Penulis: redaksi

Anggota DPD RI, Tgk Ahmada MZ mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengubah mekanisme penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) langsung ke rekening guru penerima. Kebijakan ini pun langsung dimulai bulan Maret ini.“Kita mengapresiasi kebijakan Pak Presiden. Ini menjadi harapan guru dan menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan menempatkan guru sebagai penentu peningkatan kualitas pendidikan,” kata Tgk Ahmada pada Sabtu (15/3/2025).Untuk diketahui, selama 15 tahun terakhir, guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan selalu mengeluhkan keterlambatan dan ketidakpastian pencairan tunjangan profesi. Antar kabupaten dan kota memiliki ritme yang pencairan berbeda. Padahal pengiriman tunjangan profesi dari pemerintah pusat selalu dilakukan…

Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade memfasilitasi Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, untuk melangsungkan pertemuan dengan Direktur Utama (Dirut) Telkomsel Nugroho. Pertemuan itu, untuk membahas soal pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah Dharmasraya, khususnya Kecamatan Asam Jujuhan dan Sembilan Koto yang sampai sejauh ini masih belum tersentuh jaringan internet atau blank spot. “Hari ini saya sebagai Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra mewakili Sumatera Barat bersama bupati (yang menjadi) satu-satunya bupati perempuan dari Sumatera Barat Anisa Ramadani, Bupati Dharmasraya Kita bertemu Pak Dirut Telkomsel,” kata Andre dalam keterangannya, kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (14/3/20245) Dalam kesempatan itu, Annisa menyampaikan ucapan terima…

Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Diah Pikatan Orissa Putri Hapsari menyinggung soal peran Raden Ajeng (RA) Kartini saat mengikuti sidang komite status perempuan di Markas PBB, Amerika Serikat (AS). Perempuan yang karib disapa Pinka Haprani itu menyoroti masih banyaknya tantangan dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Pinka Haprani bersama sejumlah anggota BKSAP DPR RI mengikuti sidang Commission on the Status of Women (CSW) atau sidang Komite Status Perempuan ke-69 untuk sesi parlemen di Markas Besar PBB, New York, AS, pada Rabu (12/3/2025) waktu setempat. Sesi sidang ini digelar oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN-Women untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. “Merupakan suatu kehormatan untuk…

Komite I DPD RI melakukan rapat audiensi dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa yang mendapat Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jum’at (14/3/2025). TPP Desa dalam rapat audiensi tersebut diwakili oleh Kandidatus Angge dari Nusa Tenggara Timur dan Fety Anggrani Dewi dari Sumatera Barat. Sementara Komite I dihadiri Andy Sofyan Hasdam (Kalimantan Timur) selaku Ketua dan para Wakil Ketua yakni Carol Simon Petrus (Papua), Bahar Buasan (Bangka Belitung), dan Muhdi (Jawa Tengah) Selain itu, hadir juga dua anggota Komite IV DPD RI yang telah terjalin komunikasi sebelumnya dengan para TPP Desa yang…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Tusiana Roba Putri menegaskan, jika perempuan di Indonesia sudah diberdayakan, maka dengan sendirinya negara akan kuat. Hal tersebut disampaikan Irine, saat memimpin delegasi DPR RI menghadiri sidang Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (11/3/2025). “Kita bisa belajar dari negara-negara lain yang cukup progresif dalam membuat kebijakan atau membuat anggaran yang bisa mendorong tercapainya kesetaraan gender. Karena kita percaya perempuan berdaya, negara akan kuat”, tegas Irine dalam keterangannya kepada wbindonesia.com. Ketidakadilan yang dialami perempuan masih terus terjadi di bebagai belahan…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyoroti kasus kecurangan distribusi MinyaKita, mulai dari pengurangan takaran hingga adanya peredaran MinyaKita palsu di pasaran. Puan menilai adanya praktik oplosan hingga pengurangan takaran MinyaKita terjadi karena kurangnya pengawasan. “Kasus pengurangan takaran dan pemalsuan MinyaKita harus menjadi pelajaran agar pengawasan produk pangan semakin ditingkatkan sehingga tidak berujung pada penyalahgunaan yang merugikan rakyat,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam keterangan tertulis yang diterima wbindonesia.com, di Jakarta, Jumat (14/3/2025). “Jika Pemerintah tidak segera bertindak tegas dan melakukan perbaikan sistem pengawasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pangan akan semakin menurun,” imbuh perempuan pertama yang…

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengemudi ojek online (ojol) dan kurir online memang sudah seharusnya diberikan. Ia pun meminta pihak aplikator untuk memenuhi imbauan dari Pemerintah. “Langkah tepat dari Pemerintah untuk memperhatikan nasib para pekerja berbasis aplikasi. THR untuk pengemudi ojol dan kurir online adalah bentuk kepedulian dan apresiasi yang layak diberikan,” ujar Netty, dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Sabtu (15/3/2025). Oleh karenanya, Netty mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang mengimbau perusahaan aplikasi untuk memberikan THR bagi ojol dan kurir online. “Presiden menunjukkan keberpihakannya kepada para pekerja berbasis aplikasi yang selama…

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan bagi para korban dalam kasus dugaan kekerasan seksual mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Ia juga menilai hukuman berat sudah selayaknya diberikan kepada pelaku. “Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap anak menjadi sebuah keniscayaan. Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan yang sangat luar biasa sehingga harus ada hukuman berat dan tidak boleh ada toleransi sedikitpun,” kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis kepada wbindonesia.com, di Jakarta, Sabtu (15/3/2025). Seperti diketahui, Fajar diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan persetubuhan atau perjinaan tanpa ikatan pernikahan yang sah, konsumsi narkoba,…

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty memberikan apresiasi dan sejumlah catatan terhadap proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang tengah dibahas bersama DPR RI. Menurut Anggota Fraksi PKS ini, perubahan UU Pangan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim global, konflik geopolitik, serta persoalan distribusi dan pengelolaan pangan di dalam negeri. “RUU ini harus mengedepankan penguatan sektor pangan domestik melalui diversifikasi pangan lokal dan optimalisasi peran kelembagaan seperti Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog agar lebih efektif,” ujar Saadiah dalam…

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengesahkan 10 (sepuluh) Keputusan DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-11 Tahun Sidang 2024-2025. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyepakati dan memutuskan beberapa hal antara lain Hasil Pengawasan Komite I DPD RI terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dari hasil pengawasan yang telah dilakukan, Komite I menyampaikan temuan terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer yang belum memiliki mekanisme transisi yang optimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian status bagi tenaga kerja non-ASN. Termasuk penolakan besar-besaran terhadap penundaan pengangkatan ASN (PNS dan PPPK) tahun 2024. “DPD RI mendesak pemerintah melakukan…