Uni Eropa bekerja tidak hanya untuk saat ini, namun juga untuk jangka panjang. Kerja sama kedua pihak dapat dilakukan dalam berbagai nilai yang sama dalam menjaga lingkungan dan mempromosikan keberlanjutan, khususnya terkait program yang didedikasikan untuk mengawal masa depan lingkungan dan generasi muda bersama. “Kerja sama antarpihak dalam hal pembangunan berkelanjutan, perlindungan lingkungan, transisi hijau, dan dalam mengatasi perubahan iklim menjadi prioritas dan antisipasi,” ujar Ravindra saat membuka acara FGD yang diselenggarakan oleh DPR RI bekerja sama dengan Delegasi dari Uni Eropa untuk…

Anggota Komisi I DPR RI Habib Idrus Aljufri menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam merancang regulasi pembatasan usia untuk mengakses media sosial. Wacana ini dinilai penting untuk melindungi anak-anak dari berbagai ancaman di dunia digital, seperti paparan konten tidak pantas, kekerasan siber, dan kecanduan gawai. “Saya menyambut baik rencana pemerintah ini. Melindungi anak-anak kita di era digital bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujarnya dalam keterangan rilis yang diterima WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (16/01/2025). Pria yang kerap disapa Habib Idrus ini mengungkapkan bahwa isu ini telah menjadi perhatian serius bahkan di level global.…

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menegaskan perbedaan mendasar antara kasus pemagaran laut yang ada di Tangerang Utara dan Bekasi. Pernyataan ini merespons mulai muncul respon yang coba membanding-bandingkan pemagaran laut di Bekasi dengan tindakan kontroversial pemagaran laut misterius di Tangerang Utara. “Pemagaran di Tangerang Utara adalah persoalan serius yang merugikan masyarakat nelayan dan hingga kini belum jelas siapa pihak yang bertanggung jawab. Sedangkan pemagaran di Bekasi jelas bertujuan untuk konservasi mangrove dan pengendalian abrasi. Mencoba menyamakan keduanya adalah tindakan menyesatkan dan salah satu upaya membiaskan isu pagar misterius Tangerang Utara,” ujar Johan Rosihan dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta,…

Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, menyoroti kasus pemagaran laut di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Pembangunan pagar sepanjang 30,16 kilometer itu dinilai sebagai upaya pihak tertentu untuk menguasai lahan laut secara semena-mena. “Masalah ini sangat kompleks. Ada yang menyebut kecolongan, terjadi pembiaran, dan pengawasan yang tidak ketat. Padahal, seharusnya tidak sulit bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Pemda Banten untuk mengungkap sosok di balik kemunculan pagar laut ini. Jika KKP dan Pemda serius, persoalan ini bisa cepat diselesaikan,” ujar Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (16/1/2025). Edo menegaskan bahwa pemagaran laut tersebut…

Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi menyoroti kebijakan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) yang menaikkan angka usia pensiun bagi pekerja hingga 59 tahun pada 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut, perlu strategi yang adil, baik bagi pekerja maupun pengusaha. Sehingga, perlu diiringi dengan pelatihan dan adaptasi teknologi bagi pekerja senior agar tetap relevan di dunia kerja. “Kami memandang kebijakan ini harus diimbangi dengan strategi yang adil. Pemerintah dan pengusaha perlu mendukung pekerja senior dengan pelatihan dan adaptasi teknologi agar mereka tetap relevan di dunia kerja,” ujar Kahfi dalam pernyataannya kepada WBIndonesia.com, di Jakarta, Kamis (16/1/2025). Ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan insentif kepada pengusaha…